Pembangunan 2.000 SPKLU tiang bagian dari inovasi dalam pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik (EV).
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyiapkan 2.000 fasilitas pengisian kendaraan listrik yang tertempel di tiang listrik pada 2024. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tiang listrik tersebut memiliki voltase rendah ke sedang dan menyasar mobil-mobil listrik yang terparkir di bahu jalan, khususnya di kota-kota besar.
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024), mengatakan, pembangunan 2.000 SPKLU tiang merupakan bagian dari inovasi dalam pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik (EV). Dengan memanfaatkan tiang-tiang listrik, biaya pembangunan lebih murah dibandingkan SPKLU biasa.
”Dengan mengubah itu (tiang listrik menjadi SPKLU), ekspansi infrastruktur untuk mendukung kendaraan listrik menjadi sangat mudah. Ini (untuk) di daerah-daerah perkotaan, misalnya di Blok M, di area parkir. Mobil bisa parkir di pinggir jalan dan tiang listrik yang ada kami tambahi peralatan untuk SPKLU. (Dapat dimanfaatkan dan transaksi) dengan aplikasi PLN Mobile, secara digital,” ujar Darmawan.
Menurut data PLN, SPKLU tiang, dengan branding PLN Eye, ialah SPKLU bertipe pole mounted charger yang diharapkan menjangkau semua pengguna kendaraan listrik. Hingga Januari 2024, sudah ada tiga prototipe SPKLU PLN Eye yang terpasang dan telah beroperasi. Sebarannya meliputi dua di Kantor PLN KS Tubun, Jakarta Barat, dan satu di Sekolah Dasar (SD) Yasporbi Bidakara, Jakarta Selatan.
Terdapat dua tipe kapasitas SPKLU PLN Eye, yakni 7 kilowatt (kW) dan 22 kW yang didesain PLN Enjiniring, baik menempel di luar (tiang listrik beton) maupun model di dalam tiang (tiang besi). PLN akan melakukan assessment dan perbaikan sehingga ke depan diharapkan sudah terstandardisasi untuk seluruh SPKLU pole mounted charging.
Selain SPKLU tiang, PLN juga bakal terus mengembangkan SPKLU jenis lainnya sehingga nantinya diharapkan total ada 15.000 stasiun pengisian kendaraan listrik. Itu meliputi 1.900 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU), 1.200 SPKLU, 9.800 stasiun pengisian listrik umum (SPLU), dan 2.000 SPKLU tiang.
”Kami mengembangkan berbagai skema kemitraan (dalam pembangunan stasiun pengisian listrik). Itu termasuk di supermarket, restoran siap saji, mal, kawasan bisnis, industri, perkantoran, perbankan, dan lainnya,” ucap Darmawan.
Pengembangan SPKLU dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagian dari bisnis PLN ke arah transisi energi, di samping bisnis utama sebagai penyedia listrik di Indonesia. Ke depan, PLN mendapat tugas dari pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energi atau bergeser dari yang saat ini utamanya masih berbasis energi fosil/batubara.
Kinerja keuangan
Dalam rapat dengan Komisi VI DPR tersebut, Darmawan memaparkan bahwa PLN berhasil meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA), serta menjaga arus kas. PLN juga mampu meningkatkan return of investment capital (ROIC).
”Laporan keuangan masih dalam belum diaudit, masih proses. (Namun), arus kas dari aktivitas operasional meningkat sehat. Total aset tumbuh secara sehat dan total pinjaman/utang kami kelola lebih baik lagi. Kondisi keuangan korporat yang sehat ini sangat penting agar PLN bisa menjalankan tugas dari pemerintah untuk menjalankan transisi energi yang membutuhkan dana cukup besar,” katanya.
Kendati belum diaudit, Darmawan sedikit membocorkan ada peningkatan laba bersih yang didapat PLN pada 2023. ”Pada 2020, net profit kami Rp 6 triliun, lalu 2021 menjadi Rp 13,2 triliun, dan 2022 menjadi Rp 14,4 triliun. Untuk 2023, kami sebenarnya belum berani mengumumkan, yakni sekitar Rp 22 triliun,” lanjutnya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudi Hartono Bangun, mendorong PLN untuk memasifkan SPKLU dengan melibatkan swasta. Sebab, jika lebih banyak dikerjakan sendiri, ujungnya PLN akan meminta penyertaan modal negara (PMN). Ia juga menyoroti agar pengembangan fasilitas pengisian kendaraan listrik tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga menyebar ke daerah atau pulau lain.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima, saat membacakan kesimpulan rapat, menyampaikan, Komisi VI DPR mengapresiasi kinerja keuangan PLN pada 2023. Selain itu, mendorong agar PLN memastikan ketersediaan, keandalan, dan ketahanan energi listrik, termasuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggaran melalui inovasi dan transformasi bisnis.
”Juga meminta PLN untuk memperluas elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan kualitas baik, melalui program listrik desa,” ujar Aria.