Forum GPDRR 2022 di Bali Jadi Momentum Pemulihan Dampak Covid-19
Penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali dijadikan momentum pemulihan global dari dampak pandemi Covid-19. Forum GPDRR diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·4 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersepakat menjadikan forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR) 2022 di Bali sebagai momentum pemulihan global dari dampak pandemi Covid-19. Sedikitnya 3.000 orang sudah mendaftar untuk menghadiri pertemuan ketujuh GPDRR yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, mulai 23 Mei mendatang.
Demikian benang merah dari pernyataan Utusan Khusus PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Mami Mizutori bersama Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati dan Gubernur Bali Wayan Koster dalam jumpa pers di Gedung Jayasabha, kediaman Gubernur Bali di Kota Denpasar, yang diikuti secara daring, Jumat (22/4/2022).
Menurut Mizutori, penyelenggaraan GPDRR 2022 di Indonesia, khususnya di Bali, diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat madani, maupun generasi muda. Ia menyebutkan, sudah lebih dari 3.000 peserta mendaftar dan akan menghadiri GPDRR 2022 di Bali secara langsung.
”Sangat penting diketahui, setengah dari peserta itu belum pernah menghadiri GPDRR. Ini berarti akan ada kelompok baru yang memiliki antusiasme,” ujar Mizutori dalam jumpa pers tersebut.
Mizutori juga mengatakan, panitia memperpanjang masa pendaftaran peserta, terutama bagi kalangan jurnalis, sehingga semakin banyak jurnalis yang berpartisipasi dan semakin banyak pemberitaan mengenai GPDRR 2022 di Bali. Menurut dia, penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali menjadi momentum tepat karena dunia menghadapi bencana akibat dampak cuaca ekstrem dan juga dampak pandemi Covid-19.
Lebih lanjut disampaikan, tema kegiatan GPDRR 2022, yakni ”Dari Risiko ke Ketahanan: Menuju Pembangunan Berkelanjutan untuk Semua di Dunia yang Berubah oleh Covid-19 (From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World)”, juga menjadi cerminan harapan dan upaya global untuk dapat bangkit dan pulih bersama-sama.
”Kita dapat mengubah risiko menjadi ketahanan dan untuk meningkatkan perekonomian,” ujar Mizutori.
Adapun Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh pemerintah pusat dalam persiapan dan penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali, mulai dari penerimaan delegasi, transportasi, keamanan, hingga tempat penyelenggaraan. Menurut Koster, meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, situasi pandemi di Bali sudah terjaga landai sehingga sangat kondusif untuk menyelenggarakan pertemuan secara langsung.
Koster menjelaskan, Bali mendukung pelaksanaan Forum GPDRR sebagai momentum pemulihan Bali yang perekonomiannya mengalami tekanan selama pandemi Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 terjadi, tambahnya, perekonomian Bali pada 2020 mengalami kontraksi dengan pertumbuhan minus 9,31 persen. Sejalan membaiknya kondisi Covid-19, perekonomian Bali pada 2021 juga membaik meskipun masih terkontraksi sebesar minus 2,47 persen.
”Tahun 2022 ini, kami sudah memperhitungkan perekonomian Bali akan tumbuh positif,” kata Koster.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menerangkan, forum GPDRR 2022 di Bali dijadwalkan akan dibuka Presiden Joko Widodo. Indonesia mengagendakan pertemuan ketujuh GPDRR di Bali menjadi upaya membangun ketahanan bangsa dari bencana dan sekaligus pemulihan dari pandemi Covid-19.
Raditya juga menyatakan, Indonesia siap menyelenggarakan GPDRR 2022 secara aman dan nyaman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
Deklarasi Bali
Raditya menambahkan, pertemuan ketujuh GPDRR di Nusa Dua juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membagikan pengalaman dan praktik baik Indonesia dalam pengurangan dampak bencana.
Ia menyebutkan, Indonesia sudah memiliki perencanaan jangka panjang berupa Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2045, yang menjadi upaya membangun resiliensi bangsa secara berkelanjutan. ”Indonesia akan mengusulkan agar dilahirkan kesepakatan Deklarasi Bali yang bertujuan menguatkan kemitraan negara-negara untuk keberlanjutan ketangguhan bersama,” katanya.
Sehari sebelumnya, Kamis (21/4/2022), melalui konferensi pers seusai rapat koordinasi tingkat menteri mengenai persiapan Indonesia menyelenggarakan GPDRR 2022 di Nusa Dua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy selaku Ketua Panitia Nasional GPDRR 2022 menyebutkan, Indonesia sudah menyusun dokumen kertas posisi yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk forum GPDRR 2022.
Muhadjir juga menyatakan kepercayaan internasional terhadap Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan GPDRR berdampak penting dalam memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara yang berpengalaman dalam penanggulangan bencana.
Terkait kesiapan di Bali sebagai tuan rumah forum GPDRR 2022, Jumat (22/4/2022), Utusan Khusus PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Mami Mizutori bersama Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengunjungi kawasan Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, sekaligus menyaksikan simulasi dan latihan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami yang diperagakan murid dan guru SMP Negeri 3 Kuta Selatan.
Dari siaran pers BNPB, Jumat, Suharyanto mengatakan, simulasi di sekolah tersebut merupakan rangkaian dalam GPDRR 2022, yakni praktik kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana. Ia juga menyebutkan, kesiapsiagaan melalui latihan berkelanjutan menjadi kunci dalam menghindari risiko bencana yang lebih besar.
Dalam jumpa pers bersama Wayan Koster dan Raditya Jati, Mizutori mengatakan, kesiapsiagaan menjadi penting dalam menghadapi bencana, termasuk gempa bumi dan tsunami. Menurut dia, keterlibatan dan peran serta masyarakat, termasuk anak muda, juga sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan risiko bencana.