Capres dan Cawapres Diminta Peduli Isu Perempuan
Perempuan masih rentan mengalami kekerasan. Para capres dan cawapres diharapkan semakin memberikan perhatian.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F18%2Fcd4b9a5d-b06a-4021-a39f-f62405784b1a_png.png){kind=logo}
Alimatul Qibtiyah (atas kiri) bersama beberapa komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, Rainy M Hutabarat, Maria Ulfa Anshor, dan Veryanto Sitohang, menyampaikan saran dan masukan Komnas Perempuan kepada calon pemimpin bangsa 2024-2029 menuju Indonesia Emas dalam konferensi pers, Kamis (18/1/2024), di Jakarta.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
JAKARTA, KOMPAS — Upaya mewujudkan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan di Tanah Air masih menghadapi sejumlah tantangan. Siapa pun pemimpin yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2024 diharapkan memberi perhatian khusus terhadap persoalan perempuan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang, Pemilu 2024 penting sebagai salah satu mekanisme mewujudkan demokrasi dan melanjutkan kepemimpinan bangsa, baik di DPR/DPD, DPRD provinsi/kota/kabupaten, maupun pemerintah pusat (presiden/wakil presiden).
”Secara khusus, presiden dan wakil presiden akan menjadi cerminan dari kehadiran negara, termasuk dalam menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak-hak asasi setiap warganya, termasuk hak perempuan,” ujar komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, kepada pers, Kamis (18/1/2024), di Jakarta.
Ia bersama beberapa komisioner Komnas Perempuan lain, yakni Siti Aminah Tardi, Rainy M Hutabarat, Maria Ulfa Anshor, dan Veryanto Sitohang, menyampaikan saran dan masukan Komnas Perempuan kepada calon pemimpin bangsa 2024-2029 menuju Indonesia Emas.
Komnas Perempuan berpandangan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yaitu ”Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” atau Indonesia Emas.
Baca juga: Komnas Perempuan, 25 Tahun Bersuara
Untuk menjawab tantangan, khususnya hak asasi perempuan, Komnas Perempuan menetapkan beberapa isu strategis 2025-2030 yang perlu mendapat kepedulian perhatian pemimpin bangsa, terutama calon presiden dan calon wapres.
Bagi Komnas Perempuan, penguatan lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) perlu mendapat perhatian pemerintah mendatang. Beberapa LNHAM yang perlu diperkuat meliputi Komnas Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Harapannya, lembaga-lembaga tersebut mampu menjalankan mandatnya secara optimal dalam melakukan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Presiden dan wapres yang terpilih juga diharapkan terus memberikan perhatian pada masalah kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik, perubahan iklim dan bencana perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat hukum adat. Perhatian tersebut juga agar diberikan terkait penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi lainnya berbasis jender terhadap perempuan; kekerasan seksual; dan lain-lain.
Keterwakilan perempuan dalam politik akan memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Siti Aminah menegaskan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, warga lansia, dan masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang paling terdampak buruk dalam konflik, perubahan iklim, ataupun bencana. Konflik disebabkan baik oleh permasalahan sosial maupun sumber daya alam.
Budaya patriarki meneguhkan kerentanan dan beban berlapis pada perempuan dalam konteks konflik, perubahan iklim, dan bencana. Adapun sumber konflik mulai dari persoalan politik, termasuk politik identitas, krisis ekonomi, hingga konflik sumber daya alam dan tata ruang serta kesenjangan sosial dalam masyarakat.
Tragedi Mei 1998
Terkait kekerasan seksual, menurut catatan Komnas Perempuan dalam rentang 22 tahun, diperkirakan lebih dari 60.000 kasus kekerasan seksual dilaporkan ke Komnas Perempuan dan pengada layanan, baik di ranah personal (24.480 kasus) maupun di ranah publik (36.446 kasus). Kasusnya didominasi perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.
”Pemimpin bangsa, terutama presiden dan wakil presiden, ke depan berkewajiban untuk mengakui dan menyelesaikan dugaan kekerasan seksual dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk perkosaan massal tragedi Mei 1998,” papar Aminah.
Desakan lain adalah memastikan agar peraturan pelaksana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera diterbitkan. Selain itu, Komnas Perempuan juga mendorong penyediaan alokasi anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan berbasis jender, termasuk perempuan penyandang disabilitas, di setiap jenjang pemerintahan.
”Para pemimpin bangsa perlu memastikan uji tuntas untuk pencegahan tindak penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman tidak manusiawi terhadap siapa pun sebagaimana diamanatkan Konvensi Menentang Penyiksaan,” tambah Rainy Hutabarat.
Menjelang Pemilu 2024, Maria Ulfa menilai isu perempuan tidak banyak diangkat oleh para capres dan cawapres. Hal ini memperlihatkan bagaimana isu-isu perempuan semakin terpinggirkan.
Baca juga: Komnas Perempuan Masih Terus Berjuang Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan
Komnas Perempuan juga mengingatkan, afirmasi kepemimpinan perempuan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 akan memengaruhi daya para pemimpin terpilih dalam memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis jender terhadap perempuan.
Terkait Pemilu 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong media untuk mengambil peran dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Partisipasi perempuan di ruang-ruang strategis yang masih belum maksimal perlu untuk ditingkatkan dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
”Keterwakilan perempuan dalam politik akan memengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan publik yang dihasilkan nantinya akan mempertimbangkan berbagai kepentingan, salah satunya pengalaman khas perempuan yang bisa jadi berbeda dengan laki-laki,” ujar Staf Ahli Menteri PPPA, Indra Gunawan.
