Wapres: Program Cadangan Pangan Masyarakat Jadi Solusi Penanggulangan Tengkes

Pengentasan tengkes mesti dipercepat untuk mengejar target prevalensi 14 persen di tahun 2024. Penggunaan cadangan pangan dan peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani akan dilakukan.

BPMI - SETWAPRES RI

Wakil Presiden Maruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Tengkes berkaitan erat dengan isu ketahanan pangan. Peningkatan cadangan pangan diperlukan untuk mempercepat penanggulangan tengkes. Secara simultan, pemerintah juga mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani.

Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 menyebutkan, angka prevalensi stunting atau tengkes masih berada di angka 21,6 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan prevalensi tengkes 14 persen pada 2024. Terkait dengan hal tersebut, pengentasan tengkes mesti dipercepat, salah satunya melalui peningkatan cadangan pangan bagi masyarakat Indonesia.

”Saya setuju sekali penanganan stunting itu menggunakan cadangan pangan yang kita punya,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Terkait dengan upaya mempercepat penurunan tengkes, Wapres menuturkan, saat ini pemerintah mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani. ”Sekarang pemerintah mendorong protein hewani dan itu juga sekaligus mendorong peternakan kita tumbuh,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Protein Hewani untuk Cegah Tengkes

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Siswa SD Negeri 19 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sedang menikmati telur rebus, Sabtu (29/10/2022). Bahan pangan ini menjadi asupan protein hewani yang terjangkau. Program gemar makan telur diharapkan dapat menjadi jurus jitu memangkas tengkes.

Di sisi lain, untuk mendukung komponen cadangan makanan tersebut, Wapres Amin menuturkan perlunya diversifikasi pangan sebagai upaya mengelola kebutuhan pangan. ”Diversifikasi pangan itu memang harus kita galakkan,” kata Wapres.

Sehubungan isu reforma agraria, Wapres mengatakan, pemerintah memastikan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria (TPPKA-PKRA) terus bekerja secara aktif dan menindaklanjuti persoalan yang muncul. Dengan demikian, permasalahan terkait hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

”Pemerintah sudah berkomitmen melakukan reforma agraria dengan membagi tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Jangan sampai lahan kita tidak termanfaatkan. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah melakukan redistribusi lahan melalui reforma agraria,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Penyelesaian Konflik Lahan, Bukan Sekadar Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin mengharapkan DPP SPI dapat meningkatkan kontribusinya terhadap kemajuan pendidikan petani di Tanah Air. ”Saya berharap memang SPI mengambil peran untuk pendidikan petani,” ujar Wapres.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Memperkuat langkah nyata dalam penanganan tengkes terus diupayakan daerah. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, bersama pemangku kepentingan lainnya ke rumah-rumah memberi bantuan bahan makanan dan mengedukasi masyarakat, Senin (9/1/2023). Upaya itu juga dilakukan berkelanjutan disertai inovasi di kelurahan.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PSI Henry Saragih menuturkan, pihaknya akan terus mendukung upaya pemerintah dalam kemajuan pangan Indonesia. Hal ini khususnya di bidang pengembangan kedaulatan pangan dalam negeri.

”Kegiatan-kegiatan utama adalah untuk reforma agraria dan kedaulatan pangan. Alhamdulillah sesuai dengan program pemerintah. Sampai sekarang menjadi prioritas dan memang kami usulkan agar kedaulatan pangan dan reforma agraria ini dibangun di negeri kita,” kata Henry.

Adapun SPI merupakan organisasi yang telah berdiri sejak 1998 dan tersebar di 25 provinsi. SPI beranggotakan petani kecil, petani tak bertanah, buruh tani, dan masyarakat perdesaan. Organisasi ini bergerak pada bidang kedaulatan pangan, reforma agraria, pertanian agroekologi, koperasi petani, dan hak asasi petani.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Umum DPP SPI Agus Ruli Ardiansyah, Ketua DPP SPI Ali Fahmi, Ketua DPP SPI Angga Hermanda, Sekretaris Majelis Nasional DPP SPI Muhammad Harris Putra, dan Ketua DPP SPI sekaligus anggota Koordinator Gerakan Petani Dunia (La Via Campesina) Zainal Arifin Fuat.

Sementara itu, Wapres Amin didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Muhammad Imam Azis, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para mahasiswa bersama petani dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung serta sejumlah buruh menggelar aksi dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional serta menyuarakan tuntutan penurunan harga BBM di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/9/2022).