UE Pakai Aturan Kehutanan untuk Perundingan CEPA

KOMPAS/YOLA SASTRA

Herman (48) memangkas pelepah sawit dengan dodos di kebun sawit garapannya di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Sabtu (3/6/2023). Indonesia beralasan, petani kecil seperti Herman akan kesulitan oleh aturan anti-penggundulan hutan Uni Eropa (EUDR). Karena itu, Indonesia bersama Malaysia menolak EUDR.

JAKARTA, KOMPAS — Aturan kehutanan Uni Eropa berpeluang dijadikan alat tawar dalam perundingan dagang Uni Eropa-Indonesia. Jakarta perlu berhati-hati pada permintaan terkait nikel, bauksit, serta proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia menyimpulkan hal itu dalam laporan pada Selasa (4/7/2023). Tim LPEM FEB UI menyoroti undang-undang anti-penggundulan hutan UE (EUDR) yang mulai berlaku Juni lalu. ”Pengaturan EUDR menggunakan tolok ukur yang ditentukan sendiri oleh UE, bukan menggunakan indikator-indikator pencapaian lingkungan yang sudah ada,” demikian tercantum dalam laporan itu.

Lembaga kajian di Amerika Serikat, Chain Reaction Research, menyimpulkan ada penurunan penggundulan hutan untuk pembukaan kebun sawit di Malaysia dan Indonesia pada 2021. LPEM UI menemukan data senada. Para 2019-2020 ada penurunan laju penggundulan hingga 75 persen. Sementara pada 2021-2022 ada penurunan laju penggundulan 8,4 persen.

Meski demikian, sebagaimana dinyatakan Parlemen Eropa, EUDR jelas menyasar minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu. Parlemen Eropa juga memasukkan karet, kertas, kulit, dan produk turunannya yang masuk target EUDR.

Baca juga: Indonesia Kembali Protes Diskriminasi Uni Eropa

Hal itu berarti bahwa cokelat, aneka produk busana dan perkakas yang menggunakan kulit, serta aneka perabotan rumah tangga dan komersial ikut disasar EUDR. Kecuali daging sapi dan kedelai, seluruh produk yang ditarget EUDR merupakan andalan Indonesia di pasar Eropa.

Karena itu, LPEM UI menyimpulkan EUDR untuk melindungi produsen UE yang punya produk sejenis dengan komoditas yang disasar EUDR. Penyusun laporan itu, Mohammad Dian Revindo dan rekan, juga menyebut EUDR bagian dari upaya UE menekan defisit neraca perdagangan dengan Indonesia. Dari 8,8 miliar dollar AS pada 2013, defisit neraca perdagangan UE dengan Indonesia mencapai 21,4 miliar dollar AS pada 2022.

Perundingan dagang

Sejak EUDR mulai dibahas, Indonesia dan Malaysia terus menyatakan keberatan. Sikap itu, antara lain, dinyatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, di Brussels, Belgia, 30 Mei 2023. Jakarta-Kuala Lumpur mengumumkan penundaan perundingan dagang dengan Brussels sebagai reaksi terhadap EUDR. Perundingan Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia-UE sudah berlangsung tujuh tahun dan belum menunjukkan tanda akan selesai. ”Kami bisa melanjutkannya sampai tujuh tahun lagi,” kata Airlangga.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pengangkutan kelapa sawit petani di tepian Sungai Muar, Desa Serami Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Sabtu (3/6/2023). Indonesia beralasan, petani kecil akan kesulitan oleh aturan anti-penggundulan hutan Uni Eropa (EUDR). Karena itu, Indonesia bersama Malaysia menolak EUDR.

Adapun Yusof mengatakan, kelanjutan perundingan akan bergantung pada perlakuan UE terhadap petani dan perusahaan kecil. Sebab, EUDR tidak adil untuk petani kecil dan lebih menguntungkan perusahaan besar lantaran memberikan aneka persyaratan yang hanya mungkin dipenuhi perusahaan besar. Indonesia-Malaysia memandang EUDR sebagai bentuk baru imperialisme ekonomi dan proteksionisme.

Indonesia-Malaysia telah memiliki mekanisme verifikasi yang disebut RSPO. Sayangnya, UE menolak menerima itu dan mengajukan persyaratan sendiri. Memang Indonesia-Malaysia akhirnya setuju dengan UE untuk membentuk satuan tugas yang akan membahas isu tersebut. Pembentukan itu disepakati dalam pertemuan di Kuala Lumpur pada 27-28 Juni 2023.

Revindo menyebut, EUDR bisa jadi dipakai UE sebagai alat tawar dalam perundingan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Waktu pengesahan EUDR berdekatan dengan putaran ke-14 perundingan CEPA Indonesia-UE. Karena itu, Indonesia perlu mengantisipasi kompensasi dari negosiasi EUDR tersebut dalam CEPA. Permasalahan EUDR sebaiknya tidak sampai memengaruhi sikap Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel dan bauksit.

”Indonesia juga perlu berhati-hati terhadap kemungkinan permintaan UE untuk membuka akses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk perusahaan asing. Kebijakan PBJ sebaiknya tetap memprioritaskan pada produsen dalam negeri, khususnya fokus pada kemampuan UMKM untuk memenuhi kuota 40 persen,” tulisnya.

Baca juga: Uni Eropa Larang Produk Indonesia jika Tak Lolos Uji Tuntas Deforestasi

Nikel dan bauksit masuk dalam daftar mineral penting untuk perekonomian UE. Batubara, salah satu komoditas andalan Indonesia, juga termasuk dalam daftar itu. Indonesia dan UE tengah bersengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal nikel. UE menggugat larangan ekspor bijih nikel mentah yang diterapkan Indonesia.

Jakarta beralasan, larangan itu untuk mendorong peningkatan nilai tambah lewat pengolahan bijih nikel di dalam negeri. Dibandingkan dengan versi mentah, harga nikel olahan bisa naik lebih dari 500 persen. Indonesia telah mengundang UE berinvestasi dalam industri pengolahan nikel. Sampai sekarang, undangan itu belum diterima dan UE tetap berkeras hanya mau mengimpor bijih nikel mentah dari Indonesia. (AFP/REUTERS)