Kerja Sama BRIN-STEPI Korea Perkuat Sistem Inovasi
BRIN menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk memperkuat tata kelola riset dan sistem inovasi di Indonesia.
Oleh
Mis Fransiska Dewi
·3 menit baca
MIS FRANSISKA DEWI
Tangkapan layar diskusi secara hibrida The 2022 K-Innovation Partnership Program with Indonesia Dissemination Forum dan FGD. Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastuti Ontowirjo dan Project Manager STEPI Jong-Seon Kim saat foto bersama di Jakarta pada Selasa (11/10/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Badan Riset dan Inovasi Nasional menjalin kerja sama dengan Science and Technology Policy Institute atau STEPI Korea Selatan melalui K-Innovation Partnership Program yang mencakup konsultasi kebijakan dan tata kelola iptek dan inovasi. Hasil kajian dan rumusan rekomendasi dari program ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam sistem inovasi nasional di Indonesia.
Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Boediastuti Ontowirjo pada Selasa (11/10/2022) di Jakarta mengatakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memerlukan berbagai masukan dan contoh-contoh kebijakan yang sudah mapan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi yang dapat diadopsi. ”Kita dapat berkolaborasi dalam pemecahan persoalan-persoalan bangsa dan berkontribusi pada pembangunan nasional yang berlandaskan pada pemanfaatan iptek dan inovasi,” katanya.
Dalam kerja sama ini, kedua lembaga dapat saling belajar terkait pengembangan iptek. Melalui kerja sama ini, BRIN melakukan kajian di bidang kebijakan berbasis bukti dalam pembangunan ekonomi hijau, pembangunan sumber daya manusia (SDM) iptek, pengelolaan aktivitas penelitian, dan inovasi.
Rumusan rekomendasi hasil kajian dan progres kegiatan terbaru dari tiap-tiap penelitian dipaparkan dalam diskusi pada Selasa lalu. Boediastuti berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua negara untuk berkolaborasi.
MIS FRANSISKA DEWI
Tangkapan layar diskusi secara hibrida The 2022 K-Innovation Partnership Program with Indonesia Dissemination Forum dan FGD saat foto bersama di Jakarta pada Selasa (11/10/2022).
Di Korea Selatan, peneliti dan pegawai negeri jelas dipisahkan. Namun, di Indonesia, peneliti dan dosen memiliki level yang sama dengan PNS. Beberapa regulasi pengembangan SDM terkadang bertentangan dengan regulasi PNS.
Sementara itu, Project Manager STEPI Jong-Seon Kim mengungkapkan, STEPI telah bekerja sama dengan Indonesia sejak tahun 2014 dengan memberikan konsultasi kebijakan dan tata kelola ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Dulu, kata Kim, program yang ada hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas peneliti Indonesia. Namun, sejak tahun 2018, program tersebut ditambah dengan evaluasi dan perencanaan kebijakan iptek di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan strategi perencanaan peneliti pada periode yang akan datang.
SDM Iptek
Peneliti dari Hankuk University of Foreign Studies, Seong-soo Kim, mengungkapan, Korea Selatan bisa menjadi negara dengan jumlah peneliti terbanyak kelima di dunia karena melakukan reformasi dengan membuat universitas berbasis riset untuk meningkatkan kualitas peneliti. Kim mencontohkan, melalui Brain Korea 21 Projects, reorganisasi sistem pendidikan tinggi dilakukan untuk mendongkrak daya saing perguruan tinggi di tingkat internasional. Kampus didorong berorientasi pada riset dan memberikan beasiswa penelitian untuk mahasiswa pascasarjana.
Sementara itu, peneliti BRIN Maulana Akbar mengungkapkan, jumlah dosen, ilmuwan, dan peneliti yang bergelar doktor di Indonesia masih sedikit. Masih banyak yang bergelar master sehingga kualitas yang dihasilkan tidak sebaik Korea Selatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia iptek, perlu disediakan skema beasiswa pendidikan pascasarjana internasional yang luas, optimalisasi kapasitas melalui transfer pengetahuan, membangun ”peneliti pemerintah” yang lebih fleksibel, dan memperkuat hubungan antara BRIN dan universitas.
”Di Korea Selatan, peneliti dan pegawai negeri jelas dipisahkan. Namun, di Indonesia, peneliti dan dosen memiliki level yang sama dengan PNS. Beberapa regulasi pengembangan SDM terkadang bertentangan dengan regulasi PNS,” kata Akbar.
