Enam Provinsi Memasuki Populasi Menua

Program yang mendukung penduduk lanjut usia produktif harus terus digalakkan di semua daerah.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo saat membawakan orasi ”Meningkatkan Kualitas Penduduk Menuju Indonesia Emas 2045” pada Wisuda Universitas Respati Indonesia (Urindo), Kamis (26/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Selama kurun waktu 50 tahun, persentase penduduk lanjut usia di Tanah Air meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 4,37 persen pada 1971 menjadi 9,93 persen tahun 2020. Peningkatan tertinggi pada periode antara tahun 2010 dan tahun 2020. Kendati demikian, sebaran jumlah penduduk lanjut usia tidak seragam.

Saat ini ada enam provinsi dengan jumlah persentase lanjut usia (lansia) lebih dari 10 persen, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Kondisi itu menunjukkan jika provinsi tersebut memasuki ageing population atau kondisi di mana jumlah penduduk lansia meningkat secara progresif.

Perubahan struktur penduduk ini disebabkan tingkat kelahiran rendah serta peningkatan pelayanan kesehatan yang berdampak positif dengan meningkatnya umur harapan hidup.

”Dengan perubahan struktur penduduk, maka pembangunan di provinsi tersebut seharusnya ramah terhadap lansia,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo saat membawakan orasi ”Meningkatkan Kualitas Penduduk Menuju Indonesia Emas 2045” pada Wisuda Universitas Respati Indonesia (Urindo), di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Menurut Hasto, umur harapan penduduk Indonesia dalam 50 tahun terakhir meningkat dari 46 tahun pada 1971 menjadi sekitar 73 tahun pada 2020. Dengan meningkatnya umur harapan hidup, rata-rata orang Indonesia menikmati rentang hidup yang lebih panjang.

Dengan perubahan struktur penduduk, pembangunan di provinsi tersebut seharusnya ramah terhadap lansia.

”Sejalan dengan itu, struktur usia penduduk Indonesia bergeser ke kelompok usia lebih tua. Pergeseran tersebut berdampak pada peningkatan persentase penduduk usia 60 tahun ke atas atau lanjut usia mencapai lebih dari 10 persen,” kata Hasto.

Baca juga: Lansia Bukan Obyek, tapi Aset Bangsa

Menghadapi perubahan demografi tersebut, Bappenas melalui lima strategi yang dapat diterapkan pemerintah untuk mendukung kehidupan lansia yang bermartabat di masa mendatang.

Pertama, pemerintah perlu memperpanjang usia pensiun dari kondisi saat ini, yaitu pensiun pada usia 58 tahun. Kedua, memperluas kesempatan kerja yang lebih spesifik, terpilah jenis pekerjaan untuk tenaga kerja muda dan tenaga kerja lansia. Ketiga, memastikan para penduduk produktif menjaga pola konsumsi berkesinambungan sehingga menjadi lebih sehat saat memasuki usia lansia.

Adapun strategi keempat adalah memastikan Usia Harapan Hidup Sehat (UHHS) juga meningkat. Strategi kelima adalah memastikan tabungan, investasi, dan akumulasi aset lainnya dari penduduk dapat dimanfaatkan untuk perekonomian dan memacu bonus demografi kedua.

Hasto menegaskan, perguruan tinggi berperan penting mendorong masyarakat untuk mewujudkan warga lanjut usia berkualitas. Pengetahuan tentang kelanjutusiaan yang diberikan kepada mahasiswa sangat bermanfaat sehingga ketika mereka menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan berkeluarga, mereka bisa mengaplikasikan saat mendampingi warga lansia.

Karena itu, Hasto mengapresiasi Kampus Urindo yang merupakan kampus ramah lansia, bahkan memiliki sekolah lansia dan sekolah caregiver.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Tampak sejumlah lansia dirawat di panti jompo Yayasan Kisah Nyata dan Jeritan Hati (KNDJH) di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (15/03/2023). Panti terdiri dari lansia yang tak diinginkan atau ditelantarkan oleh keluarganya.

Ilmu kelanjutusiaan

Rektor Urindo Prof Tri Budi Wahyuni Raharjo mengutarakan, Urindo dan BKKBN bekerja sama untuk mewujudkan Lanjut Usia Berkualitas menuju Indonesia Emas tahun 2045, serta mendukung penyusunan buku Gerontologi (ilmu tentang kelanjutusiaan) dan pengembangan sekolah lansia.

”Secara internasional, dukungan kerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga, khususnya di Asia Pasifik, sangat bermakna dalam riset, publikasi, ataupun upaya memperbarui konsep kelanjutusiaan di Asia Pasifik dan global,” ucap Prof Tri.

Di bidang pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) akan dikembangkan berdasarkan indikator kinerja utama yang konsisten mengacu pada keunggulan universitas sebagai universitas entrepreneur dan ramah lansia yang diterapkan secara interdisiplin dan multidisiplin sesuai dengan semua program studi yang ada di Universitas Respati Indonesia.

Program ini akan segera dikembangkan dalam bidang pertukaran mahasiswa di bawah Yayasan Pendidikan Respati secara mandiri, dan program MBKM yang didanai pemerintah.

”Dalam pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Urindo memperoleh hibah Institutional Support System (ISS) MBKM dan akan ditindaklanjuti penerapannya bersama Universitas Respati Yogyakarta dan STIKes Respati Tasikmalaya,” ujar Prof Tri.

Baca juga: Lansia dan Perguruan Tinggi

Direktur Centre for Family and Ageing Studies (CeFAS) Susiana Nugroho mengungkapkan, selain memiliki sekolah lansia dan sekolah careviger, Urindo menjadi kampus ramah lansia yang memiiki program pusat kajian keluarga dan kelanjutusiaan yang dikenal CeFAS. Adapun Cefas didirikan pada tahun 2018 yang dipimpin Dr Sudibyo Alimoeso.

CeFAS berperan sebagai pusat kajian keluarga dan lanjut usia, yang diharapkan berkontribusi mewujudkan keluarga sejahtera Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional.