Tes dan Pelacakan Kasus Covid-19 Menurun

Jumlah tes Covid-19 terus menurun. Hal ini perlu segera disikapi karena dapat berpengaruh pada upaya pengendalian laju penularan Covid-19 di masyarakat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas mengambil sampel usap salah seorang warga yang mengikuti tes usap PCR untuk pelacakan kasus oleh Puskesmas Gambir di salah satu areal parkir di Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/7/2021). Peningkatan pelacakan kasus Covid-19 terus dilakukan di tengah lonjakan drastis infeksi virus korona baru.

JAKARTA, KOMPAS —  Tes dan pelacakan kasus Covid-19 adalah bagian penting dalam upaya pengendalian laju penularan di masyarakat. Namun, kedua hal ini sering kali tidak konsisten dilakukan, terutama pada hari libur. Jumlah pemeriksaan yang dilaporkan pun kini menurun.

Dari laporan harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penurunan tes setidaknya terjadi pada lima hari terakhir. Pada 17 Juli 2021, jumlah orang yang dites sebanyak 188.551 orang per hari. Jumlah ini menurun pada 18 Juli 2021 menjadi 138.046 orang, 19 Juli 2021 sebanyak 138.175 orang, 20 Juli 2021 turun menjadi 114.674 orang, dan 21 Juli 2021 sebanyak 116.232 orang.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Rabu (21/7/2021), menyampaikan, upaya tes dan pelacakan di daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 masih rendah, terutama pada tiga hari terakhir. Dengan laju penularan yang masih tinggi, yakni dengan angka kasus positif (positivity rate) di atas 5 persen, pemeriksaan harus lebih masif.

Baca juga: Penurunan Kasus Terjadi Seiring Menurunnya Tes

”Penambahan jumlah tes sangat penting agar kasus yang sakit bisa segera teridentifikasi dan bisa segera dipisahkan dari populasi yang sehat. Dengan begitu, kita bisa memutus rantai penularan Covid-19,” katanya.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Dokter melakukan tes usap kepada salah satu remaja yang terciduk saat hendak berdemo menolak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di halaman Kantor Polres Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (19/7/2021).

Nadia menuturkan, dalam tiga hari terakhir, hanya ada lima kabupaten/kota di daerah yang menerapkan PPKM darurat yang bisa mencapai target jumlah tes lebih dari 90 persen, yakni Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sumenep. Pemeriksaan yang masif harus terus ditingkatkan, terutama saat akhir pekan dan hari libur.

Penambahan jumlah testing sangat penting agar kasus yang sakit bisa segera teridentifikasi dan bisa segera dipisahkan dari populasi yang sehat. Dengan begitu, kita bisa memutus rantai penularan Covid-19.

Menurut dia, selain menekan mobilitas masyarakat, optimalisasi penemuan kasus baru dan penurunan angka positif bisa dilakukan dengan meningkatkan pemeriksaan kontak erat. Rasio pemeriksaan kontak erat dengan jumlah penduduk masih amat rendah, yaitu kurang dari lima kontak erat. Sementara target yang diharapkan mencapai lebih dari sembilan kontak erat.

”Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota perlu terus meningkatkan kapasitas tracing (pelacakan) dengan melibatkan kader yang bisa berasal dari mahasiswa, bidan desa, Babinsa, ataupun Babinkamtibmas. Kementerian Kesehatan telah ikut mendukung sebagian anggaran operasional melalui dana alokasi khusus nonfisik,” ucap Nadia.

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyampaikan, pemerintah telah berkomitmen untuk memperkuat antisipasi lonjakan penularan Covid-19 di masyarakat. Antisipasi itu termasuk dengan meningkatkan pemeriksaan dan pelacakan kasus.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tenaga kesehatan mencelupkan stik untuk uji tes usap antigen di Puskesmas Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/6/2021). Sebanyak 500 warga menjalani tes usap yang berlangsung dua hari.

”Pemerintah dalam waktu dekat akan meningkatkan tes dan pelacakan di wilayah-wilayah yang selama ini kurang berjalan baik. TNI dan Polri didukung oleh Kementerian Kesehatan serta Satgas Penanganan Covid-19. Sistem testing dan tracing yang masif akan siap dilakukan,” tuturnya.

Jodi menegaskan bahwa tidak ada wilayah tanpa risiko penularan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Kegiatan yang dilakukan di luar rumah dinilai hanya akan meningkatkan risiko penularan kasus. Apalagi dengan adanya varian Delta yang memiliki tingkat penularan yang lebih cepat.

Laporan harian Satgas Covid-19 per 21 Juli 2021 menunjukkan, jumlah kasus baru yang terkonfirmasi Covid-19 bertambah 33.772 kasus dengan 1.383 kasus kematian. Dengan penambahan ini, pengetatan pergerakan masyarakat masih harus dilakukan.

Baca juga: PPKM Darurat, Momentum Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19

”Sesuai Instruksi Mendagri (Menteri Dalam Negeri) terbaru, PPKM level 4 akan berjalan sampai 25 Juli 2021. Pada 26 Juli 2021 akan dilakukan relaksasi di beberapa daerah jika daerah tersebut menunjukkan perbaikan dari semua sisi dengan merujuk pada kriteria level yang telah disepakati,” kata Jodi.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah petugas berjaga di dekat penyekatan jalan menuju kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/7/2021) sore. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakata (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021 diterapkan di Kota Semarang yang masuk pada asesmen level 4 oleh pemerintah pusat.

Relaksasi secara bertahap bisa dilakukan jika tingkat transmisi Covid-19 sudah melambat dan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit menurun di bawah 80 persen secara konsisten selama beberapa waktu tertentu. Relaksasi juga harus memperhitungkan kondisi psikologis masyarakat, level transmisi penyakit, serta kemampuan distribusi bantuan sosial yang disediakan pemerintah.

”Keputusan melakukan relaksasi ataupun pengetatan adalah kombinasi dari keempat faktor yang mewakili laju transmisi penyakit, kemampuan respons sistem kesehatan, kondisi psikologis masyarakat, dan kemampuan distribusi bansos,” tutur Jodi.