Cakupan Vaksinasi Lansia Jadi Indikator Status PPKM

Pemerintah memasukkan indikator cakupan vaksinasi Covid-19 untuk lansia untuk turut menentukan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Kelompok pelajar divaksin pada vaksinasi Covid-19 yang digelar Djarum Foundation bersama Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di Gedung Gotong Royong, Ambarawa, Selasa (28/9/2021). Selain itu, ada juga tim vaksin keliling yang akan singgah di 12 kecamatan.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 pada  kelompok lansia, pemerintah akan memasukkan cakupan vaksinasi Covid-19 ke dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Apabila cakupan vaksinasi lansia masih rendah, status PPKM di daerah tidak dapat diturunkan.

Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Nadia menjelaskan, bagi kabupaten/kota yang cakupan vaksinasi Covid-19 pada lansianya belum mencapai 60 persen, status PPKM di daerah tersebut tidak bisa turun menjadi level satu. Sementara kabupaten/kota yang cakupan vaksinasi lansianya belum mencapai 40 persen, status PPKM tidak bisa turun di level 2.

Baca juga: Kejar Cakupan Vaksinasi Sebelum Terjadi Lonjakan Kasus Lagi

”Kita memang sudah memulai vaksinasi kepada seluruh masyarakat di atas usia 12 tahun. Namun perlu diketahui bahwa lansia tetap jadi prioritas,” tegas Nadia.

Meski termasuk kelompok rentan dan vaksinasi kelompok lansia terbilang awal dilakukan, cakupan vaksinasi sampai sekarang lansia masih rendah. Data Kementerian Kesehatan per 7 Oktober 2021 menunjukkan, cakupan vaksinasi dosis pertama pada lansia baru menyasar 6,8 juta orang, sedangkan cakupan dosis kedua mencapai 4,5 juta orang atau 20,9 persen dari target yang harus dicapai.

”Yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana inovasi-inovasi bisa dilakukan untuk mencapai target vaksinasi lansia. Berbagai tantangan pun harus bisa diatasi menyesuaikan kondisi di setiap daerah,” kata Nadia.

Adapun tantangan pelaksanaan vaksinasi lansia, antara lain, keterbatasan fisik lansia, biaya transportasi dan jarak pada lokasi vaksinasi,  serta informasi vaksinasi Covid-19 yang salah. Tokoh masyarakat serta tokoh agama diharapkan bisa lebih dilibatkan dalam penyampaian informasi yang benar terkait vaksinasi.

Nadia menyampaikan, pemerintah daerah diminta menghasilkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Upaya percepatan vaksinasi bisa dilakukan dengan mendekatkan pelaksanaan vaksinasi pada lansia. Sejumlah daerah pun sudah mulai menjalankan vaksinasi door to door untuk menjangkau langsung lansia.

Yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana inovasi-inovasi bisa dilakukan untuk mencapai target vaksinasi lansia. Berbagai tantangan pun harus bisa diatasi menyesuaikan kondisi di setiap daerah.

Pemerintah juga berupaya memastikan stok vaksin tetap tersedia. Hingga saat ini, 222 juta dosis vaksin Covid-19 sudah diterima oleh Indonesia. Dari jumlah itu, 193 juta sudah didistribusikan ke daerah dan 148 juta dosis di antaranya sudah disuntikkan ke masyarakat.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin kepada salah satu warga, dalam vaksinasi Covid-19 yang digelar Djarum Foundation bersama Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di Gedung Gotong Royong, Ambarawa, Selasa (28/9/2021).

Secara terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah dalam menanggulangi Covid-19, sekalipun kasus sudah mulai menurun. Protokol kesehatan justru harus dijalankan lebih disiplin karena banyak kegiatan masyarakat yang sudah mulai berjalan normal.

”Pengawasan ketat diperlukan pada pelaksanaan protokol kesehatan di setiap aktivitas masyarakat, terutama pada  kegiatan-kegiatan yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19, seperti kegiatan keagamaan, wisata, kegiatan sosial, dan kegiatan ekonomi,” ucapnya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Belum Adil, Kelompok Rentan Masih Tertinggal

Menurut Wiku, pembukaan kegiatan pariwisata yang sudah mulai dilakukan, terutama bagi turis asing, perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pembukaan pintu masuk negara memerlukan persiapan yang matang.

Hal itu terutama terkait proses penapisan yang ketat, mulai dari penggunaan transportasi, penginapan, sampai dengan obyek wisata. Pembukaan sektor wisata ini jangan sampai menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 berikutnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi mural bertema lawan Covid-19 di Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021). Upaya pelacakan, pendataan, dan jemput bola oleh RT-RW perlu dilakukan meski dinilai terlambat untuk mencapai keselamatan bersama.

Keberhasilan penanganan Covid-19

Wiku menyampaikan, Indonesia masuk dalam negara yang berhasil menghadapi lonjakan kasus kedua penularan Covid-19. Kasus Covid-19 di Indonesia sempat mengalami lonjakan kasus selama dua bulan, tetapi kemudian berhasil diturunkan hingga 98 persen dalam waktu tiga bulan.

Keberhasilan tersebut dapat dicapai setelah sejumlah langkah mitigasi dilakukan. Upaya mitigasi tersebut, antara lain, pembatasan ketat bertahap di setiap kabupaten/kota, pembatasan perjalanan di dalam dan luar negeri, penguatan fasilitas penanganan Covid-19 terpusat, respons cepat penyediaan obat dan alat kesehatan, pengawasan protokol kesehatan, serta peningkatan cakupan vaksinasi.

Baca juga: Paradoks Capaian Vaksinasi di Indonesia

”Secara garis besar, seluruh negara mengalami tantangan yang cukup serupa, yaitu munculnya varian Delta yang diperparah penularannya oleh aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal. Mitigasi pun segera dijalankan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara,” tutur Wiku.