Kemensos Bantah Terlibat dalam Dugaan Suap SAP

Semua pejabat Kemensos sudah diganti sejak kasus korupsi bansos Covid-19, jadi mereka mengaku tidak tahu soal suap SAP.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Suasana gedung Kementerian Sosial di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Sosial atau Kemensos membantah terlibat dalam skandal dugaan suap oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, System Application and Product (SAP), terhadap pejabat yang bertugas saat ini. Mereka menyebut semua sistem atau aplikasi telah menggunakan sumber daya internal sejak tahun 2021.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan, semua pejabat, termasuk dirinya, di Pusdatin baru bertugas sejak 2021 saat Menteri Sosial Tri Rismaharini ditunjuk Presiden Joko Widodo. Risma menggantikan Juliari Batubara yang terlibat korupsi bantuan sosial Covid-19. Sejak saat itu, sistem dan aplikasi dibangun oleh tim internal Pusdatin Kemensos atau tidak menggunakan pihak ketiga.

”Praktis kami tidak mengetahui, melihat saja tidak pernah, jadi kami tidak tahu. Pejabat yang saat ini kalau ditanya (kondisi) 2015-2018, ya, tidak tahu. Kami tidak pernah menerima sepeser uang pun dari SAP, kami juga tidak merasa menggunakan SAP, sampai saat ini kami cek ke daftar barang milik negara juga tidak ditemukan SAP tersebut,” kata Agus, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Suap Pejabat Indonesia, KPK Kantongi Dokumen Perusahaan Jerman

Dia menegaskan, sistem aplikasi Kemensos dibangun langsung oleh para aparatur sipil negara dan beberapa tenaga honorer di bidang teknologi informasi. Anggarannya menggunakan dana operasional rutin Pusdatin yang sudah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Jadi tidak ada yang sifatnya lelang, apalagi penunjukan langsung untuk membeli perangkat lunak. Yang ada beli perangkat keras, seperti server dengan kapasitas besar yang dikelola sendiri,” ucapnya.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau pelayanan pengaduan di Command Center 112 Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (20/11/2021). Kementerian Sosial berencana mengadopsi layanan pusat komando itu.

Salah satunya membangun aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sistem yang digunakan selama tiga tahun terakhir ini digunakan untuk membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, membuat aplikasi Cekbansos, Command Center dan SIKS Mobile, SIKSGIS untuk verifikasi DTKS secara visual, dan Aplikasi SIKSMA untuk pelaksanaan Program Permakanan.

Agus pun merinci realisasi anggaran Pusdatin Kemensos dari tahun ke tahun. Mulai dari 2020, terealisasi 98,8 persen dari total anggaran Rp 150,5 miliar. Kemudian 2021, terealisasi 65,4 persen dari Rp 372,6 miliar hasil realokasi anggaran. Tahun 2022 terealisasi 84,49 persen dari total Rp 58,2 miliar. Dan terakhir pada 2023 terealisasi 96,9 persen dari total anggaran Rp 72,2 miliar.

Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Bidang Pengembangan SDM dan Program, Kemensos, Suhadi Lili menambahkan, semua aplikasi dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial. Dengan menggunakan sumber daya internal, anggaran yang dipakai menjadi lebih efisien dan bisa dipertanggungjawabkan.

Ini menghemat anggaran dan kita punya kontrol penuh terhadap perangkat lunak ini, serta sesuai dengan kebutuhan pengentasan rakyat dari kemiskinan oleh Kemensos.

”Ini menghemat anggaran dan kita punya kontrol penuh terhadap perangkat lunak ini, serta sesuai dengan kebutuhan pengentasan rakyat dari kemiskinan oleh Kemensos,” ujar Suhadi.

Kemensos menyatakan, jika dibutuhkan, mereka akan siap membantu penegak hukum untuk membongkar dugaan suap ini. Mereka tidak akan memulai mengusut kasus ini secara langsung, tetapi menyerahkan prosesnya sepenuhnya kepada penegak hukum.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur (dari kiri ke kanan) saat memberi keterangan penahanan tersangka kasus suap di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Helmut Hermawan, dalam ekspos penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Sebelumnya, pada Rabu (10/1/2024), Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan denda senilai Rp 3,4 triliun kepada SAP karena terbukti memberikan suap dalam menjalin kontrak kerja sama dengan sejumlah lembaga di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dalam berkas perkasa ada disebut ”Perantara Indonesia 1 dan 2”.

Kemensos termasuk satu dari delapan BUMN, BUMD, dan kementerian yang disebut. Selain Kemensos, ada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang kini bernama BAKTI Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Pertamina, Pemda DKI, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II.

Pihak perantara itu disebut mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Kemensos pada Juli 2018 sebagai kelanjutan kontrak yang disepakati pada penjualan awal tahun 2015. Namun, nilainya tidak disebutkan.

Baca juga: Hati-hati Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan ini dan bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal AS (FBI), Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dan The Securities and Exchange Commission (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. KPK akan menempuh mekanisme perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA).

KPK mulai berkoordinasi supaya dokumen yang diperoleh pihak FBI maupun SEC bisa digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan, serta penuntutan persidangan di Indonesia. ”Nanti untuk dokumen-dokumen yang lebih detail yang menyangkut penanganan perkara di Indonesia, FBI akan menyurati kami di KPK,” kata Alexander (Kompas.id, 16/1/2024).

Baca juga: Perkuat Posisi agar Tak Cuma Jadi Kementerian Penyalur Bansos