Inovasi Pembelajaran Memerlukan Dukungan Kebijakan

Inovasi pembelajaran yang dilakukan guru memerlukan dukungan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar inisiatif praktik baik tersebut meluas ke penjuru daerah.

DOKUMENTASI TANOTO FOUNDATION

Siswa di SMPN 3 Batanghari berlatih memproduksi buletin digital, 2 Desember 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah sekolah di berbagai daerah berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi pembelajaran ini memerlukan dukungan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar inisiatif praktik baik tersebut meluas ke penjuru daerah.

Lembaga penelitian dan konsultasi kebijakan publik Synergy Policies mengumpulkan praktik baik pendidikan berkualitas di 25 kabupaten/kota di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jambi, dan Riau. Riset yang didukung oleh Tanoto Foundation ini dilakukan pada Oktober-November 2022.

Direktur Utama Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan, inisiatif yang dilakukan guru-guru tingkat SD dan SMP tersebut meliputi pengenalan karakter dan latar belakang siswa, penerapan pembelajaran aktif dan berdiferensiasi, pembentukan paguyuban orangtua siswa, serta mengaktifkan komunitas belajar antarguru. Sementara inisiatif oleh pemerintah daerah di antaranya menerbitkan peraturan bupati yang mendukung pengembangan kapasitas guru dan menyediakan fasilitas penunjang pendidikan.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Direktur Utama Synergy Policies Dinna Prapto Raharja di Jakarta, Senin (5/12/2022).

”Inisiatif ini perlu ditopang rangkaian kebijakan pendukung di tingkat (pemerintah) pusat yang memudahkan inisiatif-inisiatif baik ini untuk meluas lebih cepat ke penjuru daerah,” ujarnya dalam temu media di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Baca juga: Inovasi Teknologi Informasi Memacu Mutu Pendidikan

Dinna menyebutkan, pihaknya menemukan inovasi atau praktik baik pembelajaran yang beragam. Di Jateng, misalnya, sekolah menggunakan aneka permainan dan pojok baca untuk meningkatkan minat serta kompetensi siswa dalam literasi dan numerasi.

Sementara di Kaltim, guru berinovasi menerapkan pembelajaran berbasis Mikir yang merupakan akronim dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Adapun di Sumut, sekolah membangun suasana kelas menyenangkan untuk belajar dengan membuat pojok baca dan memajang kalimat-kalimat motivasi.

Beberapa masalah dominan di lima provinsi penelitian itu, antara lain, distribusi guru tidak merata, kurangnya jumlah pengawas, terbatasnya ruang fiskal daerah, dan kesenjangan fasilitas pendidikan

”Fokus analisis kami merupakan peran guru dan kepala sekolah dalam melahirkan praktik baik. Sejumlah persoalan dipercayakan kepada pemda. Ada juga yang harus diselesaikan oleh pusat,” ujarnya.

Dinna menambahkan, sekolah juga menghadapi sejumlah persoalan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Beberapa masalah dominan di lima provinsi penelitian itu, antara lain, distribusi guru tidak merata, kurangnya jumlah pengawas, terbatasnya ruang fiskal daerah, dan kesenjangan fasilitas pendidikan.

Inisiatif dan beragam persoalan tersebut akan dipaparkan dalam Rembuk Nasional bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 14 Desember mendatang.

”Kalau guru dan kepala sekolah mengeluh, tentu banyak keluhan yang terkumpul. Namun, mereka memilih mencari solusi sehingga telah muncul sejumlah inisiatif dari para guru dan kepala sekolah yang menunjang pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka,” ucapnya.

Baca juga: Memberi Ruang Generasi Z untuk Melahirkan Inovasi Berbasis Riset

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation Margaretha Ari Widowati di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation Margaretha Ari Widowati mengatakan, hasil analisis Rapor Pendidikan 2021 di 591 sekolah dan madrasah yang bermitra dengan lembaga tersebut di lima provinsi itu menghasilkan beberapa temuan menarik. Pertama, kualitas pengajaran dan paling memengaruhi kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Kedua, literasi juga dipengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dan keterlibatan orangtua. Ketiga, literasi dan pembentukan karakter di tingkat SMP berkaitan erat dengan kemampuan guru untuk melakukan refleksi pembelajaran.

”Peran kami bukan menggantikan pemerintah, tetapi mitra dan katalisator dalam menarik sebanyak mungkin sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujarnya.