Stok Pangan untuk Antisipasi El Nino 2023 Masih Aman

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Endapan lumpur yang mengering dari Sungai Cisadane di Pintu Air 10, Kota Tangerang, Banten, Kamis (27/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — El Nino bisa berdampak pada ketahanan pangan karena fenomena kurang hujan bakal melanda sebagian Pulau Jawa yang selama ini menjadi penghasil utama beras nasional. Badan Pangan Nasional memastikan stok pangan dalam negeri cukup untuk menghadapi dampak El Nino.

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) A Fachri Radjab, dalam diskusi daring, Senin (31/7/2023), mengatakan, dari 699 zona musim di Indonesia, 63 persen di antaranya telah memasuki musim kemarau. ”Artinya, memang (daerah) yang sudah terdampak langsung El Nino itu sekitar 63 persen wilayah zona musim tadi,” kata Fachri.

Menurut dia, fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau tahun ini bakal lebih kering dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. ”Jadi, ada beberapa wilayah yang memang kami prediksikan intensitas hujannya itu dalam kategori rendah,” ujar Fachri.

Untuk stok pangan, terutama komoditas strategis, seperti beras, sampai akhir 2023 masih aman.

Berdasarkan perkiraan hujan bulanan BMKG, wilayah yang lebih kering dari rata-rata tahunannya meliputi sebagian besar Sumatera, termasuk Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung. Fenomena lebih kering juga diprediksi melanda hampir di seluruh wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sedangkan di Kalimantan, hal ini bakal terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Untuk Sulawesi meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. ”Nah, itu yang berpotensi terjadi musim kering yang ekstrem,” ujarnya.

Stok pangan aman

Untuk mengantisipasi dampak El Nino ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, mitigasi telah dilakukan sejak tahun lalu. ”Untuk stok pangan, terutama komoditas strategis, seperti beras, sampai akhir 2023 nanti masih aman,” katanya.

Menurut Arief, Bapanas sudah menugaskan Bulog untuk mempercepat penyerapan 2,24 juta ton beras guna memenuhi stok kebutuhan masyarakat tahun ini. ”Sumber utama (beras) dari produk dalam negeri, kita harus jaga di tingkat petani supaya baik dan di hilirnya inflasi terjaga karena ini berpengaruh pada daya beli masyarakat,” kata Arief.

Baca juga: Antisipasi Dampak El Nino terhadap Ketahanan Pangan

Menurut Arief, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini sudah mencapai 800.000 ton, lebih tinggi. ”Presiden juga menargetkan pada bulan depan agar CBP dapat mencapai 1 juta ton,” katanya.

Arief menambahkan, pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing beras 10 kilogram mulai Oktober sampai Desember 2023. Selain mengamankan stok beras, pemerintah juga memitigasi untuk memperpanjang umur simpan di beberapa komoditas, seperti ayam dan daging ruminansia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh mengaduk beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

”Itu sudah kita stok lebih dari awal menggunakan cold storage, di sini kita juga pastikan kebutuhan kita 700.000 ton teramankan dengan baik,” ucap Arief.

Untuk komoditas hortikultura, menurut Arief, masih perlu cadangan lebih banyak lagi. Di antaranya, pemerintah tengah menyiapkan urban farming (pertanian di kota) untuk memastikan tetap bisa melakukan tanam saat El Nino melanda nanti.

”Gerakan pangan murah juga dilakukan setiap saat, memindahkan stok dari suprlus ke defisit itu dilakukan setiap hari. Itu tidak boleh selesai, tidak boleh putus,” kata Arief.

Antisipasi kebakaran lahan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengimbau agar masyarakat di Indonesia memastikan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan selama kemarau yang lebih kering. ”Dalam rangka mengatasi kekeringan, kami semua memberikan imbauan kepada daerah-daerah untuk memastikan ketersediaan air,” ujarnya.

Baca juga: Mengurangi Ancaman Kebakaran di Tengah Potensi El Nino

Ketersediaan air harus dipastikan di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan lebih panjang, seperti di Pulau Jawa dan wilayah lainnya. ”Sebetulnya di Pulau Jawa ini diprediksi akan mengalami kekeringan yang cukup signifikan,” katanya.

Selain ketersediaan air, BNPB juga mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ”Yang menjadi catatan kurang baik kita adalah pada 2015 dan 2019 (saat El Nino), terjadi kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan luas,” katanya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Simulasi pemadaman api oleh perusahaan perkebunan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di dalam kawasan PT Tri Buana Mas (TBM), Desa Sawaja, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Senin (26/6/2023).

Menurut Suharyanto, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, ada enam provinsi prioritas untuk mitigasi karhutla, yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. ”Dari provinsi-provinsi itu, kami sudah gelar apel kesiapan dan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Menurut Suharyanto, untuk menangani karhutla terutama dengan operasi darat. Selain itu, perlengkapan-perlengkapan yang mungkin selama tiga tahun ini sudah banyak yang tua dan rusak karena yang sudah cukup lama tidak digunakan telah diaktifkan kembali, dan ditambah.

BNPB juga menyiapkan langkah terakhir dengan menggelar operasi udara melalui pengeboman air menggunakan helikopter. ”Sekarang di daerah enam provinsi prioritas itu sudah tergelar 31 helikopter yang jika nanti ada kebakaran yang lebih besar dan tidak bisa dipadamkan di darat atau kebakaran di titik-titik terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat, maka helikopter water bombing ini yang akan memadamkannya,” ujarnya.