Penyaluran BLT El Nino Belum Rampung Seluruhnya

Pemerintah tak mau masyarakat terus menerus menerima bantuan sosial, sejumlah program pemberdayaan pun digencarkan.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga menjunjung beras bantuan yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada 500 keluarga di Gudang Bulog Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Sumbar, Rabu (25/10/2023). Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjanjikan bantuan langsung tunai (BLT) antisipasi El Nino sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan, November-Desember.

JAKARTA, KOMPAS — Proses penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT El Nino tahap pertama sudah mencapai 89 persen dan diharapkan akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Namun, pemerintah berharap masyarakat tidak ketergantungan dengan bantuan sosial dan menjadi berdaya.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos), Beni Sujanto memaparkan, hingga 21 Desember 2023, pemerintah telah menyalurkan BLT El Nino Rp 6,72 triliun atau sebesar 89,36 persen secara nasional. Sisanya masih dalam proses penyaluran yang diharapkan selesai pada akhir 2023.

BLT El Nino diberikan kepada 18,8 juta keluarga terdampak bencana kekeringan akibat fenomena musim kemarau berkepanjangan. Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapat uang Rp 200.000 per bulan selama November dan Desember 2023.

”Penyaluran BLT El Nino secara SP2D (surat perintah pencairan dana) sudah kita laksanakan kepada hampir 18,8 juta, hari ini kami mengajukan SPM (surat perintah membayar) lagi untuk 5.000 sekian data penerima. Tinggal nanti memitigasi proses transaksi yang diberikan di lapangan,” kata Beni, Jumat (29/12/2023).

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Desember 2023.

Adapun total anggaran pemerintah untuk BLT El Nino ini Rp 7,52 triliun. Dana ini diambil dari anggaran tambahan yang diberikan Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,819 triliun. Penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Bantuan ini diluncurkan pemerintah untuk mengantisipasi menurunnya daya beli masyarakat terhadap harga pangan yang kian mahal akibat produktivitas pertanian dalam negeri yang terganggu El Nino. Sejumlah ahli memprediksi fenomena ini akan bertahan pada level moderat hingga Maret 2024. Namun, belum bisa dipastikan BLT El Nino akan diperpanjang hingga Maret atau cukup berhenti di Januari 2024.

Baca juga: Perkuat Posisi agar Tak Cuma Jadi Kementerian Penyalur Bansos

Presiden Joko Widodo saat memantau penyaluran BLT El Nino di Kantor Pos Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis (28/12/2023) kemarin, memastikan bahwa bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) sejumlah 10 kg setiap bulannya juga telah tersalurkan dengan baik kepada para penerima manfaat dan akan terus dilanjutkan tahun depan.

”Untuk berasnya, nanti yang bulan Januari, Februari, Maret dilanjutkan lagi,” kata Presiden Jokowi kepada masyarakat Manado.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai penyaluran bansos, termasuk BLT El Nino, sudah semakin optimal. Transformasi mekanisme pemberian bantuan yang dibenahi dengan transfer uang langsung ke rekening penerima membuat bantuan lebih cepat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial dilakukan secara nontunai.

Baca juga: Hati-hati Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024

Namun, Kemensos tetap harus memperketat proses pembaruan data penerima agar masyarakat yang sudah berdaya bisa dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah daerah, khususnya dinas sosial di semua wilayah, juga harus aktif memverifikasi daftar penerima bansos di daerahnya.

”DTKS harus ditinjau setiap saat karena orang bisa melarat dan bisa kaya dalam waktu singkat. Namun, sekarang lebih baik, satu dua kasus mungkin ada, tetapi tidak seperti dulu lagi yang rawan korupsi,” kata Agus.

Pemberdayaan masyarakat

Di sisi lain, pemerintah tidak mau hanya sekadar memberikan uang dan bantuan pangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat penerima bantuan agar tidak terus-menerus menjadi penerima bantuan. Bimbingan dan pelatihan pun dilakukan oleh Kemensos.

Banyak penerima bansos yang masih berusia produktif di bawah 40 tahun, jumlahnya lebih dari 5,5 juta orang. Untuk itu, Kemensos menerapkan beberapa program pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga mengantre menerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan bantuan pangan non-tunai di Kantor Pos Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (14/9/2022).

Salah satunya dengan dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) yang diluncurkan sejak 2022. Sejak diluncurkan, 10.073 keluarga penerima manfaat telah dibina untuk mengembangkan usaha dan mendapat bantuan. Sebagian di antaranya adalah penyandang disabilitas.

Mereka adalah orang-orang yang penghasilannya berada di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan stabil paling tidak tiga bulan. Mereka, sebagian besar, memiliki usaha di sektor kuliner, seperti dari warung makan, bakso, mi, sate, nasi goreng, ayam geprek, dan kue jajanan.

Namun, setelah menerima program ini, mereka tidak langsung dikeluarkan dari daftar penerima bansos karena usahanya masih akan diawasi sampai mandiri. Tercatat, hingga pertengahan 2023, PENA telah menyelamatkan 1.322 orang dari kemiskinan ekstrem.

Tidak semua masyarakat harus terus-menerus mendapatkan bantuan sosial. Agar keluar dari kemiskinan, mereka perlu diberdayakan.

”Tidak semua masyarakat harus terus-menerus mendapat bantuan sosial. Agar keluar dari kemiskinan, mereka perlu diberdayakan. Kalau diberi bantuan Rp 700.000 sebulan terus-menerus, ada kecenderungan menimbulkan ketergantungan, menjadi malas,” ucap Beni.

Kemensos juga melakukan pemberdayaan dengan membangun fasilitas infrastruktur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan komunitas adat terpencil. Pemberdayaannya melalui pembangunan transportasi, sarana air bersih, panel surya, community center, dan fasilitas lainnya.

Bersamaan dengan membangun fasilitas, Kemensos juga melatih dan memberikan modal usaha. Untuk itu semua, sepanjang 2023, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos telah membelanjakan 98,77 persen dari total anggarannya yang sebesar Rp 53 triliun. Realisasi tersebut termasuk pemberdayaan di wilayah 3T dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) senilai Rp 200.000 per bulan untuk 18,8 juta penerima manfaat.