Presiden: Keputusan Hentikan PPKM Tunggu Kajian dan Hasil Sero Survei

Presiden Jokowi menegaskan, rencana mengakhiri kebijakan PPKM akan bergantung pada dua hal, yakni kajian dari Kementerian Kesehatan dan pakar, serta hasil sero survei untuk melihat tingkat imunitas.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan seusai meresmikan Stasiun Manggarai di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah untuk mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih akan menunggu hasil sero survei serta kajian dari para pakar, termasuk epidemiolog dan Kementerian Kesehatan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersabar karena kajian harus dilakukan secara detail agar tidak gagal dalam membuat keputusan terkait pandemi Covid-19.

”Untuk PSBB, PPKM belum sampai ke meja saya. Nanti kalau sudah selesai, apalagi ini menyangkut sero survei, ini kajian-kajian yang harus saya minta harus detail, jangan sampai failed (gagal) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar untuk menunggu,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers seusai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I, di Jakarta, Senin (26/12/2022).

Terkait antisipasi terhadap peningkatan kasus seperti terjadi di China, Presiden Jokowi berharap hasil sero survei masyarakat Indonesia bisa mencapai di atas 90 persen. ”Asal nanti, sero survei kita sudah di atas 90 (persen), ya kita artinya imunitas kita sudah baik. Ada apa pun dari mana pun ya enggak ada masalah. Seperti sekarang ini kan?” tambah Kepala Negara.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa kasus konfirmasi harian Indonesia saat ini sudah turun di bawah 1.000 kasus. ”Tetapi karena apa? Itu yang harus dilihat, dikaji di situ, apakah karena imunitas sudah baik? Atau karena virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia? Macam-macam, pergi ke tempat lain, negara lain?” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Siap Cabut PPKM Akhir Tahun Ini

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN (SET)

Seorang lansia menerima suntikan vaksin Covid-19 penguat kedua saat diadakan vaksinasi penguat untuk purnakarya Kompas Gramedia dan warga lansia di Bentara Budaya Jakarta, di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Presiden Jokowi juga mengaku masih akan terus menunggu hasil kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar, dan epidemiolog. Hal ini agar nantinya bisa memutuskan kebijakan dengan benar. ”Tergantung kajiannya, kalau selesai, kita harapkan akhir tahun ini sudah selesai. Sero survei dan kajiannya,” kata Presiden Jokowi.

Dihubungi Senin (26/12/2022), Dicky Budiman, epidemiolog dan peneliti keamanan kesehatan Griffith University, meminta pemerintah untuk juga mempertimbangkan situasi pandemi setelah libur Natal dan Tahun Baru. ”Perlu dilihat dalam konteks bagaimana pengaruhnya terhadap kasus, khususnya di kelompok risiko yang belum sempat memiliki modal imunitas yang memadai. Masa transisi ini harus digunakan secara maksimal untuk mengejar cakupan vaksinasi booster,” ujarnya.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 di China. Hal ini terutama karena China merepresentasikan 10 persen penduduk dunia. Apalagi, 60 persen dari penduduknya dalam posisi rentan infeksi dari beragam subvarian baru. Jika ratusan juta orang terinfeksi dalam waktu bersamaan, maka konsekuensinya adalah terjadi mutasi yang bisa memunculkan subvarian baru yang bisa fatal.