Dana Bantuan Perbaikan Rumah Korban Gempa Cianjur Bertambah
Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 85 Tahun 2022 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah selesai direvisi dengan penambahan dana bantuan.
Oleh
HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah merevisi aturan mengenai uang ganti rugi rumah bagi korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Dengan kebijakan itu, korban gempa yang rumahnya rusak ringan akan mendapatkan dana stimulan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak berat Rp 60 juta.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 85 Tahun 2022 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah selesai direvisi. Kementerian yang terkait dengan gempa Cianjur diminta untuk mengikuti perubahan uang ganti rugi tersebut.
Sementara itu, rincian perubahan bantuan stimulan rumah korban gempa untuk rumah rusak berat dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta, rumah rusak sedang dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta, dan rumah rusak ringan dari Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta.
”Untuk penyaluran tahap satu, dana telah diberikan kepada 8.316 penerima bantuan stimulan rumah korban gempa yang sudah masuk ke rekening masing-masing. Para korban sudah bisa memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa Cianjur,” kata Muhadjir saat konferensi pers Usulan Revisi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Bencana Gempa Cianjur di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Desember 2022, jumlah rumah rusak akibat gempa Cianjur mencapai 56.480 unit. Sebanyak 13.623 rumah rusak berat, 16.509 rumah rusak sedang, dan 26.856 rumah rusak ringan.
Menurut Kepala BNPB Suharyanto, bantuan tahap satu yang telah diterima masyarakat itu untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Sebanyak 40 persen dari dana bantuan sudah disalurkan kepada masyarakat korban gempa Cianjur.
Sementara itu, penyaluran tahap dua pada akhir Desember sebanyak 16.745 bantuan stimulan rumah korban gempa. Adapun untuk rumah dan fasilitas umum yang berada di zona merah, pemerintah akan merelokasi bangunan tersebut ke tempat yang lebih aman.
”Masyarakat akan diberi kebebasan untuk memilih dalam memperbaiki rumahnya, tetapi disarankan bisa mengikuti rumah contoh layak huni dengan konstruksi antigempa dibangun oleh TNI dan Polri,” ucap Suharyanto.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, pendataan rumah rusak sudah sesuai dengan ketentuan dan kondisi riil di lapangan. Rumah rusak berat, misalnya, indikator kerusakannya pada struktur utama rumah. Jika struktur kolom rumah masih aman, tapi dindingnya rusak, itu tergolong rusak sedang. Adapun rusak ringan jika plafon jatuh, kaca pecah, dan sebagainya.
Bantuan stimulan rumah korban gempa untuk rumah rusak berat dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta, rumah rusak sedang dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta, dan rumah rusak ringan dari Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta.
Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, tenaga fasilitator lapangan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), sukarelawan, serta mahasiswa yang direkrut untuk mendata rumah.
Sementara lokasi yang berada di zona merah, seperti di Cugenang, akan direlokasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur pun telah menyediakan lahan di Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, sekitar 2,5 hektar.
Target tahap satu ini ada sebanyak 200 bangunan yang akan selesai di Desa Sirnagalih. Dalam lokasi relokasi tersebut akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas lengkap mulai dari sanitasi bersih hingga akses pekerjaan.
”Saat ini sudah ada 10 rumah yang 100 persen selesai dan 30 rumah masih dalam pembangunan. Kami targetkan pada akhir Desember ada 80 rumah yang sudah diprioritaskan untuk siap dihuni bagi masyarakat dengan kluster tertentu. Sementara 120 unit lainnya akan diselesaikan pada akhir Januari 2023,” ujarnya.