Ekosistem Penelitian Masih Perlu Dipacu

Penguatan sistem penelitian untuk mendorong inovasi masih menghadapi tantangan. Kolaborasi pemerintah bersama dunia usaha dan industri yang semakin kuat dapat memacu peningkatan inovasi bagi kemajuan bangsa.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Suasana kunjungan masyarakat dalam Indonesia Science Expo di Balai Kartini, Jakarta, Senin (23/10). Kegiatan yang dimotori oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut menampilkan hasil-hasil riset peneliti, baik kementerian dan lembaga negara, perguruan tinggi dan tentunya juga LIPI, maupun industri.

JAKARTA, KOMPAS — Penelitian menjadi salah satu penopang ekonomi dan daya saing bangsa. Selain mendorong pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi, penelitian juga menciptakan penemuan baru yang dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, memberikan solusi masalah masyarakat, serta menciptakan peluang-peluang baru di berbagai bidang.

Oleh karena itu, ekosistem penelitian di Indonesia masih harus terus dipacu. Sebab, Indonesia tergolong sebagai negara yang belum mampu menghasilkan inovasi dari penelitian dibanding negara-negara berkembang lainnya. Menurut Global Innovation Index 2021, Indonesia berada di peringkat 87 dari 132 negara global. Global Innovation Index adalah pemeringkatan yang dibuat oleh The World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk menilai input dan output inovasi suatu negara dengan 81 indikator yang berbeda

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Nizam, Kamis (20/4/2023), mengatakan, terobosan untuk mendukung kolaborasi dan pendanaan dalam penelitian dilakukan pemerintah lewat program Kedaireka. Saat ini penerimaan proposal Matching Fund - Kedaireka 2023 memasuki batch ke-3, resmi dibuka untuk periode 29 Maret – 30 April 2023.

Baca juga : Saatnya Meneliti Budaya Penelitian Kita

Kedaireka merupakan program pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang melibatkan insan perguruan tinggi dan dunia usaha dunia industri (DUDI) untuk bersama-sama terlibat dalam menjawab tantangan di dalam dunia industri serta membentuk ekosistem Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Program ini memiliki misi untuk mengakselerasi kolaborasi strategis dalam menjawab tantangan dan kebutuhan di ranah industri dalam mendapatkan solusi berbasis riset.

”Kami semakin merasa yakin bahwa Matching Fund–Kedaireka sebagai program yang terbaik untuk mewujudkan kolaborasi inovasi antara perguruan tinggi dan industri,” ujar Nizam.

Pertengahan April lalu, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIMPI) bersama Kedaireka dan Kemendikbudristek berkolaborasi untuk mendorong peran aktif pengusaha muda mengakselerasi bisnis melalui Matching Fund-Kedaireka 2023. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Nizam dan Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari.

Kemitraan antara Kedaireka dan BPP HIPMI telah terbangun sejak 2020 dalam rangka membangun ekosistem inovasi di dalam negeri yang berbasis kolaborasi pentaheliks, khususnya DUDI dengan sektor pendidikan tinggi. ”Kami berharap dengan peran aktif para pengusaha muda di bawah naungan HIPMI, sinergi inovasi dan kolaborasi pentaheliks (semangat Kampus Merdeka) betul-betul berdampak pada pembangunan ekonomi dan kedaulatan bangsa,” ujar Nizam.

Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung program Matching Fund-Kedaireka dan Ekosistem Kedaireka karena bernilai strategis dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional. ”Ada lebih dari 25.000 pengusaha muda yang terus kami sosialisasi dan siap berkomitmen untuk pengembangan industri yang melibatkan perguruan tinggi dan wirausaha muda lainnya,” kata Akbar.

Sumbangan dana

Tantangan eksosistem penelitian di Indonesia adalah masih sulitnya mencari dukungan pembiayaan proyek penelitian serta sistem penganggaran dan pelaporan keuangan yang tidak fleksibel. Selain itu, tidak adanya infrastruktur untuk mengalokasikan dan mengalirkan dana bagi peneliti, sistem penganggaran dana yang tidak fleksibel untuk melakukan penelitian ilmiah, serta masih rendahnya investasi nasional dalam penelitian dan pengembangan.

Dukungan untuk membangun ekosistem riset dan budaya ilmiah yang unggul, meningkatkan kualitas, serta mendorong produktivitas peneliti nasional, salah satunya diberikan Tanoto Foundation bersama Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Dukungan diberikan dalam bentuk sumbangan senilai Rp 4 miliar kepada Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI).

”Riset adalah bagian penting dalam dunia pendidikan. Melalui sumbangan ini kami harap dapat mendorong para peneliti Indonesia menghasilkan lebih banyak publikasi dan paten, upaya ilmiah yang lebih produktif di semua bidang, dan pada akhirnya menghasilkan lebih banyak inovasi untuk kemajuan Indonesia,” kata CEO Global Tanoto Foundation, Satrijo Tanudjojo.

Baca juga : Penggalangan Dana untuk Mendukung Terciptanya Budaya Penelitian Unggul

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, sumbangan dana untuk penelitian yang diberikan sangat signifikan. ”Sumbangan ini akan membantu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran para dosen serta membantu peneliti melakukan penelitian yang sesungguhnya,” kata Satryo.

DOKUMENTASI TANOTO FOUNDATION

Sumbangan penelitian dari Tanoto Foundation dan Riau Andalan Pulp and Paper untuk mendukung pendanaan penelitian melalui Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI). Sumbangan diserahkan kepada Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro (kedua dari kanan) di Jakarta, Selasa (11/4/2023).

DIPI adalah sebuah badan otonom yang menyediakan pendanaan kompetitif bagi para peneliti Indonesia untuk melakukan penelitian berstandar internasional guna membangun daya saing Indonesia secara global. DIPI dibentuk AIPI pada tahun 2016.

Dana yang dikumpulkan itu nantinya akan digabungkan dengan hasil penggalangan lainnya menjadi dana abadi atas riset dan teknologi non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan dikelola oleh tim yang dibentuk oleh AIPI-DIPI atas persetujuan Ketua AIPI dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang diketuai oleh Ketua AIPI.