Pemerintah Tidak Tentukan Harga Vaksin Covid-19 Mandiri

Pemerintah menanggung vaksinasi Covid-19 untuk kelompok rentan. Adapun masyarakat umum bisa mengakses secara mandiri.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Petugas vaksinator menyuntikkan vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak di Bandar Lampung, Selasa (11/1/2022). Vaksinasi Covid-19 untuk anak dinilai penting untuk mencegah risiko penularan virus saat pembelajaran tatap muka di sekolah.

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan vaksin Covid-19 berbayar untuk masyarakat umum secara resmi mulai berlaku per 1 Januari 2024. Masyarakat yang ingin divaksin Covid-19 dapat mengaksesnya secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan tersebut. Harga vaksin tidak ditentukan pemerintah.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa (2/1/2024), menyampaikan, meski vaksinasi Covid-19 berbayar diterapkan, pemerintah menanggung vaksinasi untuk kelompok rentan. Kelompok rentan yang jadi sasaran vaksinasi Covid-19 program bisa mendapat vaksin Covid-19 secara gratis.

Terkait harga vaksin Covid-19 untuk masyarakat umum, ketentuan harga akan bergantung pada fasilitas kesehatan yang membuka layanan vaksinasi tersebut. ”Pemerintah tidak mengatur harga untuk vaksinasi mandiri. Jadi, harga akan tergantung dari masing-masing fasilitas yang menyediakan layanan,” tutur Nadia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Kini Berbayar

Ketentuan terkait dengan vaksinasi Covid-19 program diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2193 Tahun 2023 tentang Pemberian Imunisasi Covid-19 Program.

Dalam keputusan itu disebutkan sasaran imunisasi Covid-19 program yang ditanggung pemerintah hanya pada kelompok sasaran lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid termasuk obesitas, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, dan remaja usia 12 tahun ke atas.

Selain itu, kelompok usia lain dengan imunokompromais (gangguan sistem imun) yang belum pernah menerima vaksin atau sudah menerima minimal satu dosis vaksin Covid-19 menjadi sasaran vaksinasi.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin pada warga di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (19/12/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberikan vaksin dosis kelima berjenis Inavac untuk memperkecil potensi penularan SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Adapun sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor 2571 Tahun 2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pilihan, masyarakat di luar sasaran imunisasi program dapat mengakses vaksinasi melalui imunisasi pilihan secara mandiri.

Imunisasi pilihan dapat dilaksanakan di semua fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi Covid-19. Vaksin yang disediakan harus memiliki nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta diadakan melalui distributor resmi. Semua pencatatan pemberian vaksin akan diintegrasikan dengan aplikasi Satu Sehat.

Pemerintah tidak mengatur harga untuk vaksinasi mandiri. Jadi, harga akan tergantung dari masing-masing fasilitas yang menyediakan layanan. (Siti Nadia Tarmizi)

Secara terpisah, Direktur Utama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia FX Sudirman mengatakan, keputusan mengenai vaksin Covid-19 berbayar yang diproduksi PT Biotis, Inavac, kini dalam pembahasan.

Menurut rencana, proses distribusi vaksin Inavac akan bekerja sama dengan PT Bio Farma. Saat ini setidaknya ada dua vaksin Covid-19 yang diproduksi di dalam negeri, yakni Inavac oleh PT Biotis dan Indovac oleh PT Bio Farma (Persero).

”Stok masih aman. PT Biotis masih memiliki stok vaksin Inavac on hand sekitar tiga juta dosis. Setidaknya itu akan cukup untuk kebutuhan satu sampai tiga bulan. Untuk produksi selanjutnya menunggu rencana dari pemerintah, terutama untuk mengisi kebutuhan vaksinasi program,” tuturnya.

Berbayar

Dalam keterangan resmi, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufiayati mengatakan, kebijakan vaksin Covid-19 berbayar seharusnya tidak diterapkan saat ini. Saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia masih meningkat dengan adanya subvarian JN.1 sehingga kebutuhan vaksin di masyarakat masih tinggi.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Seorang siswa menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama dalam kegiatan Vaksinasi Merdeka Anak di Madrasah Ibtidaiyah Al -Munawwaroh, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Jumat (7/1/2022).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada 149 kasus Covid-19 dengan subvarian JN.1. Kasus tertinggi dilaporkan di Jakarta Selatan (42 kasus), Jakarta Barat (42 kasus), Jakarta Utara (18 kasus), Jakarta Timur (12 kasus), dan Batam (7 kasus).

Baca juga: Penanganan Covid-19 Pascapandemi

”Di akhir tahun kemarin ada peningkatan kasus Covid-19 setidaknya ada 318 kasus baru dan satu kematian. Karena itu, pemberlakuan kebijakan (vaksin berbayar) ini menjadi kurang tepat. Penyebaran penyakit (Covid-19) ini masih ada dan nyata. Sementara amat mungkin masih banyak penduduk yang belum mendapat cakupan vaksin,” tuturnya.