Atasi Kendala Pengembangan Vaksin Dalam Negeri

Pengembangan vaksin di dalam negeri masih terkendala ketersediaan ahli dan infrastruktur. Ini terus diperbaiki sehingga berbagai produk kesehatan yang strategis bisa dihasilkan dalam negeri.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana kesibukan para petugas di Laboratorium Patologi Klinik RSUP Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan vaksin Covid-19 ataupun vaksin untuk penyakit lainnya di dalam negeri belum optimal. Ini karena terkendala ketersediaan keahlian para peneliti, alat produksi, hingga infrastruktur pendukung pengujian lainnya. Ke depan, kendala ini akan dikikis dengan mengubah alokasi dan fokus riset serta menjamin ketersediaan infrastruktur.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengemukakan, pihaknya telah melakukan evaluasi mendalam sejak Mei dan menyadari di Indonesia belum ada tim yang menemukan vaksin. Hal ini membuat peneliti di Indonesia belum memiliki keahlian terkait dan jam terbang yang memadai.

”Pandemi ini dijadikan pembelajaran bahwa kita akan masuk ke penelitian tersebut. Namun, yang lebih menjadi masalah adalah menyediakan produksi terbatas atau mini GMP (good manufacturing practice). Ini diperlukan untuk menghasilkan produk terstandar yang akan diuji,” ujarnya dalam webinar ”Riset untuk Merah Putih”, Rabu (18/8/2021).

Namun, menurut Handoko, dalam upaya menghasilkan produk terstandar tersebut juga masih dijumpai kendala, yakni ketersediaan infrastruktur. Ia mengakui belum banyak industri farmasi yang memiliki alat produksi GMP yang tersertifikasi dan terstandar.

Dibandingkan dengan infrastruktur dan anggaran, SDM merupakan komponen terpenting dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi.

Proses saling meminjam alat produksi juga sulit dilakukan. Sebab, dalam produksi vaksin yang berbeda, setiap alat yang dipakai harus melalui proses pembersihan dan disertifikasi ulang. Uji vaksin pun akan terhambat dan tidak efektif karena semua proses tersebut membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan.

Berkaca dari kondisi dan kendala tersebut, tahun ini BRIN akan melakukan perubahan alokasi dan fokus riset serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Semua infrastruktur riset akan dibuat secara terbuka sehingga semua pihak, baik peneliti, akademisi, maupun industri, dapat menggunakannya secara bergantian.

”Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan mini GMP untuk semua platform meskipun tahun ini hanya fokus pada pengembangan vaksin dengan metode protein rekombinan. Kedua, terkait dengan fasilitas uji juga perlu terus dikembangkan karena kita ternyata juga belum ada animal biosafety level-3,” tuturnya.

Selain itu, tambah Handoko, BRIN juga akan memastikan ketersediaan semua infrastruktur penunjang riset tidak hanya untuk pengembangan riset. Infrastruktur ini termasuk tim uji dan organisasi riset klinis sehingga semua vaksin, fitofarmaka, imunomodulator, dan berbagai suplemen bisa dikembangkan lebih mudah dan murah. Pada akhirnya, hal ini akan menarik kolaborasi dengan industri dan nilai ekonomi semakin tinggi.

Pola transformasi

Pelaksana Harian Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono mengatakan, dalam memperbaiki ekosistem riset dan inovasi, LIPI akan mulai menerapkan pola transformasi, khususnya terkait sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, anggaran, dan peraturan. Fokus peningkatan SDM dilakukan melalui insentif infrastruktur, ekosistem, dan remunerasi.

Ia menegaskan, dibandingkan dengan infrastruktur dan anggaran, SDM merupakan komponen terpenting dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi. Sementara strategi untuk meningkatkan kualitas SDM adalah merekrut para peneliti berkualifikasi tinggi (S-3) secara masif, mengajak diaspora, dan manajemen talenta.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Peneliti melakukan riset di laboratorium Pusat Genom Nasional di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jakarta, setelah peresmian fasilitas tersebut, Kamis (26/4/2018).

LIPI saat ini juga tengah membangun infrastruktur riset secara besar-besaran setelah merekayasa anggaran. Infrastruktur berskala global tersebut diharapkan dapat menarik minat diaspora untuk kembali dan bekerja di laboratorium di Indonesia.

”Perolehan dana eksternal hingga 2024 dari LIPI juga ditargetkan mencapai 50 persen. Ini ditargetkan untuk meningkatkan peran swasta agar terlibat dalam penelitian yang ada di lembaga litbang,” katanya.

Baca juga : Ekosistem Belum Mendukung Kemajuan Riset

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno memastikan Komisi VII siap mendukung strategi serta kebijakan riset dan inovasi nasional ke depan. Dukungan dapat dilakukan melalui penyusunan undang-undang untuk mempercepat dan meningkatkan peran riset ataupun inovasi nasional.

Dari aspek anggaran, Komisi VII juga akan mendukung program dan belanja yang mengutamakan peningkatan kualitas riset ataupun inovasi, khususnya untuk melahirkan produksi substitusi impor dan produk esensial dalam negeri. Sementara pada aspek pengawasan, Komisi VII akan memastikan program yang dijalankan saat ini selalu mengikuti jalur baik dari hulu sampai hilir.

Baca juga : Vaksin Merah Putih Unair Ditargetkan Diproduksi pada Awal 2022