Arsip Foto ”Kompas”: Saat Para Tokoh Politik Menggunakan Hak Pilihnya

Pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang menunjukkan semua warga negara menggunakan hak pilihnya, tak terkecuali para tokoh politik ataupun capres dan cawapres. Kedatangan mereka ke tempat pemungutan suara menyedot atensi awak media, khususnya jurnalis foto dan juru kamera televisi.

Faktor ketokohan menjadikan momen mereka saat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) menjadi penting. Hal ini disebabkan mereka terlibat langsung dalam panggung pemilu atau menjadi simbol kekuatan politik yang ikut berkontestasi. Sebagian di antara tokoh-tokoh itu merupakan kandidat yang dipilih jutaan rakyat Indonesia pada pemilu era pemilihan presiden langsung.

Momen mereka mencoblos menjadi penentu setelah melalui masa kampanye. Para tokoh politik ini menggunakan hak pilihnya berbarengan dengan seluruh rakyat Indonesia. Rekaman arsip foto Kompas dan IPPHOS ini menggambarkan momen saat para tokoh tersebut berperan sebagai warga negara biasa saat pemilu.

Ada tokoh yang diangkat oleh lembaga tertinggi negara, ada yang bersaing merebut suara dukungan ke kursi RI-1 melalui sidang MPR, dan ada yang meraih kemenangan dengan dipilih langsung oleh rakyat. Namun, ada pula yang sekadar tercatat sebagai seorang kandidat yang pernah berkontestasi sebagai presiden atau wakil presiden dalam pemilu dan harus menelan kekalahan.

Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Moh Hatta, Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid menggunakan hak suara mereka saat negara belum menganut sistem pemilihan presiden langsung. Sementara tokoh lain memilih saat sistem pilpres langsung sudah dianut.

Saat pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955, Soekarno sudah menjadi presiden. Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat pada 17 Desember 1949 dalam sebuah upacara pelantikan di bangsal Siti Hinggil yang terletak di Keraton Yogyakarta. Soekarno dan Hatta berpartisipasi dalam pemilu pertama untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante.

Saat pelaksanaan pemilu tersebut, Presiden Soekarno menjadi bagian dari masyarakat biasa dan rela mengantre di TPS Kementerian Penerangan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta. Begitu juga dengan Wakil Presiden Hatta yang mengantre saat menyalurkan hak suaranya pada pemilihan anggota Konstituante di Gedung Olahraga Jakarta.

Begitu pula dengan Soeharto yang menerima mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan diangkat menjadi presiden melalui Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1968. Sistem ini berlanjut pada masa Orde Baru, presiden masih diangkat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pemilu tidak mutlak menjadi penentu kelanggengan kekuasaannya sebagai calon presiden. Masa Orde Baru kemudian ditandai dengan keterbatasan kebebasan berekspresi dan asosiasi politik.

Dalam pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru yang berlangsung enam kali sejak 1971 hingga 1997, Golkar tampil sebagai alat kekuasaan rezim yang berkuasa. Pemilu yang diselenggarakan selama era ini lebih merupakan mobilisasi massa dan belum menunjukkan bentuk partisipasi rakyat. Masa Orde Baru ditandai dengan keterbatasan kebebasan berekspresi dan asosiasi politik. Kemenangan beruntun Golkar turut berperan melanggengkan kekuasaan Soeharto hingga bertahan 32 tahun.

Senyum Soeharto pada masa itu menjadi ciri khas tersendiri. Tak heran jika dunia internasional sampai memberinya julukan ”The Smiling General”.

Ketika memasukkan surat suara di TPS 02 Cendana, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Soeharto pun tak lupa melemparkan senyum cerah saat Pemilu 1992, Selasa (9/6/1992) pagi. Senyumnya seolah menggambarkan optimisme akan kemenangan Golkar dan kembalinya kekuasaan Orde Baru.

BJ Habibie yang menjadi presiden pada masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi juga menjadi fokus perhatian media saat menggunakan hak suaranya pada waktu itu.

Meski kurang mendapat legitimasi politik, Habibie menduduki jabatan presiden secara legal-konstitusional. Habibie berperan besar dalam menyelamatkan pemilu dan demokrasi di Indonesia dengan berupaya menyelenggarakan Pemilu 1999 dengan sukses dan damai.

Pemilu 1999 merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah demokrasi konstitusional Indonesia. Dalam Sidang Umum MPR pada 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pasangan ini kemudian digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz melalui Sidang Istimewa MPR, 23 Juli 2001.

Baru pada Pemilu 2004, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilihan presiden langsung. Pada era kepemimpinan Soeharto, kedaulatan rakyat dijelmakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan itu kemudian dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Rakyatlah yang kini sepenuhnya berdaulat.

Salah satu perubahan besar yang dicapai gerakan reformasi adalah diubahnya Undang-Undang Dasar 1945 yang selama Orde Baru disakralkan. Pemilu 2004 menjadi babak baru demokrasi Indonesia karena merupakan pemilu pertama setelah amendemen ke-4 UUD 1945. Menurut konstitusi 1945 hasil amendemen, pasangan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih melalui MPR, tetapi oleh rakyat langsung melalui pemilu.

