Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah akan terus menyesuaikan pengaturan mengenai pembelajaran tatap muka dengan kondisi penularan Covid-19. Hal itu untuk mengantisipasi varian Omicron yang terus melonjak.
Oleh
NINA SUSILO, HERU SRI KUMORO
·3 menit baca
SERANG, KOMPAS — Pembelajaran tatap muka sudah diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Kendati demikian, pengaturan ini tetap akan menyesuaikan dengan kondisi laju penularan Covid-19, apalagi penularan varian Omicron diprediksi mulai memuncak pada pertengahan Februari mendatang
”Kita akan terus menyesuaikan dengan kondisi,” katanya di sela kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Kamis (20/1/2022).
Apabila suatu daerah mengalami lonjakan penularan Covid-19, termasuk varian baru Omicron, pengetatan mobilitas, termasuk pembelajaran tatap muka, bisa dilakukan. Namun, pengaturan ini hanya disesuaikan di daerah-daerah tertentu.
”Kita akan lihat, terutama memasuki Februari yang diperkirakan akan terjadi lonjakan,” tutur Wapres Amin.
Kita akan lihat, terutama memasuki Februari yang diperkirakan akan terjadi lonjakan.
Sebelumnya, Minggu (16/1/2022), seusai rapat terbatas terkait PPKM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan secara daring, menyebutkan, lonjakan kasus akibat penularan varian baru Covid-19 Omicron diperkirakan terjadi Februari sampai Maret.
Tingginya mobilitas
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro, dalam keterangannya, Rabu (19/1/2022), menambahkan, perkiraan lonjakan kasus tersebut disebabkan tingginya mobilitas masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022. Di masa ini, mobilitas masyarakat tinggi.
Dalam SKB itu disebutkan, penyelenggaraan PTM dilakukan berdasarkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lanjut usia.
PTM 100 persen bisa dilakukan di wilayah dengan PPKM level 1 atau 2, capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen, serta capaian vaksinasi pada warga lansia di atas 50 persen. Adapun di wilayah dengan PPKM level 1 atau 2 dengan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan 50-80 persen dan cakupan vaksinasi warga lansia 40-50 persen, PTM yang diberlakukan 50 persen.
Pemberlakuan PTM 100 persen banyak diterapkan di DKI Jakarta. Kekhawatiran lonjakan penularan Covid-19, terutama varian Omicron yang sangat mudah menular, semakin tinggi.
”PTM sampai hari ini memang belum berubah. Tapi, kalau terjadi peningkatan kasus, tentu akan diperketat. Kalau (laju penambahan kasus) menurun, kita longgarkan,” kata Wapres Amin. Karena itu, sembari PTM berlangsung, vaksinasi untuk anak-anak juga dipercepat. Selain itu, warga yang sudah menerima vaksinasi enam bulan lalu juga diminta segera mengikuti vaksinasi dosis penguat (booster).
PTM sampai hari ini memang belum berubah. Tapi, kalau terjadi peningkatan kasus, tentu akan diperketat. Kalau (laju penambahan kasus) menurun, kami longgarkan.
Reisa juga mengingatkan, selama PTM dilakukan, orangtua perlu mengingatkan anak-anak untuk selalu mengenakan masker dan menggantinya setiap empat jam. Menjaga jarak juga perlu dilakukan. Selain itu, jangan menggunakan alat makan yang sama atau bertukar. Kontak fisik, seperti bersalaman dengan teman dan guru, juga perlu dihindari. Setelah selesai PTM, siswa harus segera membersihkan diri dan peralatan yang dibawanya.
Tak hanya itu, Wapres Amin juga mengingatkan para kepala daerah di Provinsi Banten, terutama di wilayah Tangerang Raya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus varian baru Omicron. ”Selain penerapan prokes, (percepat cakupan) dan segera mulai booster,” tuturnya seusai memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah di Kantor Gubernur Banten, Serang.
Selain itu, semua lokasi tempat mobilitas warga perlu menerapkan aplikasi Peduli Lindungi secara disiplin. Hal ini diharapkan mampu mengantisipasi lonjakan penularan kasus Omicron, seperti yang terjadi di sejumlah negara. Kendati varian Omicron dinilai tidak sedemikian mematikan, melonjaknya pasien Covid-19 akan membuat layanan kesehatan kewalahan. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengantisipasi pelonjakan pasien Covid-19 tersebut.