MK Tutup Peluang Panggil Presiden Jokowi di Sengketa Hasil Pilpres

MK tutup peluang panggil Presiden untuk bersaksi di sengketa pilpres. Selain fakta sudah dipahami, juga tak ada waktu.

KOMPAS

Menhan Prabowo Subianto-Presiden Jokowi diunggah di akun Instagram Prabowo, Minggu (24/3/2024). Tuduhan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024, yang salah satunya diikuti Prabowo dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, membuat sejumlah kalangan berharap Presiden dipanggil untuk memberikan kesaksian di sidang PHPU, sementara MK menyatakan tidak elok jika Presiden harus datang dalam perkara sengketa pilpres.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi menyebut sidang pemeriksaan pihak-pihak terkait dalam sengketa hasil pemilu presiden sudah selesai. Karena itu, opsi pemanggilan Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan dalam dugaan cawe-cawe selama kampanye Pilpres 2024 sudah tertutup. Juru Bicara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan, tidak ada lagi pihak-pihak yang akan dipanggil lagi karena semua fakta sudah dapat dipahami.

”Tidak ada lagi pihak-pihak yang akan dipanggil karena semua fakta sudah dapat dipahami dan waktu juga tidak memungkinkan,” kata Enny saat dihubungi, Senin (8/4/2024).

Ia menjelaskan, proses pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres telah selesai. Delapan hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara itu sudah bisa menangkap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dinilainya transparan kepada publik itu.

Baca juga: Alasan Tidak Memanggil Presiden ke Persidangan MK Dinilai Mengada-ada

”Tinggal menunggu kesimpulan dari pihak masing-masing. Saat ini hakim sedang mendalami semua fakta tersebut untuk membuat legal opini,” katanya.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Keterangan sangat penting

Sebelumnya, pengajar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan, MK sesungguhnya memiliki kewenangan untuk memanggil Presiden Joko Widodo dan meminta keterangan untuk pemeriksaan perkara PHPU Pilpres 2024. Alasan tidak memanggil Presiden sebagai simbol kepala negara dianggap mengada-ada.

”Tapi, sepertinya majelis hakim konstitusi tidak memberi jalan (untuk pemanggilan Presiden),” ujarnya (Kompas.id, 8/4/2024).

Ia menambahkan, keterangan Presiden Jokowi sesungguhnya sangat penting dalam pemeriksaan sidang sengketa hasil pilpres yang ditangani MK.

Keterangan Presiden Jokowi sesungguhnya sangat penting dalam pemeriksaan sidang sengketa hasil pilpres yang ditangani MK.

Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jumat (5/4/2024), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, kurang elok jika presiden sebagai kepala negara yang juga simbol negara dihadirkan dalam persidangan.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Kurang elok

Menurut Arief, MK sudah menganggap pemeriksaan saksi dalam PHPU pilpres selesai pada Jumat itu. Setelah libur Idul Fitri, rapat permusyawaratan hakim dijadwalkan berlangsung 16-19 April 2024. Adapun putusan hakim, menurut rencana, dibacakan pada 22 April.

Saat ditanya apakah pernyataan Arief itu merupakan sikap dari lembaga MK, Enny Nurbaningsih meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

Dihubungi terpisah, Arief Hidayat mengatakan, pernyataannya di sidang sesuai dengan risalah persidangan yang diunggah di situs mkri.id adalah pemanggilan presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia terlihat kurang elok. Sebab, Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

KOMPAS

Saat sidang perselisihan hasil pemilu, Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya terkait pertimbangan yang dipakai dalam menentukan wilayah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan bantuan sosial selama masa Pemilu 2024.

Baca juga: Demokrat Kritik Presiden Soal Cawe-cawe Demi Kepentingan Negara

”Kalau hanya sekadar kepala pemerintahan, akan kami hadirkan di persidangan ini. Namun, karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, kami memanggil para pembantunya, dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon,” kata Arief di persidangan, Jumat lalu.

Arief menegaskan bahwa sikap itu muncul dari pertanyaan hakim karena hakim memiliki independensi. Ia juga mengatakan bahwa selama persidangan dirinya juga melakukan pendidikan politik dan hukum dengan benar kepada publik yang menyaksikan jalannya persidangan.