Desain Ulang Pembangunan Kehutanan

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Prof Emil Salim, tokoh lingkungan, Kamis (12/12/2018) di Jakarta, menanggapi background study penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024).

JAKARTA, KOMPAS – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rabu (12/12/2018) di Jakarta, menggelar konsultasi publik nasional untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada bidang kehutanan. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk berpijak dalam menjalankan pembangunan.

Di bidang kehutanan, draf studi latar belakang RPJMN 2020-2024, pemerintah ingin mendesain ulang pembangunan hutan Indonesia. Desain ulang itu pada pemerintahan hutan, pemanfaatan hutan, pemantauan hutan, pengelolaan hutan, dan jasa/nilai hutan.

Desain ulang ini untuk menjadi bagian dari peta jalan pembangunan hutan  2045. Dalam tahapan lima tahunan itu, saat ini Indonesia dalam masa optimasi kawasan hutan. Pada 2025 diharapkan Indonesia telah memiliki kemantapan penataan dan penggunaan kawasan hutan. Harapan jangka panjang pada 2045, sumber daya hutan Indonesia bisa membawa kedaulatan pangan, energi, dan air.

“Sinergi masterplan ini dilakukan dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan National Determined Contribution Indonesia,” Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Rabu di Jakarta dalam konsultasi publik tersebut.

Konsultasi publik ini ditanggapi oleh Prof Emil Salim (tokoh lingkungan) dan Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor). Hariadi meminta agar penyusunan studi latarbelakang RPJMN ini juga bisa mengubah sistem di dalam pemerintahan.

Dengan demikian orientasi pada substansi dan penyelesaian kasus bisa dilakukan. Bukan orientasi pada proyek dan penyerapan anggaran.