Bahaya Geologi Masih Mengancam Ibu Kota Nusantara

Lokasi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan tidak bebas dari bahaya geologi. Catatan menunjukkan, lokasi tersebut masih berpotensi banjir, tsunami longsor bawah laut, gempa, hingga dampak dari eksplorasi minyak dan batubara.

KOMPAS/SUCIPTO

Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, penyuplai air baku untuk IKN, di Kalimantan Timur, Sabtu (18/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur masih memiliki sejumlah catatan terkait aspek geologi, khususnya dari daya dukung fisik. Lokasi IKN saat ini tidak bebas dari bahaya geologi karena masih berpotensi banjir, gunung lumpur, tsunami longsor bawah laut, hingga dampak dari eksplorasi minyak dan batubara.

Dosen teknik geologi Universitas Diponegoro (Undip), Andang Bachtiar, mengemukakan, aspek geologi memang bukan sebuah penentu utama kelayakan pindah atau tidaknya lokasi IKN. Namun, aspek geologi dapat memberikan informasi terkait daya dukung fisik dan bahayanya sehingga memerlukan mitigasi hingga eskalasi biaya ke depan.

Berdasarkan informasi geologi dan observasi atau pengalaman langsung yang dilakukan Andang, IKN masih memiliki catatan dari aspek daya dukung fisik lokasi, yakni minim bahkan hampir tidak ada akuifer air tanah. Bahkan, kota atau wilayah terdekat dari IKN, seperti Balikpapan dan Penajam, juga memiliki permasalahan yang serupa terkait sumber air baku.

Kalimantan tidak bebas dari gempa bumi karena terdapat dua patahan besar di wilayah utara, yaitu Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat.

”Banyak lempung mengembang di sana (IKN Nusantara). Terdapat pula potensi longsor karena bidang lemah patahan dan kemiringan lereng tinggi mengingat strukturnya kebanyakan patahan naik,” ujarnya dalam webinar bertajuk ”Refleksi Pembangunan IKN dari Perspektif Lingkungan dan Kelembagaan”, Kamis (6/7/2023).

Selain dari aspek daya dukung fisik, lokasi IKN juga memiliki bahaya geologi. Bahaya tersebut mulai dari banjir, rob, gunung lumpur, gas dangkal, tsunami longsor bawah laut Selat Makassar, kebakaran hutan, serta dampak dari eksplorasi dan produk minyak atau batubara.

MADINA NUSRAT

Sejumlah alat berat tengah dioperasikan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022). Bendungan itu akan berfungsi sebagai penyedia air baku untuk memenuhi kebutuhan produksi air bersih yang akan didistribusikan ke Ibu Kota Negara Nusantara, Kaltim.

Andang menekankan bahwa wilayah di Kalimantan memang bebas dari gunung api. Namun, ia menekankan bahwa Kalimantan tidak bebas dari gempa bumi karena terdapat dua patahan besar di wilayah utara yaitu Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat.

Meski aspek geologi ini sangat penting dalam pembangunan IKN, Andang menyebut bahwa ahli geologi belum pernah dilibatkan saat pemilihan lokasi IKN baru di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bahkan, perwakilan dari ikatan ahli geologi Indonesia juga tidak diundang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN.

Baca juga : Menunggu Langkah Nyata Menjaga Keanekaragaman Hayati di IKN

“Badan Geologi juga tidak masuk dalam struktur besar perencanaan. Padahal, kita perlu melihat apa yang kita pijak dan di dalam Bumi ini sebelum lebih jauh melangkah,” katanya.

Sebagai catatan ke depan, Andang pun mendorong agar Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berperan lebih signifikan guna pembangunan IKN lebih optimal dari berbagai aspek khususnya geologi. Struktur Badan Geologi juga harus diperkuat dan ditingkatkan agar bisa mendukung proyek penting masa depan seperti IKN.

Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (SAPPK-ITB) Saut Aritua Hasiholan Sagala mengatakan, mempertimbangkan aspek geologi memang sangat penting dalam implementasi pembangunan IKN. Intervensi dalam mengatasi aspek geologi ini dapat dilakukan melalui keteknikan maupun sistem zonasi atau penyediaan ruang terbuka untuk mengurangi dan menghindari hal-hal yang berisiko tinggi.

”Jadi, inilah yang dimaksud dengan resilient city. Kita berharap IKN bisa menjadi kota yang memiliki resiliensi dan contoh untuk kota-kota lainnya di Indonesia,” tuturnya.

Kota terstandar

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Bambang Brodjonegoro mengatakan, IKN perlu dipindah karena Jakarta telah menghadapi berbagai persoalan tata kota mulai kemacetan, kualitas udara yang tidak sehat, rawan banjir, dan penurunan tanah. Bahkan, terdapat juga potensi ancaman gempa dan tsunami megathrust di Jakarta.

Menurut Bambang, berbagai permasalahan di Jakarta maupun kota metropolitan di Indonesia lainnya karena kondisi kota tersebut tidak didesain dengan perencanaan yang matang dari awal. Oleh karena itu, pembangunan IKN Nusantara yang didesain dari nol akan menjadi sebuah contoh kota yang terstandar bagi pengembangan kota lainnya di Indonesia.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengunjung berfoto bersama di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (28/7/2022).

Bambang menekankan bahwa pembangunan IKN didesain dengan menerapkan aspek keberlanjutan dan cerdas. Tiga penerapan aspek keberlanjutan ini diwujudkan melalui desain kota hutan, kota spons, dan kota cerdas.

Baca juga : Cermati Dampak Lingkungan dan Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara

Salah satu perencanaannya yaitu kota spons berfokus pada sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan. Area perencanaan juga berperan seperti spons yang menyerap air hujan dan menyaring melalui proses alami. Kemudian air tersebut akan dilepaskan ke bendungan, saluran, dan akuifer.

“Upaya untuk mendukung keberlanjutan lainnya yaitu dengan menerapkan circular city. Nantinya kota ini tidak memiliki TPA (tempat pembuangan akhir) karena selama ini semua kota bergantung pada TPA untuk mengatasi persoalan sampah. Semua sampah harus diolah kembali menjadi produk lainnya,” kata Bambang yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2016-2019.