Non-APBN Jadi Alternatif Solusi untuk Percepatan Pemenuhan Air Bersih

Pemerintah dan BUMN tidak mungkin bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Diperlukan peran serta dari dunia usaha, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan LSM.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Maruf Amin ketika menghadiri secara virtual Pembukaan State-Owned Enterprises (SEO) International Conference sekaligus peluncuran Indonesia Water Fund (IWF) yang digelar di Bali, Senin (17/10/2022).

JAKARTA,KOMPAS — Pemerintah telah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak, 15 persen akses air minum aman, dan 30 persen akses air minum perpipaan pada 2024. Namun, dua tahun hingga tenggat, capaian masih jauh dari target. Layanan air bersih masih perlu didongkrak, termasuk melalui sokongan pendanaan non-APBN.

”Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah (SR) diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah melalui pendanaan non-APBN,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika menghadiri secara virtual Pembukaan State-Owned Enterprises (SEO) International Conference sekaligus peluncuran Indonesia Water Fund (IWF) yang digelar di Bali, Senin (17/10/2022).

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 mencatat rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,78 persen. Sekitar 12 persen rumah tangga memiliki akses air minum aman dan 19 persen memiliki akses air minum perpipaan. ”Capaian sementara ini patut menjadi alarm bagi kita. Waktu yang tersisa menuju 2024 harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan kinerja kita bersama,” tambah Wapres Amin.

Wapres juga mengapresiasi inisiatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengupayakan terobosan melalui program IWF yang menjadi bagian dari rangkaian agenda Road to G20 dalam Kelompok Kerja Sektor Perdagangan, Investasi, dan Industri. Acara IWF, antara lain, dihadiri oleh Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawat.

ARSIP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Warga mengisi ember dengan air bersih yang disediakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten di Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (7/1/2020).

Namun, menurut Wapres, pemerintah dan BUMN dinilai tidak mungkin bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Diperlukan peran serta dari swasta, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat.

Seiring kebutuhan akan air bersih yang masih cukup tinggi dan mendesak, Pemerintah Indonesia telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat Indonesia melalui sistem ekonomi berkelanjutan. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak adalah variabel vital yang turut menentukan kualitas kesehatan individu. Faktor ini misalnya akan berdampak 70 persen terhadap upaya penurunan stunting.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa baru 23 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses air bersih. Sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih menghadapi ketimpangan harga air bersih, mulai dari Rp 65.000 hingga Rp 140.000 per meter kubik.

Menurut Erick, IWF hadir melalui sinergi sejumlah pihak untuk meningkatkan akses air bersih tersebut. ”Melalui sinergi antara BUMN dan mitra strategis, baik global maupun swasta, IWF diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah dalam perluasan akses air bersih kepada masyarakat,” jelasnya.

TANGKAPAN LAYAR

Menteri BUMN Erick Thohir ketika memberikan sambutan dalam Pembukaan State-Owned Enterprises (SEO) International Conference sekaligus peluncuran Indonesia Water Fund (IWF) yang digelar di Bali, Senin (17/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Erick menyebut kinerja BUMN pada tahun 2021 telah menghasilkan peningkatan yang signifikan. Pendapatan BUMN naik 18,8 persen dari 2020 menjadi Rp 2.295 triliun atau sekitar 160 miliar dollar AS pada 2021. Keuntungan konsolidasi BUMN juga melonjak 838 persen dari Rp 18 triliun (892 juta dollar AS) pada 2020 menjadi Rp 124,7 triliun (9 miliar dollar AS) pada 2021.

Total aset BUMN juga meningkat menjadi Rp 8.978 triliun (630 miliar dollar AS) pada akhir 2021 atau setara 53 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. ”Sejak 2019, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN secara komprehensif. Saat ini, kemajuan transformasi BUMN telah mencapai 80 persen. Prioritas kami untuk satu setengah tahun ke depan adalah mendorong transformasi BUMN bisa mencapai target 100 persen,” tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis pemerintah dalam pembangunan sangat memerlukan dukungan BUMN. Hal ini dapat dibuktikan saat bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, BUMN sangat berperan penting.

Dalam 3 tahun terakhir ini, Luhut menyebut bahwa BUMN telah berkontribusi besar dalam stabilisasi ekonomi. ”BUMN dengan dua fungsinya sebagai value creator dan agent of development mampu menyediakan barang dan jasa diperlukan. BUMN hadir di seluruh sektor, industri, pertambangan, kesehatan, kehutanan, pariwisata, dan infrastruktur,” tutur Luhut.