Pelonggaran Mobilitas Jangan Kendurkan Pengendalian Pandemi

Mobilitas masyarakat mulai dilonggarkan di tren kasus Covid-19 yang dilaporkan terus menurun. Meski begitu, upaya pengendalian Covid-19, mulai dari protokol kesehatan, pelacakan kasus, dan vaksinasi jangan mengendur.

KOMPAS

Aturan bebas karantina bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali akan diberlakukan mulai Senin 7 Maret 2022. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, aturan penghapusan karantina bagi wisatawan asing disertai dengan pemberlakuan visa on arrival untuk sejumlah negara.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai melonggarkan aturan mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19, di antaranya penghapusan syarat testing untuk perjalanan domestik dan aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Bali. Pelonggaran ini diharapkan tidak mengendurkan upaya pengendalian pandemi, terutama terkait protokol kesehatan, testing, dan pelacakan, serta vaksinasi.

Epidemiolog yang juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (Iakmi), Hermawan Saputra, saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/3/2022), menuturkan, penghapusan aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Bali sebaiknya dikaji ulang. Ketentuan ini dikhawatirkan membahayakan kesehatan komunitas. Syarat vaksinasi pun dinilai tidak bisa menjamin masyarakat terbebas dari penularan.

”Aturan karantina dan vaksinasi itu tidak ada hubungannya. Vaksinasi tidak menjadikan orang yang sudah divaksin terlindungi 100 persen. Justru karantina yang menjadi bagian dari konsep dasar perlindungan dari ancaman penyakit yang tidak hanya Covid-19, tetapi juga penyakit lainnya,” tuturnya.

Baca juga : Dispensasi Karantina Bahayakan Keselamatan Publik

Hermawan menuturkan, penularan Covid-19 masih menjadi ancaman global. Kasus Covid-19 yang sempat menurun tetap bisa melonjak dalam waktu singkat. Hal itu menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 belum terkendali.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

WNI menjalani karantina sepulang dari luar negeri di Rumah Susun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Jumat (17/12/2021). Pemerintah menerapkan pelaku perjalanan internasional dari 11 negara teridentifikasi Omicron harus menjalani karantina 14 hari. Warga juga diimbau tak bepergian ke luar negeri dan tidak kendur menerapkan protokol kesehatan. Sehari sebelumnya terjadi antrean hingga belasan jam saat sejumlah bus yang membawa WNI akan masuk karantina di Rumah Susun Pasar Rumput.

Menurut dia, situasi pandemi di Indonesia pun belum bisa dikatakan aman sehingga kewaspadaan masih diperlukan. Upaya pengendalian Covid-19 harus terus diperkuat untuk memastikan laju penularan tetap terkendali.

Aturan karantina dan vaksinasi itu tidak ada hubungannya. Vaksinasi tidak menjadikan orang yang sudah divaksin terlindungi 100 persen.

Terkait dengan penghapusan syarat testing, baik antigen maupun tes berbasis reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR) pada perjalanan domestik, Hermawan berpendapat, hal itu tidak akan berpengaruh secara bermakna dalam upaya pengendalian pandemi. Pasalnya, syarat testing bagi pelaku perjalanan sifatnya pasif dan hanya untuk keperluan penapisan (screening).

”Yang lebih penting untuk dilakukan adalah testing yang sifatnya sistematik melalui testing random sampling (tes sampel acak). Itu dilakukan dengan pelacakan kasus aktif setiap waktu dengan sampel pada kelompok dengan risiko penularan yang tinggi sebagai mitigasi risiko,” ucapnya.

Menurut Hermawan, pelonggaran mobilitas masyarakat saat ini jangan sampai turut mengendurkan upaya pengendalian Covid-19, mulai dari protokol kesehatan, testing dan pelacakan berbasis epidemiologi, serta vaksinasi. Masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan minimal dengan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal tersebut merupakan perilaku baru yang tidak bisa dikecualikan dalam situasi pandemi saat ini.

SUCIPTO

Seorang warga mengikuti tes usap hidung dan tenggorokan massal di Pasar Rapak, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (30/7/2020).

Selain itu, pemerintah juga mesti tetap memperkuat upaya 3T yakni testing, pelacakan, dan isolasi. Percepatan vaksinasi Covid-19 pun perlu dikebut, terutama dalam cakupan vaksinasi dosis primer lengkap yang dilanjutkan dengan vaksinasi dosis penguat (booster).

Total penduduk yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap baru 71 persen dari total sasaran atau 148,3 juta orang. Cakupan di sejumlah daerah pun masih minim, seperti Papua (23,2 persen), Papua Barat (39,9 persen), dan Maluku (40 persen).

Baca juga : Kematian Global Dekati 6 Juta Jiwa, Pandemi Masih Jauh dari Selesai

Secara terpisah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemerintah telah memperbarui aturan pemberian vaksinasi dosis penguat dari yang sebelumnya diberikan dalam jangka waktu enam bulan setelah vaksin dosis kedua menjadi hanya tiga bulan dari vaksinasi dosis kedua. Penyesuaian aturan ini diharapkan dapat mempercepat terjadinya kekebalan komunitas di masyarakat.

Ia pun mengatakan, situasi penularan Covid-19 di masyarakat menunjukkan tren kasus yang menurun. Angka reproduksi virus (reproduction rate/Rt) juga mulai menurun di sejumlah wilayah. Namun, perhatian masih diperlukan pada daerah yang masih mengalami peningkatan kasus, yakni Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Utara.

SUCIPTO

Vaksinator Covid-19 memasukkan cairan vaksin ke dalam jarum suntik pada pencanangan vaksinasi Covid-19 di halaman Pemkot Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (29/1/2021). Balikpapan sudah melatih 117 vaksinator untuk proses vaksinasi tahap awal hingga akhir Januari 2021.

Dante menambahkan, dari segi kasus yang dirawat di rumah sakit juga terus menurun. Saat ini 60 persen kasus yang dirawat tak bergejala atau bergejala ringan. Selain itu, sebanyak 50 persen kasus kematian disebabkan ada komorbid berat yang separuh dari kasus meninggal juga merupakan warga lanjut usia atau lansia dan belum menerima vaksin dosis lengkap.

”Jadi, tidak semua pasien meninggal karena Covid-19, tetapi juga ada yang meninggal dengan Covid. Hasil audit kematian di rumah sakit menunjukkan bahwa mayoritas kasus meninggal adalah lansia dengan komorbid berupa diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal,” tuturnya.