Presiden Segera Serahkan 24 Nama Calon Pengurus BPKH ke DPR
Sebanyak 14 nama calon anggota Badan Pelaksana dan 10 nama calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji periode 2022-2027 akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
·3 menit baca
RUSMAN - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4/2022)
JAKARTA, KOMPAS — Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan 14 nama calon anggota Badan Pelaksana dan 10 nama calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH periode 2022-2027 ke Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama tersebut.
Presiden Jokowi menerima Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4/2022). Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
”Beliau akan segera menyampaikan ke DPR karena di Komisi VIII sudah selesai kami bertemu dan pada waktu kita RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi VIII, beliau minta kalau bisa diserahkan sebelum masa reses,” ujar Ketua Pansel Mardiasmo. DPR akan memasuki masa reses pada 15 April mendatang.
Selain mengapresiasi kerja pansel, Presiden sempat menanyakan rangkaian proses seleksi yang meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, ujian tulis makalah, psikotes, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, hingga wawancara. Pansel juga mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat dalam proses seleksi ini.
Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4/2022).
”Waktu wawancara kami juga mempertimbangkan masukan dari seluruh masyarakat dan juga rekam jejak dari KPK, dari transaksi keuangan PPATK, dan juga dari BNPT. Semua informasi sudah kita masukkan dan kita uji betul," kata Mardiasmo.
Calon yang terpilih merupakan yang terbaik yang disesuaikan dengan ranking dan sesuai dengan pembidangan. Mardiasmo menyebut beberapa bidang, terutama bidang investasi, pengelolaan keuangan, penempatan dana, hingga bidang hukum dan kepatuhan.
Dalam sambutan secara daring pada acara Global Islamic and Investment Forum 2022 yang digelar oleh BPKH di Jakarta, Jumat (25/3/2022), Presiden Jokowi menekankan peran kunci BPKH sebagai penggerak perubahan untuk mengoptimalkan kondisi keuangan syariah, antara lain melalui investasi baik di dalam maupun di luar negeri. ”BPKH harus mampu menjadi katalis dan penggerak yang aktif untuk membangun dan menjadikan Indonesia sebagai hub investasi dan industri halal,” kata Presiden.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun menekankan arti penting BPKH, khususnya sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji memegang mandat layaknya manajer investasi atas dana haji. BPKH perlu menyusun strategi pengelolaan yang tepat agar dana yang dititipkan untuk dikelola dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan.
RUSMAN - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4/2022).
”Berdasarkan laporan yang saya terima, saldo dana haji yang dikelola BPKH pada 2021 mencapai Rp 158,8 triliun meningkat 9,6 persen dibandingkan tahun 2020. Hal ini juga diiringi dengan pertambahan nilai manfaat mencapai Rp 10,55 triliun atau bertambah 41,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Wapres Amin.
BPKH juga disebut telah merealisasikan investasi pada aset wakaf berbentuk properti di Awqaf Properties Investment Fund (APIF) senilai Rp 164 miliar. Nilai manfaat dari investasi ini tercatat yang tertinggi di seluruh instrumen investasi BPKH dalam mata uang asing.
Wapres menyampaikan, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian BPKH dalam merancang strategi investasi. ”Pertama, BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Wapres.
Kedua, BPKH diminta untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah, Islamic Social Finance.
