Bisnis Logistik Terpukul Banjir dan Pembatasan Angkutan Selama Masa Lebaran
Kebijakan pembatasan angkutan barang akan berlaku pada Jumat (5/4/2024) hingga Selasa (16/4/2024).
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Selain kebijakan pembatasan angkutan selama periode Lebaran 2024, pelaku usaha angkutan logistik masih terkendala banjir di wilayah pantai utara Jawa. Situasi ini diperkirakan akan membuat biaya angkutan logistik membengkak.
Kebijakan pembatasan angkutan barang akan berlaku pada Jumat (5/4/2024) hingga Selasa (16/4/2024). Pembatasan itu terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan rekayasa lalu lintas satu arus, lawan arus, dan ganjil genap menjelang Lebaran 2024 dan sesudahnya. Rencana ini berlaku dari Kilometer 0 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta sampai Kilometer 414 ruas Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatur karakteristik angkutan barang yang dapat beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Pertama, mobil barang dengan minimal tiga sumbu dan kereta tempelan atau kereta gandeng dibatasi operasionalisasinya. Kedua, mobil barang sebagai pengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan batu), hasil tambang, serta bahan bangunan, antara lain besi, semen, dan kayu.
Meski demikian, ada sejumlah jenis angkutan barang yang dikecualikan dari kebijakan tersebut. Hal itu meliputi angkutan bahan bakar minyak dan gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, pakan ternak, keperluan penanganan bencana alam, logistik pemilu, sepeda motor mudik gratis, serta bahan pokok.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (19/3/2024), mengakui kebijakan pembatasan angkutan tidak menguntungkan pelaku usaha. Sebagai pengusaha, banyak kerugian yang ditanggung karena pembatasan dinilai terlalu lama. Sebab, barang yang sudah diterima tak bisa diproses untuk dikirim.
Gemilang menyimulasikan, dalam sehari setidaknya ada 10.000 kontainer ekspor-impor di Indonesia. Rerata biaya angkutan dengan kontainer adalah Rp 1,5 juta per hari. Maka, akumulasi kerugian diperkirakan mencapai Rp 15 miliar per hari. Angka ini bisa meningkat, bergantung pada besaran nilai kontainernya.
Karena itu, Gemilang berharap pemerintah bisa menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Semestinya durasi pelarangan operasionalisasi angkutan barang bisa dikurangi. Idealnya, pembatasan hanya berlaku enam hari, yakni tiga hari saat arus mudik serta tiga hari saat arus balik.
Pendapat para pemangku kepentingan pun perlu didengarkan. Sebab, pertimbangan memutuskan suatu kebijakan pun perlu dikaji bersama. ”Harus itu dipertimbangkan. Jangan hanya main memutuskan. Enggak dengar bagaimana pendapat stakeholder,” katanya.
Hal senada diutarakan akademisi Institut Transportasi Logistik Trisakti, Jakarta, Suripno. Keputusan pembatasan angkutan barang perlu dipertimbangkan berdasarkan dampaknya terhadap ekonomi. ”(Pembatasan) angkutan barang secara keseluruhan itu perlu ditinjau ulang sejauh apa pengaruhnya terhadap ekonomi,” ujarnya.
Semestinya durasi pelarangan operasionalisasi angkutan barang bisa dikurangi. Idealnya pembatasan hanya berlaku enam hari.
Diharapkan pemerintah dapat menyimulasikan penghitungan efek pengganda serta kerugian akibat pembatasan angkutan barang jika kebijakan itu dilakukan atau tidak. Sebab, dampak kebijakan ini tidak hanya soal kelancaran lalu lintas, tetapi juga terkait erat dengan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat paham akan latar belakang suatu kebijakan sehingga regulasi pemerintah bisa dipertanggungjawabkan.
Banjir pantura
Selain persoalan pembatasan angkutan selama Lebaran, pelaku usaha jasa angkutan logistik juga dihadapkan pada masalah banjir yang melanda sebagian wilayah pantura Jawa. Selama ini mayoritas angkutan barang memilih melalui jalur pantura Jawa untuk mendistribusikan logistik. Sebab, tarif yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan melintasi jalur lain atau melewati tol.
Banjir telah berdampak pada kegiatan ekspor dan impor. Banyaknya truk terendam mengakibatkan kerusakan armada, belum lagi soal kemacetan yang mengular.
Menurut Gemilang, kalau banjir serupa terjadi terus-menerus, tentu akan mengganggu pengiriman logistik Lebaran. Namun, apabila bencana ini hanya sementara, masih ada waktu untuk mengejar pengiriman yang tertunda.
Ketua Dewan Perwakilan Cabang Aptrindo Tanjung Emas, Semarang, Supriyono mengemukakan, banjir telah berdampak pada kegiatan ekspor dan impor. Banyaknya truk terendam mengakibatkan kerusakan armada, belum lagi soal kemacetan yang mengular. Alhasil, terjadi keterlambatan pengiriman barang yang diikuti pembengkakan biaya. Truk angkutan barang hanya bisa bergerak ketika banjir surut.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah menunjukkan, seluruh daerah terdampak merata sepanjang pantura barat hingga pantura timur Jateng, yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Grobogan, Kudus, Jepara, dan Pati.
BPBD Demak melaporkan, terdapat 89 desa di 11 kecamatan terendam banjir setinggi 30-80 sentimeter hingga Senin (18/3/2024). Sebanyak 93.149 jiwa terdampak, sedangkan 22.725 jiwa di antaranya mengungsi di 45 titik.
Sebelumnya, hujan berintensitas tinggi mengguyur Jateng pada Rabu (13/3/2024). Akibatnya, enam tanggul jebol sehingga banjir tak terhindarkan. Musibah ini menandai kedua kalinya banjir serupa terjadi pada awal Februari, seperti dikutip dari laman BNPB.