Sumber Dana Kampanye Tunjukkan Komitmen Iklim

Masyarakat sipil menuntut ketiga peserta Pilpres 2024 untuk berkomitmen dalam penanganan krisis iklim dan transisi energi.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Peserta aksi ”Power Up” berorasi dan membentangkan spanduk serta poster kritik di depan Kantor KPU, Jakarta, Jumat (3/11/2023). Aksi ”Power Up” mendesak tiga calon presiden untuk mendeklarasikan komitmen yang kuat dalam penanganan krisis iklim dan transisi energi.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kelompok masyarakat sipil menuntut ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mendeklarasikan komitmen mereka pada aksi nyata penanganan krisis iklim dan transisi energi. Salah satu caranya dengan berani transparan membuka aliran dana kampanye mereka kepada publik yang ditengarai masih disokong dari pelaku industri kotor.

Koordinator Climate Rangers Jakarta Ginanjar Ariyasuta mengatakan, visi dan misi ketiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden memang sudah mencantumkan beberapa rencana penanganan krisis iklim. Namun, orang-orang di sekelilingnya, seperti tim pemenangan, sukarelawan, dan lain-lain, di balik ketiganya masih terafiliasi dengan perusahaan energi kotor.

”Komitmen masing-masing paslon masih belum serius dalam penanganan krisis iklim. Ketidakpastian penanganan krisis iklim dan transisi energi semakin kuat menjelang Pemilihan Presiden 2024 ini,” kata Ginanjar saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (11/3/2023).

Saya pastikan 99,9 persen isu lingkungan hidup akan masuk menjadi isu prioritas menjadi pokok bahasan dalam salah satu tema debat.

Dalam aksi unjuk rasa, puluhan orang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam gerakan ”Power Up” ini melakukan aksi jalan kaki dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuju ke Kantor KPU. Sepanjang jalan mereka bernyanyi, berorasi, menyuarakan dampak krisis iklim pada Bumi yang semakin memburuk.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Peserta aksi ”Power Up” memakai topeng dan membawa berbagai atribut aksi di depan Kantor KPU, Jakarta, Jumat (3/11/2023). Aksi ”Power Up” mendesak tiga calon presiden (capres) untuk mendeklarasikan komitmen yang kuat dalam penanganan krisis iklim dan transisi energi.

Tujuan mereka datang ke KPU hari ini juga mendesak KPU agar transparan membuka semua aliran dana kampanye dari ketiga paslon kepada masyarakat calon pemilih. Setiap paslon yang masih menerima dana dari perorangan, kelompok, perusahaan dan atau badan nonpemerintah yang terafiliasi dengan industri energi kotor dianggap tidak berkomitmen menyelamatkan Bumi.

”KPU harus membuka transparansi pendanaan kampanye agar pemilih bisa menilai siapa pemimpin yang masih didanai oleh perusahaan batubara atau energi fosil lainnya atau siapa yang lebih bersih dari itu,” kata pengampanye Climate Rangers Jakarta, Ahmad Fathan.

Menurut Fathan, pemerintah saat ini sudah melakukan sejumlah upaya menuju energi terbarukan, tetapi belum maksimal. Beberapa bahkan dilakukan dengan tanpa rencana pembangunan yang matang dan justru merusak alam.

Baca juga: Visi Lingkungan Calon Presiden

Massa aksi juga meminta KPU untuk menggelar satu sesi khusus yang membahas masalah lingkungan hidup dalam serial debat paslon capres dan cawapres nantinya. Setelah itu, ketiga paslon juga diminta untuk menandatangani kontrak politik dengan masyarakat agar janji tidak sekadar janji.

Inginkan energi terbarukan

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, konflik kepentingan sering kali menghambat kebijakan transisi energi. Semua bermula dari belum transparannya dana kampanye para kandidat pemilu. Padahal, pemilih, khususnya anak muda, berharap pemimpin yang bisa menciptakan lingkungan lebih baik.

”Hasil studi Celios menunjukkan sebanyak 89 persen pemilih berusia muda menginginkan adanya percepatan penutupan PLTU batubara, dan sebanyak 60 persen menginginkan agar energi terbarukan semakin mendominasi dalam bauran energi nasional,” ucap Bhima.

KOMPAS/NINA SUSILO

Tiga bakal calon presiden meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama, Senin (30/10/2023) siang.

Sementara riset tim Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia, yang menganalisis visi dan misi paslon capres dan cawapres, menunjukkan, minimnya perspektif lingkungan dari para kandidat. Dengan menggunakan empat kata kunci, ”lingkungan”, ”iklim”, ”ekologi”, dan ”energi”, dokumen visi-misi ketiga pasang capres hanya memuat sekitar 1 persen kata-kata yang terafiliasi dengan kebijakan perubahan iklim dan lingkungan.

Anggota KPU, Mochammad Afifuddin, memastikan, isu lingkungan hidup, termasuk di dalamnya terkait krisis iklim, akan menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam debat capres dan cawapres. Dalam rangkaian agenda Pilpres 2024, akan ada tiga kali agenda debat calon presiden dan dua kali debat calon wakil presiden. Masing-masing berdurasi 150 menit.

”Saya pastikan 99,9 persen isu lingkungan hidup akan masuk menjadi isu prioritas menjadi pokok bahasan dalam salah satu tema debat. Pasti nanti akan ada tim ahli yang merumuskan soal atau permasalahan lingkungan hidup,” kata Afifuddin.

Dia meminta semua pihak yang konsen dalam isu lingkungan hidup untuk turut serta memberikan masukan dan usulan topik yang akan ditanyakan kepada ketiga paslon capres dan cawapres. Termasuk soal aliran dana kampanye, KPU melalui Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum berkomitmen transparan dan bisa diakses publik melalui laman KPU.

Baca juga: Tokoh Agama Didorong Turut Gaungkan Krisis Iklim