Perluas Partisipasi Perempuan untuk Membangun Perdamaian

UN Women dan Koica bekerja sama menguatkan peran perempuan dalam agenda perdamaian. Program ini akan berlangsung di NTT, NTB, dan Sulawesi Tengah.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Sejumlah perempuan berpakaian adat Nusantara saat parade busana adat mengawali Festival Kepemimpinan Perempuan dan SDG’s dan Kongres Nasional V di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2020). Kegiatan itu bertujuan sebagai ajang kampanye dan menyusun strategi bersama untuk merespons isu-isu strategis yang berkaitan dengan pencapaian SDG, seperti pendidikan sepanjang hayat, kesehatan perempuan, remaja dan anak, pemenuhan hak atas pangan dan keamanan, demokrasi dan perdamaian, serta penghapusan pernikahan anak.

JAKARTA, KOMPAS — Perempuan memiliki kemampuan untuk membangun perdamaian, merespons bencana, hingga menjadi mediator konflik. Namun, belum semua perempuan punya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Sejumlah pihak bekerja sama untuk memperluas ruang pelibatan perempuan dalam agenda perdamaian.

Kerja sama ini dilakukan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) serta Badan Kerja Sama Internasional Korea (Korea International Cooperation Agency/Koica). Keduanya meluncurkan proyek pembangunan perdamaian berkelanjutan bagi perempuan dan anak perempuan di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Proyek akan dilakukan di 20 desa di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Proyek ini bakal berlangsung selama tiga tahun. Adapun Koica memberi 4 juta dollar AS untuk proyek ini.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia Valerie Julliand pada peluncuran proyek kerja sama antara UN Women dan Kerja Sama Internasional Korea (Korea International Cooperation Agency/Koica) di Jakarta, Selasa (18/7/2023). UN Women dan Koica bekerja sama untuk memperluas ruang pelibatan perempuan dalam agenda perdamaian di 20 desa di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah, UN Women dan Koica akan membantu mengembangkan kebijakan yang responsif jender di tingkat provinsi. Selain itu, proyek juga fokus pada penguatan kolaborasi antar-kelompok masyarakat.

Menurut Koordinator Residen PBB di Indonesia Valerie Julliand, negara-negara di dunia dan Indonesia menghadapi banyak krisis dan konflik yang pada akhirnya berdampak pada perempuan. Krisis iklim, misalnya, berdampak pada kerusakan lingkungan yang jadi ruang hidup perempuan.

Perempuan pun rentan terhadap berbagai kekerasan di masa konflik ataupun bencana. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan pada 2018, sekitar 40 persen perempuan di pengungsian bencana atau konflik rentan mengalami kekerasan seksual (Kompas.id, 6/12/2018).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Seorang perempuan menggendong anak sembari membawa ember menembus air bah yang merendam Vila Kencana Cikarang di Desa Karangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/3/2023).

Selain perlindungan, penting pula melibatkan perempuan dalam penanganan krisis dan pembangunan kedamaian di masyarakat. Julliand mengatakan, perempuan adalah elemen paling stabil di keluarga. Itu sebabnya, perempuan dapat diberdayakan untuk membangun ketahanan keluarga dan masyarakat serta perdamaian.

”Perempuan juga adalah pihak yang kritis ketika kita bicara soal perdamaian. Jadi, suara perempuan harus didengarkan karena mereka bisa membantu kita menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan resilien,” ucap Julliand.

Baca juga : Perempuan Pengungsi Rentan Mengalami Kekerasan Seksual

Penanggulangan bencana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Ambrosius Kodo mengatakan, di NTT, perempuan dilibatkan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Pelibatan itu penting agar perempuan dapat menyampaikan aspirasinya. Namun, di beberapa kesempatan, beberapa perempuan memilih menitipkan aspirasinya kepada para lelaki saat musyawarah desa. Perempuan pun didorong untuk terlibat aktif dengan memberi mereka peran lebih pada penanggulangan bencana.

”BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di beberapa pulau sudah menggagas bagaimana rumah menjadi sekolah tangguh bencana, dan ibu sebagai gurunya,” ucap Ambrosius.

NTT berada di kawasan cincin api dengan 15 gunung api serta diapit dua zona penyebab gempa. Pada 2021, NTT mengalami banjir bandang yang dipicu siklon tropis Seroja yang menyebabkan lebih dari 55.000 rumah rusak, 182 orang meninggal, 47 orang hilang, 115 orang luka, dan banyak orang mengungsi.

Perempuan bermain di belakang layar. Mungkin peran mereka tidak kelihatan, tapi kontribusi mereka besar.

Ambrosius menambahkan, Pemerintah Provinsi NTT sedang menyusun dokumen penanggulangan bencana dengan prinsip GEDSI (pengarusutamaan jender, disabilitas, dan inklusi sosial). Hal serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Direktur Lingkar Belajar untuk Perempuan (Libu Perempuan) Dewi Riana mengatakan, DPRD Sulteng mengubah perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memasukkan perspektif perempuan.

Dewi menambahkan, perempuan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam mediasi konflik hingga lobi kepentingan. Perempuan di beberapa desa di Kabupaten Sigi, misalnya, pernah berhasil mengeklaim tanah hak ulayat dengan membawa hasil kebun seperti kopi, cabai, dan beras merah kepada para pengambil keputusan.

,Perempuan bermain di belakang layar. Mungkin peran mereka tidak kelihatan, tetapi kontribusi mereka besar,” katanya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Perempuan adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan bernyanyi dalam aksi penolakan pencocokan dan sita eksekusi tanah di Blok Mayasih, Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (18/5/2022). Rencana eksekusi dinilai melemahkan posisi masyarakat adat.

Baca juga : Tingkatkan Keterlibatan Perempuan di Agenda Perdamaian

Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mutjaba Hamdi mengatakan, pihaknya menguatkan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan desa melalui program Desa Damai. Program ini juga memberdayakan perempuan dari segi ekonomi serta kohesi sosial. Perempuan dijadikan garda depan untuk menyebarkan nilai toleransi dan perdamaian sehingga perkembangan ideologi ekstremis yang dapat memicu perpecahan bisa ditanggulangi.

”Saat dimensi ideologi tidak diperhatikan, ini bisa menghambat kerja sama yang melibatkan perbedaan. Di situasi bencana atau krisis, bantuan tidak bisa masuk karena kita tidak bisa kerja sama dengan (pihak) yang berbeda dengan kita, atau menerima bantuan dari yang berbeda,” kata Mutjaba.