Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah (dua dari kiri) berbicara dalam Kompas Collaboration Forum di Jakarta, Jumat (22/3/2024). Forum pertemuan tersebut mengangkat tema Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan 2025 - 2029.
JAKARTA, KOMPAS – Pembangunan ekonomi Indonesia periode 2024-2029 akan mengandalkan sektor pertanian, energi, dan manufaktur. Dengan ketiga mesin tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh lebih cepat, mandiri, dan inklusif.
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhannudin Abdullah, Jumat (22/3/2024), mengatakan, arah kebijakan ekonomi yang mengandalkan tiga mesin utama itu didasarkan kenyataan bahwa Indonesia sampai saat ini masih sangat bergantung pada negara lain untuk mencukupi berbagai kebutuhan dasar.
”Setelah krisis moneter yang melanda pada 1997-1998, kita pelan-pelan menghadapi tiga macam defisit, yaitu defisit pangan, energi, dan barang manufaktur, yang membuat kita terus bergantung pada impor,” kata Burhanuddin dalam Kompas Collaboration Forum (KCF) Afternoon Tea di Jakarta.
KCF adalah wadah para pemimpin perusahaan yang diselenggarakan harian Kompas. Dalam KCF edisi Maret 2024 tersebut, sejumlah pemimpin perusahaan hadir. Mereka berasal dari berbagai sektor, antara lain perbankan, tekstil, properti, pertanian, manufaktur, pangan, dan otomotif.
Indonesia sampai hari ini masih mengimpor berbagai jenis komoditas pangan yang merupakan konsumsi masyarakat sehari-hari. Sebut saja beras, jagung, kedelai, bawang putih, dan tapioka.
Di sektor energi, Indonesia mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji dalam jumlah yang besar. Akibatnya, anggaran subsidi energi yang harus ditanggung negara per tahun terus membengkak.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah berbicara dalam Kompas Collaboration Forum di Jakarta, Jumat (22/3/2024). Forum pertemuan tersebut mengangkat tema Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan 2025 - 2029.
Deindustrialisasi
Industri manufaktur dalam negeri juga belum cukup berdaya saing. Burhanuddin mengatakan, Indonesia sampai saat ini masih menjadi net importir barang manufaktur. Hampir 40 persen dari pasar manufaktur Indonesia dikuasai China. Hasilnya, industri dalam negeri pun kerap kali tidak berdaya menghadapi gempuran impor barang manufaktur.
Di sisi lain, ancaman deindustrialisasi dini semakin nyata terjadi. Ia membandingkan, pada 1997-1998, kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berkisar 28-29 persen, hampir mendekati kategori negara industri yang porsi manufakturnya terhadap PDB adalah 30 persen.
Oleh karena itu, tiga hal ini, pertanian, pangan, dan industri, harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kita ke depan.
“Saat ini, share industri manufaktur kita hanya di kisaran 18 persen. Itu di bawah 20 persen, yang artinya kita kembali ke kategori negara pra-industri, kita kembali lagi ke tahun 1971, kembali ke kondisi awal pemerintahan Presiden Soeharto dulu,” ucap Burhanuddin.
Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran ke depan akan mengandalkan ketiga mesin ekonomi itu. Industrialisasi, khususnya yang berbasis sumber daya alam, mesti dipacu dengan memperbaiki kondisi daya saing berusaha, mulai dari sisi kepastian hukum, perizinan, dan kemudahan berbisnis di Indonesia.
Menurut Burhanuddin, hal itu tidak mustahil dilakukan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam serta energi baru dan terbarukan yang melimpah dan bisa diolah menjadi beragam produk manufaktur. Ketiga sektor itu, terutama pertanian dan manufaktur, juga akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
“Oleh karena itu, tiga hal ini, pertanian, pangan, dan industri, harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Meskipun, pada dasarnya, tentu saja semua sektor ekonomi ke depan akan didorong untuk tumbuh dan berkembang,” kata Burhanuddin.
Menanggapi arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru ke depan, Regional CEO PT Triputra Agro Persada Tbk Budiarto Abadi mengingatkan akan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya, swasembada beras.
Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Indonesia juga pernah mengalami kesulitan mendapatkan beras seperti yang terjadi saat ini. "Ibu-ibu membeli beras dengan harga mahal, sedangkan petani diuntungkan karena harga gabah naik," ujarnya.
Budiarto berharap pemerintah bisa mewujudkan kembali swasembada beras. Indonesia bisa belajar dari sejumlah negara produsen beras. Meskipun terdampak El Nino, negara-negara tersebut tetap bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan mengekspor beras.
Salah satu upayanya adalah mengoptimalkan peran badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah telah memiliki Perum Bulog yang menyerap gabah dan beras di dalam negeri, serta mengimpor beras untuk cadangan pangan.
Dari sisi produksi, pemerintah juga bisa meminta BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara atau Perhutani bekerja sama dengan petani. BUMN tersebut bisa mengadopsi cara kemitraan pengelolaan produksi dari perusahaan sawit.
"Kenapa sistem petani plasma di industri sawit tidak dicoba diterapkan di sektor perberasan nasional. Kalau semua diserahkan ke swasta, banyak perusahaan yang enggan, karena bisnis beras itu ngeri-ngeri sedap," katanya.
PETRUS RADITYA MAHENDRA YASA
Petani memompa air untuk mengaliri lahan sawahnya yang akan diolah di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (10/6/2020). Banyak lahan persawahan di kawasan tersebut berbatasan langsung dengan area indsutri yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian.
Skema industrialisasi
Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Manufacturing Indonesia, Bob Azam, berharap pemerintahan baru punya skema tepat untuk mendorong industrialisasi. Berkaca dari bidang yang ia geluti, dalam 10 tahun terakhir, industri otomotif baik mobil maupun sepeda motor mengalami stagnasi dalam hal produktivitas maupun pengembangan pasar.
Sayangnya, di tengah stagnansi sektor industri, para pelaku industri sudah dihadapkan pada rencana peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan ini dikhawatirkan dapat memukul kinerja industri pengolahan yang dapat memberikan kesempatan kerja yang luas.
"Rantai pasok akan terdampak kenaikan PPN. Dari barang mentah menjadi barang setengah jadi terdampak (kenaikan) PPN. Lalu barang setengah menuju barang jadi juga terdampak. Pengadaan komponen pun terimbas kenaikan PPN. Mohon ini jadi perhatian," tuturnya.
Di luar itu, Bob berharap pemerintahan baru menjadikan sektor tenaga kerja sebagai indeks atau faktor utama untuk mengambil berbagai kebijakan industri. "Negara sekelas Amerika Serikat saja menjadikan faktor tenaga kerja untuk mengambil kebijakan suku bunga," katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F03%2F22%2Fbcd1a148-14a0-471e-94a7-5e23d1f2cbab_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F03%2F22%2Fac66c4fc-ecae-4c4a-bf8f-8adc28d75ad0_jpg.jpg){kind=logo}
