Indonesia Bawa Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ke New York
Sejumlah praktik baik yang dilakukan Indonesia dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan akan disampaikan pada Sidang Tahunan Komisi Status Perempuan tahun 2023 di New York, Markas Besar PBB, pada Maret mendatang.
Oleh
SONYA HELLEN SINOMBOR
·3 menit baca
KURNIA YUNITA RAHAYU
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia akan hadir langsung dan mengambil bagian dalam Sidang Tahunan Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) tahun 2023 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 6-17 Maret 2023. Pada sidang ke-67 CSW yang akan diikuti menteri atau setingkat menteri yang menangani isu jender dan isu perempuan dari 193 negara anggota PBB, Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati akan tampil mewakili Indonesia dalam sesi pernyataan umum (general statement) dan pertemuan setingkat menteri serta panel ahli.
”Sebagai ketua delegasi RI, saya akan membacakan national statement terkait dengan tema prioritas yang diangkat tahun ini, yaitu inovasi dan perubahan teknologi serta pendidikan di era digital untuk mencapai kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan,” ujar Bintang Darmawati, Kamis (23/2/2022), pada Media Talk terkait persiapan delegasi RI ke CSW ke-67 di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Bintang Darmawati menjelaskan, pada CSW tahun sebelumnya, Indonesia hadir secara virtual karena situasi pandemi Covid-19. Karena itu, pada CSW tahun ini, Indonesia akan hadir langsung dan menyampaikan pernyataan nasional dari Indonesia di depan forum CSW ke-67 tersebut.
Kehadiran Menteri PPPA dan delegasi Indonesia dapat memperkuat kebijakan nasional, kemudian melakukan kovergensi kebijakan nasional dengan aturan standar internasional.
Menteri PPPA juga akan berpartisipasi pada sesi pertemuan tingkat menteri di Tema A, yakni ”Praktik Baik dalam Mengatasi Halangan dalam Pembagian Jender dalam Dunia Digital dan Mempromosikan Pendidikan di Era Digital untuk Mencapai Kesetaraan Jender”.
Selain itu, Indonesia akan tampil pada sesi dialog interaktif yang bertemakan ”Tantangan dan Kesempatan dalam Meraih Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan di Daerah Pedesaan”. Pada sesi ini, delegasi Indonesia akan menyampaikan intervensi mengenai praktik baik yang sudah dilakukan pada tingkat perdesaan, khususnya melalui program desa ramah perempuan dan peduli anak.
Bersama dengan Pemerintah Singapura dan PT Permodalan Nasional Madani, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPPA akan menyelenggaran side event dengan mengusung tema besar tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Kegiatan tersebut bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2023.
Pemerintah Indonesia juga turut mendukung Kongres Wanita Indonesia dalam side event dengan tema ”Inovasi Teknologi dan Pendidikan di Era Digital untuk Pemberdayaan Perempuan Khususnya bagi Perempuan Disabilitas, Kesehatan, dan Nondiskriminasi”.
Menteri PPPA menambahkan, di sela-sela pelaksanaan CSW, Indonesia juga akan melakukan beberapa pertemuan bilateral serta pertemuan tingkat tinggi informal dalam rangka keketuaan Indonesia pada ASEAN dan MIKTA (forum konsultatif antara lima negara, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia).
Kesetaraan hak perempuan
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N Rosalin menyatakan, CSW atau Komisi Status Perempuan adalah sidang PBB yang merupakan mekanisme tahunan antarnegara. Pertemuan tersebut untuk melihat perkembangan pemajuan hak perempuan dari sejumlah negara, menentukan tema prioritas dan kesepakatan bersama untuk dijadikan acuan, serta agenda global bagi pemajuan hak dasar perempuan.
”Inti dari CSW diselenggarakan untuk menjadikan kesetaraan semua hak perempuan dalam segala bidang,” kata Lenny.
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib menyatakan, CSW merupakan pertemuan tahunan terbesar PBB dalam kerangka isu perempuan. ”Besar dari sisi agenda maupun sisi kehadiran. Ada 6.000 orang sedunia yang terdiri atas berbagai delegasi berkumpul di Markas Besar PBB di New York,“ ujar Achsanul.
Agenda yang akan dibahas dalam pertemuan CSW ke-67 berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah serta membentuk standar norma internasional ke depan terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak, kesehatan, dan isu lain.
”Dapat kita bayangkan betapa strategisnya pertemuan ini. Karena itu, kehadiran Menteri PPPA dan delegasi Indonesia dapat memperkuat kebijakan nasional, kemudian melakukan kovergensi kebijakan nasional dengan aturan standar internasional,” katanya.
