Vaksin Covid-19 Dipastikan Lulus Semua Tahapan Uji

Pemerintah menjamin keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 yang nantinya diberikan kepada masyarakat. Vaksin baru akan diberikan jika lulus semua tahapan pengujian.

AKUN YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memberikan keterangan kepada pers secara daring dari Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 yang nantinya diberikan kepada masyarakat. Sebab, vaksin baru akan diberikan jika lulus semua tahapan uji klinis.

Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan hal ini dalam keterangan pers yang disampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10/2020) sore.

”Vaksin yang akan diberikan ke masyarakat adalah vaksin yang lulus semua tahapan uji klinis sehingga aman dan efektif untuk digunakan,” tuturnya.

Tahapan pengembangan vaksin dimulai dengan penelitian dasar untuk mengenali virus dan sel-sel yang diinfeksi virus. Setelah itu dilakukan uji preklinis dengan menguji calon vaksin pada sel dan kemudian pada hewan percobaan. Apabila uji preklinis tuntas dan aman, baru dilakukan uji klinis yang terdiri atas tiga fase.

Baca juga: Mutasi Virus Tak Selalu Lebih Berbahaya

Fase pertama dilakukan dengan jumlah sampel minimal 100 orang melalui proses farmako kinetik dan farmako dinamik. Pada fase pertama ini, selain memastikan keamanan pada manusia, ditentukan rentang dosis aman.

Pada uji klinis fase kedua, sampel berkisar 100-500 orang. Keamanan, efektivitas, rentang dosis, dan frekuensi pemberian dosis yang paling optimal, serta efek samping jangka pendek kembali diteliti.

Uji klinis fase ketiga diterapkan pada sampel minimal 1.000-5.000 orang. Fase ini akan menilai dan memastikan keamanan, efektivitas, dan keuntungan yang melebihi risiko penggunaan pada populasi yang lebih besar.

Apabila uji klinis fase ketiga selesai dengan hasil memuaskan, baru ada fase persetujuan dari lembaga pengawas obat dan makanan serta kesehatan. Produksi secara massal dilakukan setelahnya.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperlihatkan lengannya seusai menjalani penyuntikan dosis kedua calon vaksin Covid-19 produksi Sinovac, China, atau plasebo di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Senin (14/9/2020).

Hingga saat ini, lanjut Wiku, belum ada negara di dunia yang sudah memproduksi vaksin Covid-19 secara massal. Namun, Pemerintah Indonesia berupaya menyediakan vaksin, baik dari luar negeri maupun secara mandiri di dalam negeri. Beberapa perusahaan produsen vaksin yang bekerja sama, antara lain, Sinovac, Sinopharm, Cansino, Astrazeneca, dan Genexine.

”Proses pengembangan vaksin dan vaksinasi perlu dilakukan secara hati-hati, tetapi tetap tanggap terhadap perubahan yang sangat dinamis di masa pandemi ini,” tambahnya.

Vaksinasi akan dilakukan pada kelompok prioritas penerima vaksin, yakni para pekerja yang berada di garda terdepan dan berisiko tinggi tertular. Setelah itu, distribusi vaksin akan dilakukan kepada penduduk lain dengan target 60-80 persen penduduk Indonesia di akhir 2021.

Secara rinci, menurut Wiku, pemerintah masih mengidentifikasi masyarakat yang akan didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi wajib dan gratis ini. Keputusan mengenai daerah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin juga masih difinalisasi. Karena itu, Wiku juga meminta pemerintah daerah tidak mengumumkan secara sepihak.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Tim riset uji klinis calon vaksin Covid-19 menyimulasikan penyuntikan vaksin produksi Sinovac, China, kepada sukarelawan di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020).

Beberapa pertimbangan dalam penentuan prioritas daerah yang akan mendapat vaksin, antara lain, aspek urgensi, jumlah penduduk, tingkat kasus aktif, dan penularan. Hal ini akan ditetapkan dalam peta jalan vaksinasi dan akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Secara umum, tambah Wiku, pemerintah berusaha mencapai pemerataan vaksin setinggi-tingginya. Dengan demikian, diharap bisa tercapai kekebalan komunitas.

Kendati penyiapan vaksin Covid-19 terus berlangsung, tingkat penerimaan masyarakat Indonesia pada vaksin relatif rendah. Dalam survei Laporcovid19.org secara daring pada 22 September-3 Oktober 2020 dengan 2.109 responden, hanya 51 persen yang menyatakan setuju dan sangat setuju vaksin dapat melindungi dari paparan Covid-19. Sebanyak 46 persen responden juga setuju dan sangat setuju bahwa vaksin belum tentu dapat mencegah Covid-19.

Hasil survei ini, menurut peneliti kesehatan publik dari Laporcovid19, Irma Hidayana, menunjukkan lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Selain komunikasi tepercaya, pemerintah  diharap tak buru-buru memberikan vaksin. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia juga mengingatkan hal yang sama.

Baca juga: Stres Berlebih Mengganggu Kekebalan Tubuh

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan dan fasilitas milik Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/08/2020). Bio Farma adalah badan usaha milik negara yang akan memproduksi vaksin Covid-19.

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas terkait Covid-19, Senin (19/10/2020), juga meminta supaya komunikasi publik dilakukan secara baik. Untuk itu, segala perencanaan terkait pengadaan vaksin hingga proses vaksinasi disiapkan secara rinci.

Satgas, menurut Wiku, mendukung arahan tersebut. Karena itu, vaksin harus lolos uji klinis untuk menjamin keamanannya. Uji klinis juga memerlukan waktu sehingga vaksinasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Selain itu, pemerintah juga sedang memperkuat komunikasi lintas sektor untuk memastikan keseragaman informasi di semua sektor yang terlibat. Dengan demikian, informasi yang simpang siur bisa diminimalkan.

Satgas juga fokus mengedukasi publik. Informasi sederhana mengenai vaksin, pembuatan, distribusi, hingga keamanan, manfaat, dan tujuan akan disampaikan secara bertahap. ”Usaha komunikasi ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan kredibel. Selain itu, informasi ini juga diharapkan mampu menjawab keraguan yang sering kali muncul di tengah maraknya informasi yang tidak bertanggung jawab atau hoaks terkait vaksin Covid-19 ini,” tambah Wiku.