Target Defisit APBN 2025 Melebar, Pengusaha Ingatkan Hati-hati

Sejauh ini, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan mencapai 2,5 persen terhadap produk domestik bruto.

DOKUMENTASI HUMAS GERINDRA

Presiden Joko Widodo (kedua dari kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan calon presiden peraih suara terbanyak di Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto (kanan), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/4/2024). Presiden Jokowi sarapan bersama Prabowo pada hari kedua perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Setelah tiga tahun terakhir menerapkan disiplin fiskal yang sangat ketat, pemerintah kembali melebarkan target defisit fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 menjadi 2,5 persen. Ruang fiskal yang lebih longgar dalam APBN Transisi itu diperlukan untuk mengakomodasi program pemerintahan baru.

Seperti diketahui, APBN 2025 akan disusun pemerintahan Joko Widodo, tetapi dijalankan oleh pemerintahan berikutnya yang akan mulai menjabat pada Oktober 2024 nanti. Sejauh ini, berdasarkan hasil hitung riil Komisi Pemilihan Umum, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat perolehan suara terbanyak.

Baca juga: Arah APBN Transisi di Tengah Ruang Fiskal yang Menyempit

Di ujung masa jabatannya, sesuai siklus tahapan di setiap tahun anggaran, rezim Jokowi pun mulai bersiap-siap menyusun Rancangan APBN 2025. Pemerintah berkomitmen mengakomodasi ruang fiskal untuk program pemerintahan baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ruang fiskal yang akan diberikan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran sudah disepakati dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dokumen ini akan menjadi landasan awal untuk penyusunan RAPBN 2025.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Data mengenai realisasi anggaran perlindungan sosial 2024 di perlihatkan dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Penetapan ruang fiskal itu akan menentukan seberapa fleksibel sebenarnya kondisi kas negara untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan pemerintah tanpa perlu membahayakan keberlanjutan posisi keuangan negara dan stabilitas perekonomian.

”Defisit anggarannya sudah disepakati, kemudian asumsi dasar ekonomi makro lain, seperti target lifting minyak, kurs rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Yang diperlukan sekarang tinggal bagaimana program dari pemerintahan mendatang itu dimasukkan (dalam RAPBN),” kata Airlangga saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Kamis (11/4/2024) malam.

Sejauh ini target defisit fiskal yang sudah diputuskan adalah 2,5 persen terhadap produk domestik bruto.

Defisit 2,5 persen

Airlangga mengatakan, sejauh ini target defisit fiskal yang sudah diputuskan adalah 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Itu menjadi perkiraan ruang fiskal yang akan diberikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memasukkan program-program mereka, di luar belanja wajib dan rutin yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

”Nah, (pengalokasian untuk program pemerintahan baru) ini yang masih kita rincikan antara Kementerian Keuangan, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), dan nanti dikoordinasikan dengan kantor Kemenko. Masih ada riset dan pendalaman yang perlu kita lihat,” ujarnya.

Sebagai gambaran, beberapa tahun terakhir pascapandemi, pemerintah melakukan disiplin fiskal ketat untuk menekan defisit APBN jauh di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tahun 2022, defisit APBN berhasil diturunkan dari 4,57 persen menjadi 2,38 persen terhadap PDB. Sebelumnya, pada periode 2020-2021, defisit APBN memang sempat melebar di atas batas 3 persen demi membiayai kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Ditargetkan Masuk RAPBN 2025

Pada 2023, defisit kembali terus ditekan hingga hanya mencapai 1,65 persen terhadap PDB. Sementara pada APBN 2024 yang sekarang masih berlangsung, defisit dipatok 2,29 persen terhadap PDB. Artinya, ancar-ancar defisit 2,5 persen untuk APBN 2025 adalah target yang cukup longgar.

Berdasarkan linimasa tahapan perencanaan anggaran, saat ini pemerintah sedang dalam tahap awal penganggaran RAPBN lewat penyusunan KEM-PPKF dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP berisi perencanaan kegiatan dan pagu anggaran di masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Bulan depan (Mei), setiap K/L akan mulai membahas KEM-PPKF dan RKP tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai mitra komisinya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2024 usai memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah itu yang kemudian akan ditetapkan menjadi Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN yang disampaikan pemerintah ke DPR pada momen Sidang Tahunan MPR RI setiap 16 Agustus.

Peringatan bahaya

Menanggapi rencana pemerintah memperlebar defisit APBN, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengingatkan tentang pentingnya menjaga disiplin fiskal. ”Disiplin fiskal itu sangat penting. Kalaupun mau diperlebar defisitnya, penggunaannya mesti jelas dan disiplin. Mesti untuk sesuatu yang jelas multiplier effect-nya,” kata Shinta.

Harus disiplin (fiskal). Kalau tidak disiplin, bisa bahaya.

Terkait APBN 2025 yang akan mengakomodasi program-program pemerintahan baru, ia berharap pemerintahan Jokowi dan pemerintahan baru bisa berhati-hati dalam menyusun alokasi anggaran. ”Ini harus dijaga karena program-program ekonomi pemerintahan baru akan masuk ke situ, dan kita sangat mengandalkan pembiayaan dari APBN,” ujarnya.

REBIYYAH SALASAH

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus ketua penyelenggara B-20, Shinta W Kamdan, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasihat B-20 Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam acara konferensi pers menjelang Konferensi Tingkat Tinggi B-20 atau B-20 Summit Indonesia 2022, di Jakarta, Jumat (4/11/2022).

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, ada banyak tantangan ekonomi yang perlu diatasi dengan bantuan APBN. Oleh karena itu, program dan kebijakan pemerintahan baru yang didanai lewat APBN harus bisa menggairahkan ekonomi.

”Tantangan dunia ini ke depan sangat berat. Pada akhirnya, disiplin fiskal itu sangat penting dan jadi kunci kita ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Harus disiplin. Kalau tidak disiplin, bisa bahaya,” kata Arsjad.