Muncul kemudian pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang bersaing diusung partai-partai. Kontestan capres-cawapres kemudiah silih berganti bersaing dalam pemilu demi pemilu. Wajah para capres saat menggunakan hak pilihnya ini kemudian menghiasi halaman dan layar televisi sejumlah media di Tanah Air.

Berikut adalah rangkaian potret para tokoh saat menggunakan hak suaranya.

Megawati mencalonkan diri kembali untuk pilpres langsung 2004. Namun, ia dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua. Ia kemudian mengumumkan pencalonannya dalam Pilpres 2009 dengan menggandeng Prabowo Subianto.

Amien Rais, tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan salah satu motor penggerak reformasi, mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dengan menggandeng Siswono Yudo Husodo. Saat itu Amien menjabat sebagai Ketua MPR.

Pasangan Amien-Siswono diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.

Hamzah Haz merupakan Wakil Presiden ke-9 RI yang mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri masa jabatan 2001-2004. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1998-2007) ini sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin) dalam Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (1998-1999) pada masa Presiden BJ Habibie.

Politikus PPP ini sukses meraih kursi RI-2 sebagai wakil presiden ke-9 melalui pemilihan tiga tahap. Pengurus Pusat PPP secara resmi memilih pasangan Hamzah Haz dan Menteri Perhubungan Agum Gumelar sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2004.

Wiranto pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI era Soeharto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Joko Widodo. Wiranto maju sebagai capres pada Pemilu 2004 dengan menggandeng Salahuddin Wahid. Mereka diusung Partai Golkar, PDK, Patriot, dan PPNU. Ia juga pernah dicalonkan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2009 mendampingi capres Jusuf Kalla.

Mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad Prabowo Subianto sempat masuk bursa capres Partai Golkar, tetapi kalah suara dan memilih keluar dari partai tersebut. Ia lalu mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 2008. Menantu dari Presiden ke-2 RI Soeharto ini pernah mencalonkan diri selama tiga kali berturut-turut dalam pemilihan presiden.

Prabowo menjadi cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009. Pada tahun 2014, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa. Prabowo kembali maju pada Pilpres 2019 menggandeng Sandiaga Uno yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kiprah Sandiaga Salahuddin Uno di kancah politik diawali dengan bergabung dengan Partai Gerindra. Pengusaha ini pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Ia lantas melesat ke panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendampingi Prabowo.

Sepanjang 30 tahun pengabdian di militer, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih populer dengan panggilan berdasarkan inisialnya, SBY, menyandang 28 jabatan dengan pangkat terakhir letnan jenderal TNI (1999). Karier militernya berakhir lima tahun lebih awal setelah Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat SBY menjadi Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999.

Pernah menjadi menteri pada Kabinet Gotong Royong di bawah pemerintahan Presiden Megawati, pada 11 Maret 2004, SBY mengundurkan diri sebagai Menko Polkam. Ia kemudian mulai berkampanye untuk Partai Demokrat yang akhirnya mengantarkan dirinya menjadi presiden pada 20 Oktober 2004.

Ketentuan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden diperbolehkan maksimal dua periode. Susilo Bambang Yudhoyono bersaing kembali dalam pemilu berikutnya sebagai petahana dan terpilih kembali untuk periode kedua dalam Pilpres 2009.

Jusuf Kalla merupakan Wakil Presiden RI yang mendampingi dua presiden yang berbeda. Kalla mendampingi Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019 dan mendampingi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009. Sebelumnya, Kalla menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid (1999) dan berlanjut menjadi Menko Kesra pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004.

Boediono menjadi Wakil Presiden ke-11 RI mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih dalam Pemilu Presiden 2009. Boediono sebelumnya menjabat Gubernur Bank Indonesia sebelum mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon wakil presiden RI.

Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014. Jokowi sebelumnya menjadi Wali Kota Surakarta (Solo) pada 2005-2012, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012. Jokowi kemudian terpilih sebagai Presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Seperti halnya SBY, Jokowi bertarung kembali sebagai petahana dalam Pilpres 2019 dan terpilih kembali untuk periode kedua (2019-2024).

Tokoh terakhir yang ikut meramaikan bursa pilpres ialah KH Ma’ruf Amin. Ulama sekaligus politikus ini menjadi Wakil Presiden ke-13 RI mendampingi Presiden Joko Widodo yang terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019.

Ma’ruf Amin lama berkiprah di bidang legislatif sejak 1971 hingga 1999. Tokoh NU ini pernah menjadi Rais Aam PBNU (2015-2020), Ketua MUI Pusat (2015-2020), dan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018-2019).

Di dunia politik, Ma’ruf aktif di lembaga legislatif sejak 1971 hingga 1999. Tahun 1971 ia menjadi anggota DPR dari partai NU. Tahun 1977 ia menjadi anggota DPRD DKI dari PPP, dan tahun 1998 Ma’ruf Amin menjadi penasihat PKB dan anggota DPR/MPR RI.