Capres Dinilai Belum Perhatikan Kepentingan Perempuan

Suara perempuan menentukan dalam Pemilu 2024. Menurut data KPU, dari total 204.807.222 pemilih, sebanyak 102.588.719 perempuan dan 102.218.503 laki-laki.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Pernyataan sikap bertema ”Perempuan Tidak Bisa Ditinggalkan, Perempuan Menentukan Kemenangan” yang disampaikan perempuan aktivis dan pemimpin organisasi perempuan di Jakarta, yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM pada Rabu (20/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Para calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam Pemilihan Umum 2024 dinilai belum sensitif dengan aspirasi dan kepentingan perempuan. Isu-isu yang terkait dengan perempuan kurang tergambar dalam visi-misi ataupun program kampanye mereka. Bahkan, sejauh ini isu perempuan nyaris tidak disentuh dalam debat calon presiden.

Padahal suara perempuan menentukan dalam Pemilihan Umum 2024. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari total 204.807.222 pemilih, sebanyak 102.588.719 perempuan dan 102.218.503 laki-laki.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Karena itulah, suara dan kepentingan perempuan seharusnya mendapat perhatian khusus dari para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berkontestasi dalam Pemilihan Umum 2024. Masa depan bangsa Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan.

Baca juga: Perempuan Makin Bimbang Memilih Capres

Demikian pernyataan sikap bertema ”Perempuan Tidak Bisa Ditinggalkan, Perempuan Menentukan Kemenangan” yang disampaikan perempuan aktivis dan pemimpin organisasi perempuan, Rabu (20/12/2023), di Jakarta. Mereka tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM pada Rabu (20/12/2023).

Pada acara yang diinisiasi Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), para perempuan aktivis menuntut para capres dan wapres agar mendengarkan suara perempuan dalam Pemilu 2024. Hadir dalam acara tersebut pemimpin organisasi perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), dan perempuan buruh.

”Negara akan maju apabila perempuan selalu dilibatkan dalam segala hal. Karena itulah, perempuan tidak boleh ditinggalkan dalam Pemilu 2024. Dengan meninggalkan perempuan, apa yang dicita-citakan negara untuk rakyatnya tidak akan tercapai,” ujar Zumrotin K Susilo, perempuan aktivis yang hampir 50 tahun berkiprah di isu perempuan.

Tak terdengar

Iklan

Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menegaskan, hingga kini aspirasi dan kepentingan perempuan tidak diartikulasikan dalam visi-misi juga rencana program kampanye capres. Dalam debat putaran pertama yang membahas tentang hak asasi manusia, Papua, dan pelanggaran HAM yang berat, isu perempuan sama sekali tak terdengar.

SONYA HELLEN SINOMBOR

Zumrotin K Susilo, perempuan aktivis senior, pada pertemuan perempuan aktivis dan pemimpin organisasi perempuan di Jakarta, yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, pada Rabu (20/12/2023).

”Secara statistik, jumlah perempuan yang memiliki hak suara sangat besar. Karenanya, suara perempuan adalah suara kemenangan Indonesia. Sebab, secara jumlah perempuan banyak, namun secara jender posisi perempuan subordinat, dan berada di situasi rentan, dan masuk dalam kelompok tertinggal dalam pembangunan,” ujar Lies Marcoes, Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah Kitab).

Perempuan bukan obyek

Ketua Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan, Misiyah, menegaskan, partisipasi politik adalah keterlibatan setiap individu yang secara sungguh-sungguh diakui, didengar, diperhitungkan, dilibatkan sebagai subyek, bukan obyek.

Isu tentang hak asasi perempuan dan kerentanannya pada pelanggaran HAM seolah tidak menjadi prioritas pasangan capres-wapres ataupun partai politik.

”Ini menegaskan bahwa perempuan adalah individu yang dipastikan menjadi subyek dalam pemilu. Sebagai subyek, perempuan harus diakui keberadaannya, disediakan ruang untuk merepresentasikan kepentingannya, dan dihormati otonominya,” ujar Misiyah.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyoroti isu perempuan dan HAM yang nyaris tidak muncul selama ruang diskusi demokrasi pemilu. Isu tentang hak asasi perempuan dan kerentanannya pada pelanggaran HAM seolah tidak menjadi prioritas pasangan capres-wapres ataupun partai politik.

Baca juga: Perempuan Jadi Pemimpin, Wapres Bilang Tergantung Partai dan Perempuan Itu Sendiri

”Jangan lupa, dalam kontestasi pemilu ini, kita tidak hanya memilih presiden dan wapres, tapi (juga) anggota legislatif di semua tingkatan,” kata Anis.

Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menilai, para capres-cawapres dan tim kampanye masih memiliki problem paradigmatik dalam penyusunan agenda visi-misinya. Tak heran, visi-misi para calon tidak memperlihatkan kepedulian terhadap isu jender.

Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK Jawa Barat, menyatakan, penuntasan kasus-kasus kekerasan berbasis jender serta kasus yang dialami kelompok rentan dan minoritas membutuhkan perhatian pemimpin di masa mendatang. Sejumlah isu perempuan dibahas oleh perempuan aktivis dalam pertemuan tersebut. Mereka berharap pada debat capres berikutnya akan menyentuh isu dan kepentingan perempuan secara konkret.