Tenaga Kependidikan di Sekolah Direkrut Jadi ASN PPPK

Tenaga kependidikan di sekolah mulai diberikan kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Korwilcam Dindikbud Mrebet Sukarso memberikan bantuan bagi para GTT, PTT dan penjaga sekolah di SD Negeri 1 Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Selasa (5/5/2020). Pada 2024, pegawai tidak tetap sekolah diberi kesempatan untuk direkrut menjadi ASN PPPK.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah menyediakan kuota 82.717 tenaga kependidikan untuk direkrut jadi aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024. Saat ini mayoritas tenaga kependidikan di sekolah berstatus honorer yang diangkat dan dibayar sekolah atau komite.

Kepala SMK Negeri 5 Kupang Safirah Cornelia Abineno, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (11/1/2024), menyambut positif pengangkatan tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah atau tenaga administrasi jadi aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK).

Pengangkatan tenaga kependidikan (tendik) itu dinilai membantu sekolah. Sebab, keberadaan mereka sama pentingnya seperti guru. Sekolah pun memenuhi kebutuhan tendik dengan mengangkat dan menggaji sesuai kebijakan sekolah.

”Sayangnya yang kami dengar, prioritas untuk tendik yang di dinas pendidikan untuk jadi PPPK. Padahal, di sekolah-sekolah, banyak honorer tendik yang sudah mengabdi belasan tahun dan sudah sepuh. Kami berharap ada kebijakan dalam prioritas pengangkatan,” ujar Safirah.

Baca Juga: Tenaga Kependidikan di Sekolah Tuntut Kesempatan Jadi ASN PPPK

Sekolah kejuruan dengan status SMK Pusat Keunggulan itu memiliki 11 pegawai honorer, terdiri dari penjaga sekolah, penjaga malam, dan petugas administrasi. Gaji awal berkisar Rp 1 juta dari dana komite sekolah. Ada tendik yang dibantu pemerintah daerah dengan gaji sesuai upah minimum daerah sekitar Rp 2 juta.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengutarakan, formasi tendik ASN PPPK di sekolah-sekolah masuk ke usulan tenaga teknis tahun 2024.

Pada tahun ini, selain penuntasan guru non-ASN dengan dibukanya formasi guru PPPK sebanyak 419.146 formasi, juga untuk tendik. ”Semoga guru dan tendik semuanya beruntung dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN PPPK yang akan datang,” kata Nunuk.

Para petugas operator yang tetap hadir di sekolah SD Negeri Bintaro 04 Pagi, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (13/7/2021).

Sementara Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Wijaya Winarja mengatakan, salah satu hal yang diperjuangkan PGRI, terutama pegawai berstatus honor di satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK sebagai tata usaha tetap ataupun tenaga administrasi sekolah.

Proses seleksinya harus berkeadilan, berbasis data yang diverifikasi dan validasi guna terhindar dari honorer siluman yang hanya menitipkan nama.

Selain itu, pesuruh sekolah atau penjaga sekolah memiliki hak sama untuk bisa diangkat dan dituntaskan sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.

”Kami mendukung langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk cepat menyelesaikan terkait honorer ini, selain honorer guru yang tersisa, juga honorer tendik yang lama mengabdi di satuan pendidikan,” kata Wijaya.

Proses seleksi

”Proses seleksinya harus berkeadilan, berbasis data yang diverifikasi dan validasi guna terhindar dari honorer siluman yang hanya menitipkan nama tetapi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” kata Wijaya.

Pada tahun lalu, Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Sumatera Selatan beraudiensi dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperjuangkan nasib tenaga kependidikan.

Baca Juga: Tenaga Kependidikan di Jabar Dapat Ajukan Program Rumah Bersubsidi

Ketua SNWI Sumatera Selatan Renny mengutarakan tenaga kependidikan, seperti para tata usaha dari berbagai jenjang pendidikan, memiliki beragam latar belakang pendidikan. Mereka mendukung tugas kepala sekolah dan guru untuk memastikan standar teknis pelayanan minimal di sekolah berjalan.

”Kami minta diperhatikan. Selama ini kami merasa dianaktirikan. Sudah tiga kali penerimaan ASN PPPK, tenaga kependidikan tidak diakomodasi. Kami penunjang pendidikan, jantungnya sekolah. Kami juga harus memperjuangkan status dan kesejahteraan kami,” kata Renny.