Wapres Amin: Penanganan Tengkes Merupakan Tugas Kemanusiaan

Upaya menurunkan tengkes membutuhkan keterlibatan semua pihak. Ego sektoral perlu dihilangkan dalam penanganan tengkes.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat, di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (23/2/2023).

MAMUJU, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa penanganan tengkes merupakan tugas kemanusiaan. Semua pihak mesti terlibat dalam menurunkan prevalensi tengkes. Kolaborasi, konvergensi program, dan ketepatan sasaran bernilai penting dalam menurunkan tengkes di Tanah Air.

Demikian disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis (23/2/2023). Rapat yang digelar di Mamuju diikuti oleh Penjabat Gubernur Sulbar dan jajaran pemerintah provinsi serta para bupati atau wakil bupati di Sulbar.

Seusai mendengarkan laporan dari Penjabat Gubernur Sulbar, para bupati atau wakil bupati se-Sulbar, Wapres Amin menuturkan, dirinya melihat ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan tengkes, semisal menyangkut koordinasi, kolaborasi, dan sinergi.

”(Kendala) ini saya kira harus kita hilangkan. Ini kunci. Kenapa? Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. (Soalnya) kan, kita bukan sama-sama kerja, tapi kerja bersama-sama. Kan, beda. Kalau (sama-sama kerja) itu masing-masing kerja, tapi kalau kerja bersama itu, kan, koordinasi,” ujar Wapres Amin.

Baca juga: Komitmen dan Kolaborasi, Kunci Atasi Tengkes

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meninjau stan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan Wapres Amin seusai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (23/2/2023).

Terkait dengan hal tersebut, Wapres Amin meminta untuk menghilangkan ego sektoral. ”Kemudian juga perbaiki koordinasi antarpihak di lingkungan daerah, lembaga-lembaga terkait, TNI, Polri, lembaga nonpemerintah, tokoh agama. Semua saya kira harus kita libatkan,” katanya.

Menurut Wapres Amin, semua pihak harus diajak untuk terlibat dalam mengintervensi masalah penurunan tengkes. Upaya ini pun mesti terkoordinasi dan disinergikan dalam satu gerakan. Apalagi, banyak tenaga lapangan, seperti kader posyandu, kader PKK, kader penyuluh Keluarga Berencana (KB), kader sanitasi, tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, karang taruna, dan pendamping desa.

”Jadi, sebenarnya di bawah itu banyak sekali tenaga. Mungkin, sekali lagi, itu (dilakukan) koordinasi gerakan ini untuk menggerakkan bersama. Jadi, harus diingatkan bahwa stunting ini bukan hanya tugas pemerintahan, tapi juga tugas kemanusiaan. (Hal ini), kan, (menyangkut) masalah sumber daya manusia, masalah masa depan kita,” kata Wapres Amin.

Jadi, harus diingatkan bahwa ’stunting’ ini bukan hanya tugas pemerintahan, tapi juga tugas kemanusiaan.

Wapres Amin menuturkan, pihak swasta pun harus mengambil peran di daerahnya masing-masing untuk ikut menurunkan tengkes. ”Dan, juga tentu TNI (dan) Polri. Seperti kita kemarin menghadapi Covid, ternyata ketika kita bersama menghadapinya, itu bisa kita tanggulangi. Saya kira (cara) menghadapi stunting juga harus seperti kita menghadapi Covid. Jadi, pola kerja kita dalam penanggulangan Covid itu kita terapkan juga dalam penanggulangan stunting,” ujarnya.

Wapres Amin pun meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi. Selain itu, juga pengembangan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur.

Baca juga: Tengkes Membayangi Puncak Bonus Demografi

Wapres Amin pun menyatakan agar proses pengumpulan data diperbaiki dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini untuk mendukung percepatan penurunan tengkes agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menuturkan, secara umum masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi di daerah dalam menurunkan tengkes. Permasalahan di Sulbar pun relatif hampir sama dengan yang dihadapi beberapa daerah lain di Indonesia.

Permasalahan dimaksud, semisal, tingginya angka perkawinan anak, persoalan yang dihadapi calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, dan penanganan ibu melahirkan. Demikian pula persoalan akses sanitasi. ”Belum lagi persoalan belum optimalnya, maksimalnya, kolaborasi serta sinergi monitoring dan evaluasi antar-TPPS (tim percepatan penurunan stunting), baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun juga di desa,” kata Akmal.