Mendorong Etika Kedermawanan

Etika menyalurkan bantuan kemanusiaan dibutuhkan untuk menjaga martabat penerima manfaat. Prinsipnya, posisi pemberi bantuan dan penerima manfaat adalah setara.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Aan Rohayati hidup sebatang kara dengan mengontrak rumah di dekat kampus Universitas Indonesia, Kukusan, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/9). Aan adalah salah satu penerima sumbangan melalui urun daya (crowd funding) secara daring yang hasil dananya digunakan untuk menyewa rumah.

Orang Indonesia termasuk warga paling dermawan di dunia menurut laporan The World Giving Index yang rilis pada 2021. Namun, ada ”aturan main” agar kedermawanan dapat disalurkan kepada penerima manfaat secara humanis.

Menurut anggota Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Hamid Abidin, salah satu etika filantropi adalah memastikan penerima manfaat diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Bentuk penghormatan itu, misalnya, tidak membuat warga mengantre berjam-jam untuk menerima bantuan sosial. Etika lainnya adalah tidak mengeksploitasi kesusahan penerima manfaat untuk didokumentasikan.

Selama ini, kode etik kegiatan filantropi (seperti penggalangan dana atau sumbangan, serta penyaluran bantuan) masih menjadi regulasi internal di setiap lembaga filantropi. Regulasi internal juga biasanya mencakup panduan, standar, hingga pedoman.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Direktur Komunikasi Korporat Kompas Gramedia Glory Oyong (tengah) ikut menurunkan 300 paket bahan pokok dari Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (YDKK) di Dewan Masjid Indonesia (DMI), Matraman, Jakarta Timur, Kamis (28/4/2022). YDKK memiliki program kegiatan penyaluran 1.000 paket bahan kebutuhan pokok untuk kaum duafa, yatim, disabilitas di Jabodetabek serta orang dengan HIV/AIDS di Jakarta Pusat dan masyarakat desa terpencil di Kabupaten Bandung Barat.

Isu mengenai etika kedermawanan sempat diangkat ketika rancangan Undang-Undang (UU) tentang penyelenggaraan sumbangan disampaikan ke DPR. Rancangan UU ini diinisiasi sejumlah lembaga filantropi beberapa tahun silam dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, tetapi tidak dibahas menjadi UU.

”Dalam rancangan UU itu, kami mendorong pemerintah agar mengakui dan mempromosikan kode etik (filantropi),” ujar Hamid saat dihubungi, Rabu (6/7/2022). Di Charity Commission, Inggris, misalnya, ada regulasi yang sekaligus mempromosikan kode etik filantropi.

Dalam rancangan UU itu, kami mendorong pemerintah agar mengakui dan mempromosikan kode etik (filantropi).

Lebih jauh, kode etik dapat mengatur ”kepantasan” hal-hal terkait filantropi, seperti besaran gaji serta fasilitas penunjang pengelola filantropi. Kepantasan bisa dibilang sebagai simbol empati terhadap orang-orang yang dibantu lembaga filantropi.

KHAERUL ANWAR

Ibu rumah tangga, janda dan orangtua, penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, sedang mengantre untuk melakukan registrasi di Kantor Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Foto diambil 29 Februari 2019.

Baca Juga: Pengawasan Lemah, Celah Pelanggaran Terbuka

Memanusiakan manusia

Menurut pendiri Yayasan Kesetaraan Pangan Indonesia Khairunnisa Humairoh, pemberian bantuan mesti dilandasi dengan kesadaran untuk memanusiakan sesama. Penerima bantuan juga mesti dipandang sebagai subyek yang setara dengan pemberi bantuan.

”Saat membagikan makanan ke penerima manfaat, kami tidak sekadar memberi makanan yang habis saat itu juga. Ada juga, misalnya, biskuit dan susu yang bisa mereka konsumsi saat malam,” kata Khairunnisa saat diwawancara, Juni 2022.

Baca Juga: Regulasi tentang Pengumpulan dan Penyaluran Dana Publik Tidak Memadai

Menu makanan yang dibagikan pun tidak ”ala kadarnya”. Ia dan anggota yayasan yang tersebar di beberapa kota kerap memasak sendiri makanan yang akan dibagikan. Menu makanan pun kerap disamakan dengan apa yang dimakan oleh keluarga di rumah.

Menurut Khairunnisa, hal itu terasa seperti memasak untuk acara keluarga besar. Hatinya pun hangat dan puas saat tahu bahwa mereka mengonsumsi makanan dengan menu yang sama.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Pekerja memasak semur daging lada hitam di dapur umum Kementerian Sosial di Gedung Konvensi, Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (5/8/2021). Sebanyak 16.000 hingga 18.000 makanan siap saji tiap hari disalurkan untuk tenaga kesehatan, petugas penyekatan PPKM, petugas taman pemakaman umum, dan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di wilayah Jabodetabek.

Yayasannya melarang dokumentasi terang-terangan saat pembagian makanan kepada warga. Dokumentasi mesti mempertimbangkan kenyamanan dan martabat penerima bantuan, seperti tidak memperlihatkan wajah penerima.

Di sisi lain, kedermawanan orang Indonesia butuh dikelola dalam regulasi yang mutakhir. Hingga kini, kegiatan penghimpunan donasi diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Regulasi ini dianggap tidak lagi akomodatif terhadap perubahan zaman, terlebih kini kegiatan filantropi banyak berkembang di dunia maya.

Baca Juga: Mengelola Kedermawanan Kita