Gunakan Basis Data dalam Penetapan Level PPKM

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terbukti efektif mencegah laju penularan Covid-19. Penetapan level pembatasan kegiatan tersebut perlu berbasis data penularan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Kepadatan lalu lintas di Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor, Jawa Barat, di saat libur akhir pekan, Minggu (21/11/2021). Mobilitas warga untuk berekreasi pada hari libur terlihat semakin meningkat, terutama di tempat-tempat umum. Pascapenurunan status PPKM dari level 3 ke level 1 di kota ini beberapa waktu lalu pun diikuti semakin leluasanya gerak warga masyarakat untuk mengisi aktivitas mereka.

JAKARTA, KOMPAS — Ancaman gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia bisa dicegah dengan pengaturan mobilitas dan mencegah kerumunan selama libur Natal dan Tahun Baru. Namun, rencana pemerintah menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 perlu disesuaikan dengan data terbaru.

”PPKM bisa menghindarkan kita dari gelombang ketiga Covid-19. Sebetulnya tidak harus level 3 di seluruh wilayah. Namun, yang terpenting pengaturan mobilitas penduduk dan kerumunan selama Natal dan Tahun Baru agar tidak menjadi sumber penularan,” kata epidemiolog di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan, di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Iwan menyampaikan hal ini menanggapi rencana pemerintah menerapkan PPKM level 3 di semua daerah selama 24 Desember 2021- 2 Januari 2022. ”Saat ini, proporsi penduduk yang sudah memiliki antibodi Covid-19 karena vaksinasi atau pernah terinfeksi sudah tinggi. Kondisi ini diharapkan bisa membantu mencegah kenaikan kasus pasca-Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama menyarankan agar keputusan akhir tingkatan PPKM disesuaikan dengan kondisi terbaru. ”Masih lebih dari sebulan sebelum 24 Desember 2021. Dari pengalaman kita dan dunia, situasi Covid-19 dapat berubah dalam hitungan hari atau pekan sehingga keputusan akhir tentu baiknya dilakukan ke lebih dekat dari waktu pelaksanaannya,” kata Tjandra, yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara.

Tjandra mengatakan, perlu diwaspadai kemungkinan tingginya mobilitas pada Kamis, 23 Desember, atau sebelum pemberlakuan PPKM level 3. ”Dan juga sekali lagi, sejauh ini tentu kita belum tahu pasti tentang bagaimana situasi epidemiologik nanti pada hari akhir Desember 2021,” katanya.

Baca juga : Jelang Natal-Tahun Baru, Presiden Minta Sosialisasi Penerapan PPKM Level 3

Presiden Joko Widodo, kemarin, meminta semua jajarannya agar mengomunikasikan rencana penerapan PPKM level 3 pada saat Natal dan Tahun Baru kepada masyarakat. Rencana penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia dilatarbelakangi kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa negara di dunia.

”Sampaikan perkembangan kasus, kenaikan kasus di Eropa. Ini penting sekali background dari keputusan yang akan kita ambil karena ada beberapa yang menolak PPKM level 3 karena menginginkan situasi jadi normal kembali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas (ratas) mengenai evaluasi PPKM, Senin (22/11).

Mobilitas diperketat

Pemerintah akan memperketat mobilitas dengan menerapkan aturan sesuai dengan PPKM level 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, pembatasan kegiatan di semua wilayah di Indonesia akan dilakukan pada 24 Desember hingga 2 Januari nanti. Pemerintah bisa memperpanjang masa pembatasan kegiatan jika terjadi kenaikan kasus jelang Natal-Tahun Baru.

Presiden menambahkan, sektor pariwisata, terutama di Pulau Bali, akan terdampak paling dalam. ”Tetapi, perlu dijelaskan apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita. Apalagi, kita akan jadi tuan rumah 150 meeting (pertemuan) di G-20. Saya minta intervensi di lapangan ini benar-benar terus dilakukan,” kata Presiden.

TANGKAPAN LAYAR

Presiden Jokowi ketika memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM pada Senin (22/112021).

Rangkaian agenda G-20 sudah akan dimulai dengan kick off Sherpa Meeting KTT G-20 di Jakarta dan kick off Finance Track G-20 di Bali pada awal Desember nanti. ”Dunia akan melihat kita, kemampuan kita mengendalikan pandemi diuji, utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.

Dalam keterangan pers seusai ratas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Eropa hampir seluruhnya naik. ”Sehingga, arahan Bapak Presiden, kita harus hati-hati dan waspada, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru, kami melaporkan di Eropa kenaikannya hampir semuanya disebabkan varian Delta atau anaknya atau cucunya varian Delta,” kata Menkes.

Baca juga : PPKM Darurat dan Harapan Semu

Di sisi lain, banyak negara yang mengalami lonjakan kasus, kini kondisinya landai. Kasus Covid-19 di India, misalnya, landai hingga 195 hari setelah lonjakan kasus. Hal serupa terjadi di Afrika Selatan yang melandai setelah 134 hari, Maroko setelah 101 hari, serta Jepang setelah 86 hari. Kini, RI memasuki hari ke 124 setelah lonjakan kasus akibat varian Delta. ”Tapi, kita juga melihat ada satu negara, yaitu Sri Lanka, yang pernah kena Delta. Sekarang sudah mulai ada kenaikan. Semua kejadian kasus di luar negeri kita awasi dengan ketat dan laporkan kepada Bapak Presiden agar kita waspada, terutama pada masa Natal ini,” ujar Budi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga membawa koper seusai melakukan perjalanan menggunakan kereta api di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (19/11/2021). Lalu lintas kendaraan di wilayah DKI Jakarta meningkat hingga 40 persen pada masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Mobilitas yang naik dibandingkan dengan lima bulan lalu akan diikuti penertiban penggunaan kendaraan dan kewaspadaan peningkatan kasus Covid-19.

Menurut Presiden Jokowi, sepekan terakhir, kasus aktif di Indonesia turun 892 kasus dari 9.018 kasus pada 14 November 2021 jadi 8.126 kasus pada 21 November 2021. Rata-rata penambahan kasus baru 362 orang per hari.

”Saya minta semua kementerian dan lembaga, frekuensinya sama menghadapi Desember 2021, jangan terjebak ego sektoral, utamakan kerja sama,” ucapnya.

Meski situasi terkendali, pemerintah memantau ketat 19 kabupaten/kota yang berpotensi kasusnya naik. Untuk mengetahui tingkat infeksi dan kekebalan, Kemenkes bekerja sama dengan Kemendagri dan sejumlah perguruan tinggi melakukan survei antibodi di 34 provinsi dan 1.000 desa.