Pendidikan Vokasi Dukung Kesiapan Talenta di Daerah

Pendidikan vokasi yang selaras dengan potensi dan pembangunan daerah terus disiapkan.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Lokakarya dan Ekspos Kinerja Kemitraan dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi digelar oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di Jakarta, Kamis (25/1/2024). Di acara ini, berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidikan vokasi dan pemerintah daerah, berdiskusi bersama.

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan untuk mendukung penyiapan talenta yang mampu mengisi kebutuhan pengembangan ekonomi dan pembangunan sesuai potensi di daerah dan nasional. Untuk itu, pemetaaan dan sistem informasi kebutuhan tenaga kerja dari jumlah ataupun kompetensi harus mampu menangkap proyeksi ke depan.

Selain itu, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang didukung penuh pemerintah dengan menggandeng berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), tidak lagi bersifat top down. Di daerah pun harus dibentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) untuk menyelaraskan pengembangan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi yang sesuai dengan potensi dan bidang pengembangan daerah.

Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Warsito, di acara Lokakarya dan Ekspos Kinerja Kemitraan dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi yang digelar oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta, Kamis (25/1/2024), mengatakan bahwa penguatan dan pengembangan pendidikan vokasi harus mampu menjawab kepentingan daerah, lalu nasional. Saat ini, sistem informasi tenaga kerja untuk memetakan kebutuhan kerja dan peta tenaga kerja disiapkan dari daerah-daerah.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kiki Yuliati mengatakan, berdasarkan penilaian daya saing talenta yang dilakukan Institut European d’Administration des Affaires (Insead), peningkatan talenta di Indonesia naik cukup tinggi, yaitu di tahun 2018 di peringkat ke-89 dan pada tahun 2023 berada di peringkat ke-75. Salah satu indikatornya ialah pendidikan dan pelatihan vokasi.

Baca juga: Pendidikan Vokasi Dukung Pembangunan Daerah

Menurut Kiki, pendidikan vokasi tidak cukup lagi hanya sekadar mengikuti dunia industri. Akan tetapi, perlu juga dibangun kekuatan pendidikan vokasi untuk membuat industri lebih baik dan bersama industri melakukan perubahan.

”Pendidikan vokasi tidak lagi sekadar menghasilkan lulusan siap kerja. Jika teknologi berubah nanti ketinggalan, pendidikan vokasi harus bergeser menyiapkan anak memiliki kemampuan belajar dan berpikir, tidak hanya mengindentifikasi, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah. Ekosistem ini harus dibuat sehingga pendidikan vokasi mampu melahirkan berbagai inovasi,” ujar Kiki.

Pelaksana Tugas Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Uuf Brajawidagda mengatakan, sejak tahun 2022 dilakukan program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah yang pendanaannya didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program selama tiga tahun dengan total dana sekitar Rp 55 miliar tersebut melibatkan perguruan tinggi vokasi di daerah yang mencakup 27 provinsi.

Di tahun pertama, perguruan tinggi vokasi dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sebagai pijakan untuk mengembangkan riset terapan di tahun kedua dan ketiga. ”Pendidikan vokasi harus mampu berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Dengan semangat Merdeka Belajar, pendidikan vokasi harus semakin relevan dan selaras dengan agenda ekonomi daerah untuk meningkatkan daya saing,” kata Uuf.

Di tahun pertama, perguruan tinggi vokasi dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sebagai pijakan untuk mengembangkan riset terapan di tahun kedua dan ketiga. ”Pendidikan vokasi harus mampu berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Dengan semangat Merdeka Belajar, pendidikan vokasi harus semakin relevan dan selaras dengan agenda ekonomi daerah untuk meningkatkan daya saing,” ucapnya.

Dibenahi

Ketua Komite Tetap Pendidikan Vokasi Kadin Wisnu Wibowo dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan vokasi di Idonesia harus erat berkoordinasi dan berkolaborasi. Peluang pendidikan vokasi untuk mampu mengikuti perkembangan industri dan sertifikasi kompetensi yang relevan dan selaras dengan industri dapat membuat sisi permintaan dan penyediaan yang sejak lama tidak cocok dapat dibenahi.

”Bagi DUDI (dunia usaha dan dunia industri), yang terpenting penyediaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Pengembangan pendidikan vokasi ini bisa menduplikasi dari praktik baik yang sudah berhasil sehingga bisa dimasifkan, terutama dual system yang mengintegrasikan pendidikan vokasi dan industri sehingga bisa mengoptimalkan bonus demografi,” kata Wisnu.

Baca juga: Pengembangan SDM di Kalimantan Jadi Harapan Para Tokoh Adat

DOKUMENTASI SMK PUGER

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Puger di Jember, Jawa Timur, mengembangkan teaching factory tambak udang vaname bersama mitra industri dengan dukungan program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan. Program ini dapat mendukung pengembangan usaha tambak udang vaname yang ada di wilayah ini dengan ilmu pengetahan dan teknologi serta kesiapan sumber daya manusia dari SMK.

Sekretarsi Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan, ketika Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2019 diumumkan pindah ke Kalimantan Timur, isu pengembangan vokasi juga menguat. Sebelum TKDV harus ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai merencanakan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk kebutuhan Kalimantan Timur dan IKN.

”Ada penataan ulang untuk merevitalisasi pendidikan vokasi. Dievaluasi, apakah lulusan sudah memenuhi pasar kerja, tapi belum ada desain besar rencana pengembangan lulusan vokasi di Kaltim,” ujar Sri.

Revitalisais pendidikan vokasi dilakukan dengan berbasis geospasial dan geoekonomi. Potensi daerah ini yang memiliki sumber daya ekstraktif, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata, butuh lulusan vokasi yang relevan. Sebagai contoh, sekolah menengah kejuruan (SMK) kehutanan perlu ditingkatkan jumlahnya dan juga didukung guru yang kompeten. Sebab, pengembangan kawasan kehutanan harus didukung tenaga kerja produktif lulusan SMK atau pendidikan vokasi bidang kehutan, juga didukung produk yang dibutuhkan di sekitar kawasan sehingga juga bisa menjadi pusat industri kecil di kawasan itu.