Mitigasi Perubahan Iklim, Tokoh Desa Perlu Dilibatkan

Masyarakat desa adalah pihak yang paling terdampak perubahan iklim. Karena itu, antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim harus melibatkan para tokoh desa.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri Peringatan Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Upaya mengatasi dan memitigasi dampak perubahan iklim perlu menjadi gerakan bersama. Di desa yang lebih terdampak, semua pemangku kepentingan juga perlu dilibatkan secara aktif.

”Masyarakat desa, tokoh agama, tokoh adat, BUMDes, dan pemangku kepentingan strategis desa perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap aksi nyata terkait mitigasi dampak perubahan iklim,” tutur Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/3/2023). Hadir pula dalam acara ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A Halim Iskandar.

Pelibatan dan penguatan aksi di desa ini diperlukan. Sebab, menurut Wapres Amin, perubahan iklim memberikan dampak negatif yang tidak berimbang bagi masyarakat desa dibandingkan masyarakat kota. Masyarakat desa menghadapi tantangan yang lebih berat dalam merespons dampak perubahan iklim sehingga lebih rapuh dalam menghadapi bencana iklim apabila dibandingkan masyarakat perkotaan.

Di perdesaan, masyarakat sangat bergantung pada alam untuk kehidupan. Ekonomi desa yang bersandar pada pertanian, kehutanan, dan pariwisata bisa terpukul ketika terjadi serangan hama pertanian, perubahan lokasi bercocok tanam, bencana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Maruf Amin menanam pohon kelengkeng secara simbolis di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/3/2023). Gerakan penanaman pohon ini dilakukan dengan target sebanyak 8 juta pohon di seluruh Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah oleh tantangan-tantangan yang memang sudah ada di desa, seperti keterbatasan aktivitas fisik dan akses ekonomi, kemiskinan ekstrem, stunting, dan populasi warga lansia yang tinggi. ”Oleh sebab itu, pemerintah desa mesti mendapatkan penguatan kapasitas institusional dalam rangka mengantisipasi, merencanakan aksi, dan merespons tantangan perubahan iklim,” kata Wapres.

Ditambahkan pula, semua pihak perlu memiliki komitmen kuat dalam implementasi program pembangunan berketahanan iklim. ”Saya harapkan ada komitmen yang utuh antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program-program yang terkait dengan Agenda Pembangunan Ke-6 RPJMN 2020-2024, yaitu prioritas pembangungan berketahanan iklim agar target penurunan emisi Indonesia, baik dengan kemampuan sendiri maupun dengan dukungan internasional, dapat tercapai,” kata Wapres.

Langkah utama yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pembangunan berketahanan iklim ini adalah dengan mengalokasikan penggunaan dana desa yang tepat guna. ”Secara khusus, saya juga meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat bekerja sama mengelola dana desa secara akuntabel dan penuh integritas,” ujarnya.

Secara lebih konkret lagi, program yang dibuat harus menyasar pembangunan manusia yang kuat dan tangguh agar dapat melanjutkan pelaksanaan program yang telah dirancang. Investasi hijau yang masuk desa misalnya harus diperbanyak. Dengan demikian, sarana prasarana terbangun, kemiskinan ekstrem teratasi, dan angka tengkes (kurang gizi kronis yang mengakibatkan kekerdilan) juga bisa diturunkan.

Dalam laporannya, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Riau hingga tataran pemerintah desa untuk menyukseskan program Desa Asri, salah satunya melalui Program Riau Hijau. Ia berharap, program ini dapat mendukung program besar pemerintah dalam menghijaukan Indonesia.

”Kami harap program ini dapat mendukung pemerintah dalam pembangunan rendah karbon dan penurunan emisi,” ujarnya.

Seusai menghadiri peringatan Hari Desa Asri Nusantara 2023, Wapres menanam pohon kelengkeng secara simbolis di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Penanaman pohon ini secara serentak juga diikuti oleh seluruh desa se-Indonesia secara daring, yang diwakili oleh 8 titik desa.

Dalam sambutan sebelum menanam pohon, Wapres mengingatkan bahwa menanam pohon merupakan sebagian dari iman. Sebab, dengan menanam pohon, manusia telah turut mengambil perannya dalam menjaga dan memakmurkan bumi.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023, Senin (20/3/2023), di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

”Di antara itu banyak hal yang harus dilakukan, menanam pohon salah satu cabang daripada iman. Artinya, menunjukkan itu adalah bagian daripada keimanan,” tuturnya.

Gerakan menanam pohon diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat desa untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaga keasriannya. Gerakan ini juga langkah konkret desa demi mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Gerakan penanaman pohon ini dilakukan dengan target sebanyak 8 juta pohon di seluruh Indonesia.

Komitmen pemerataan

Di Indonesia, saat ini terdapat hampir 75.000 desa. Luasnya cakupan desa membuat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta alokasi dana desa ditambah menjadi 10 persen dari APBN. Hal ini disuarakan Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Hal ini dinilai perlu karena pembangunan desa harus menjadi prioritas. Dengan demikian, pembangunan semakin merata, desa-desa tidak dimarginalkan dan warga desa tak perlu ke kota.

AYU OCTAVI ANJANI

Peringatan Sembilan Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Menanggapi hal ini, Wapres mengatakan pemerintah terus berkomitmen penuh mendorong pembangunan desa. ”Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023.

Wapres menambahkan, jika dihitung, alokasi anggaran untuk desa sudah lebih dari Rp 400 triliun sejak 2015. Karena itu, ini sudah melebihi dari 10 persen APBN.

Disebutkan pula berbagai kementerian memiliki program kerjanya yang menyasar pada masyarakat desa. ”Kalau yang ke Kementerian PDTT itu Rp 70 triliun, tetapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari Rp 400 triliun. Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali,” tutur Wapres.