Pasca-tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, pemilihan umum ”dimajukan” dari jadwal semula yang seharusnya tahun 2002 setelah Pemilu 1997. Pemilu pertama pasca-Orde Baru itu dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Pemilu ini juga menjadi momentum keterbukaan masyarakat setelah 32 tahun dikekang rezim Soeharto.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F06%2F07%2Feeb4afa2-a3ae-4726-aff8-53595ee07216_jpg.jpg){kind=logo}
Ketua DPR Harmoko, didampingi para wakil ketua, Ismail Hasan Metareum (F-PP), Abdul Gafur (F-KP), dan Fatimah Achmad (F-PDI) serta pimpinan fraksi DPR, mengumumkan hasil pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden BJ Habibie di Gedung MPR/DPR Jakarta, 28 Mei 1998. Dalam pertemuan sekitar 90 menit itu disepakati, pemilihan umum dipercepat, diselenggarakan medio 1999. Kapan persisnya akan ditentukan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada akhir 1998, atau awal tahun 1999.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F06%2F07%2F050bd583-36df-485e-82af-90c09f47e4b1_jpg.jpg){kind=logo}
Pemilihan umum yang menurut rencana berlangsung pada 7 Juni 1999 itu diikuti 48 parpol. Berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk penyiapan kertas suara dan kotak suara yang kemudian akan dibagikan ke setiap tempat pemungutan suara.
