Digelar Tertutup, Sidang ASCC Bahas Sejumlah Isu Prioritas
Sidang ASEAN Socio Cultural Community membahas sejumlah isu prioritas, seperti perlindungan pekerja migran, pendidikan dan pelatihan teknis untuk generasi muda ASEAN, pembangunan perdesaan, serta pengentasan kemiskinan.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Sidang ASEAN Socio Cultural Community (ASCC) di Nusa Dua, Bali, digelar tertutup bagi awak media, Senin (8/5/2023). Sidang yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy itu membahas sejumlah isu prioritas, seperti perlindungan pekerja migran, pendidikan dan pelatihan teknis untuk generasi muda ASEAN, pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, serta mempromosikan pembangunan yang inklusif bagi disabilitas.
Dalam sambutannya, Muhadjir menyampaikan pertemuan pilar sosial budaya di ASEAN tersebut bertema ”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Menurut dia, penting untuk menerjemahkan tema itu dan merefleksikan relevansi ASEAN bagi rakyat.
”Ini hanya dapat dicapai dengan memastikan inklusivitas ASEAN benar-benar melibatkan, menghubungkan, dan mempertahankan kehadiran di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Muhadjir menuturkan, untuk lebih memastikan relevansi ASEAN dengan masyarakatnya, sejumlah isu prioritas perlu disoroti pada tahun ini. Beberapa isu itu di antaranya memperkuat perlindungan pekerja migran, mempercepat pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan generasi muda, serta mempercepat pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan melalui jejaring antardesa.
Isu prioritas lainnya adalah memperkuat upaya regional untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif disabilitas. ”Melanjutkan prakarsa kesehatan ASEAN untuk memperkuat arsitektur kesehatan ASEAN,” katanya.
Muhadjir menyebutkan, sebelum menggelar sidang ASCC, Indonesia menjadi tuan rumah ”ASCC Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty” di Nusa Dua, Minggu (7/5/2023). Isu kemiskinan menjadi salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut.
”Isu kemiskinan merupakan bahasa universal yang berlaku di seluruh spektrum kehidupan dan tanpa memandang latar belakang sosial budayanya,” ujarnya.
Untuk lebih memastikan relevansi ASEAN dengan masyarakatnya, sejumlah isu prioritas perlu disoroti pada tahun ini.
Muhadjir mengatakan, pengentasan kemiskinan di ASEAN memerlukan komitmen dan kerja sama kuat dari berbagai pihak, antara lain kelompok masyarakat sipil, akademisi, mitra wicara, sektor swasta, dan organisasi masyarakat lainnya. Selain itu, perlu memberi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan, untuk berperan aktif dan partisipatif dalam pengambilan kebijakan.
Dua hari sebelum menghadiri sidang ASCC, Muhadjir juga bertemu dengan pegiat seni budaya di Bali. Pertemuan itu turut membahas pilar sosial budaya ASEAN dan isu-isu prioritas.
”Mereka menyampaikan kepada saya harapannya agar ASEAN dapat menciptakan sektor budaya yang dinamis dan mendorong partisipasi penuh dari semua anggota masyarakat yang berkontribusi terhadap keragaman ekspresi budaya di Asia Tenggara,” jelasnya.
Sidang ASCC dihadiri sejumlah pejabat pilar sosial budaya negara-negara ASEAN,di antaranya Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia Dato’ Sri Tiong King Sing; Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei Darussalam Haji Nazmi Bin Haji Mohammad; Menteri Informasi, Budaya, dan Pariwisata Laos Suanesavanh Vignaket; Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura Masagoz Zulkifli; Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand Anukul Peedkaew; serta Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kamboja Nath Bunroeun.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn turut menghadiri sidang tersebut. Hadir pula sejumlah pejabat sebagai delegasi dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Filipina dan Timor Leste.
Sebelumnya, Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional Kusnanto Anggoro mengatakan, terdapat empat dokumen yang akan dibahas dalam ASCC. Keempatnya adalah ASEAN Leaders Declaration on One Health Initiative, ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations, ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers, dan ASEAN Leaders' Statement on the Establishment of the ASEAN Village Network.
Menurut Kusnanto, pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 semakin meneguhkan pentingnya memperkuat sistem kesehatan nasional dan regional. Perlindungan terhadap nelayan migran juga tidak kalah strategis untuk mencegah eksploitasi.
Sementara itu, pembangunan perdesaan akan fokus pada ekonomi, budaya, wisata, dan konsep desa pintar. Pembangunan sektor ini turut memperhatikan kondisi desa-desa di perbatasan antarnegara.
”Pertemuan ASCC ini akan menghasilkan deklarasi-deklarasi untuk memperkuat posisi negara-negara ASEAN agar lebih responsif dalam menyikapi berbagai isu,” jelasnya.