Ilmuwan dan Kekuasaan

Dalam struktur kekuasaan yang antisains, ilmu pengetahuan hanya menjadi aksesori politik. Hal itu mengakibatkan banyak intelektual di lingkungan birokrasi berakrobat membela kekuasaan meski itu mengingkari sains.

DRAWING/ILHAM KHOIRI

Ahmad Arif, wartawan Kompas

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikenal sebagai sosok antisains dan kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial, termasuk dalam menyikapi pandemi Covid-19. Mulai dari teori konspirasi bahwa virus korona pemicu penyakit ini buatan laboratorium di Wuhan, China, hingga mengusulkan pemberian disinfektan pada pasien Covid-19, jadi contoh pernyataan Trump.

Namun, Amerika Serikat (AS) juga memiliki Anthony Fauci, sosok ilmuwan yang dengan berani melawan presidennya. Dengan data dan fakta sains yang kukuh, Fauci menyanggah teori konspirasi Trump dan berbagai pernyataan lainnya.

Fauci merupakan ilmuwan terkemuka di bidang penyakit menular yang juga Kepala National Institute of Allergy and Infectious Disease sejak tahun 1984. Dia telah menjadi penasihat presiden AS sejak era Presiden Ronald Reagen. Namun, sekalipun berada di lingkaran puncak birokrasi, Fauci masih menjadi seorang ilmuwan yang menolak tunduk pada kekuasaan.

Baca juga : Kematian akibat Covid-19 Bisa Jauh Lebih Tinggi

Sosok ilmuwan seperti Fauci inilah yang sulit ditemui di Indonesia saat ini. Sekalipun terdapat ilmuwan yang kritis terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia yang juga bertendensi antisains (Kompas, 15/4/2020), mereka rata-rata berada di luar pusaran kekuasaan sehingga suaranya nyaris tak didengar.

Para ilmuwan di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, misalnya, sejak Januari 2020 telah mengingatkan kemungkinan terjadinya negatif palsu dari pemeriksaan spesimen virus yang saat itu dimonopoli Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Bahkan, mereka telah menawarkan menjadi laboratorium pembanding, tetapi itu diabaikan hingga pertengahan Maret 2020.

Demikian halnya, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, telah sejak awal mengingatkan agar pemerintah mengedepankan sains dalam menangani pandemi ini. Bahkan, Pandu dan sejawatnya beberapa kali membuat pemodelan terkait lonjakan pasien yang tak bisa ditampung rumah sakit, jika kita tidak segera melakukan intervensi yang serius (Kompas, 12 Maret 2020).

Namun, Pandu yang bersuara kritis di media ini, suatu ketika menyampaikan rasa putus asa karena kajian dan model yang dibuatnya diabaikan. Belakangan muncul epidemiolog dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar, yang memaparkan selama ini Indonesia ternyata belum memiliki kurva epidemi yang sahih. Padahal, kurva epidemi ini dibutuhkan untuk mengukur sukses atau tidaknya intervensi yang dilakukan, termasuk kapan harus melonggarkan.

Baca juga : Ukuran Kesuksesan PSBB Mesti Berbasis Data Ilmiah

Fakta yang dipaparkan Iqbal ini menguatkan kekhawatiran Pandu sebelumnya, bahwa sains belum menjadi dasar kebijakan dalam penanganan pandemi. Padahal, di sekeliling kekuasaan juga terdapat para intelektual, tetapi kenapa kebijakan kita antisains?

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Suasana lalu lintas yang padat pada jam pulang kerja di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5/2020). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk wilayah Surabaya Raya, yang meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, diperpanjang untuk tahap kedua selama dua pekan, yaitu dari 12 Mei hingga 25 Mei 2020.

Jawaban ini agaknya bisa tergambar dari cerita yang dituturkan seorang epidemiolog muda yang pernah diundang mempresentasikan pemodelannya di jajaran birokrasi. Dia pun mengeluh putu asa, karena menurut dia, para birokrat hanya mau mencari model yang dimaui, bukan ilmu pengetahuan.

Pada titik berseberangan, seorang epidemiolog muda lain, lulusan universitas terkemuka di luar negeri, juga merasakan tekanan birokrasi saat diminta menjustifikasi rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), padahal angkanya tidak mendukung itu. Seperti kita lihat saat ini, pemerintah semakin gencar melonggarkan PSBB.

Karakter kepemimpinan antisains dan penjinakan ilmuwan oleh kekuasaan ini bukan hal baru di negeri ini. Dalam diskusi di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pekan lalu, peneliti komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Inaya Rahmani, menyebutkan, penundukan intelektual di Indonesia oleh kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme.

Karakter kepemimpinan antisains dan penjinakan ilmuwan oleh kekuasaan ini bukan hal baru di negeri ini.

Pada masa penjajahan Belanda, misalnya, intelektual di Indonesia adalah amtenar atau pegawai pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan birokrasi kolonial.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Calon penumpang meletakkan barang bawaannya di dalam gerbong Kereta Api Luar Biasa (KLB) jurusan Gambir-Surabaya Pasar Turi yang mulai berangkat di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Mulai hari ini, hingga 31 Mei, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan enam perjalanan KLB setiap hari. Kereta ini dioperasikan hanya untuk penumpang golongan tertentu, seperti pekerja di pelayanan penanganan Covid-19, pertahanan dan keamanan, kesehatan, kebutuhan dasar, dan fungsi ekonomi penting.

Setelah dihabisinya banyak ilmuwan kritis pada era 1965, ilmu pengetahuan dan intelektual di Indonesia kemudian menjadi alat justifikasi kebijakan pembangunan di era Orde Baru. Sempat muncul ilmuwan kritis yang turut menjatuhkan Presiden Soeharto di era Reformasi.

Namun, mereka kemudian terjebak dalam birokratisasi dan berorientasi pasar marketisasi, yang lebih melayani kepentingan kekuasaan dan pasar, dibandingkan pengetahuan. Beberapa di antara mereka yang masuk dalam lingkaran kekuasaan, dengan cita-cita mengubah dari dalam, justru ditundukkan oleh kekuasaan dan menggelorakan populisme.

Akademisi Universitas Airlangga Surabaya, yang juga Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Herlambang P Wiratraman, mengatakan, dalam struktur kekuasaan yang antisains, ilmu pengetahuan hanya menjadi aksesori politik, dan ilmuwan yang berada dalam lingkaran birokrasi hanya badutnya. Tidak heran banyak intelektual di lingkungan birokrasi selalu berakrobat membela kekuasaan, meski itu mengingkari ilmu pengetahuan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu calon penumpang KRL membuka mulutnya bersiap diambil sampel cairan dari rongga mulutnya saat pelaksanaan tes usap (swab) reaksi berantai polimerase (polymerase chain reaction)  terkait Covid-19 di Stasiun Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Senin (11/5/2020). Pelaksanaan tes yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor ini mengambil 200 sampel dari calon penumpang kereta KRL di stasiun tersebut secara acak.

Baca juga: Pagebluk