Kendaraan Logistik Pilih Jalur Pantura ketimbang Tol

Pembangunan tol yang masif di Jawa tak lantas menarik angkutan barang beralih. Mereka masih setia di jalur pantura.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Antrean truk saat akan menuju Kota Semarang dengan melintasi jalur pantura yang sedang dalam perbaikan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (10/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan jalan tol selama ini dinilai belum berpihak kepada para pelaku logistik. Tarif tol yang tinggi dirasa memberatkan pengusaha sehingga angkutan barang lebih memilih jalur pantai utara Jawa.

Dalam data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), jalan tol Jakarta-Surabaya berhasil memangkas setengah waktu tempuh truk angkutan logistik dari 25-27 jam menjadi 13-15 jam. Upaya ini dinilai mampu mempercepat proses distribusi barang-barang yang sensitif terhadap durasi waktu.

Baca juga: Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor Resmi Beroperasi

Walau pertumbuhan infrastruktur berdampak positif terhadap dunia logistik, dampaknya tak optimal. Buktinya, truk-truk logistik masih mendominasi jalur pantai utara (pantura) Pulau Jawa.

”Sayangnya, di sisi lain, tol itu harusnya didominasi truk. Namun, tarif tol untuk truk itu mahal sekali sehingga masih banyak pemain transportasi yang menggunakan jalur pantura untuk menghindari biaya tol,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Institusi Internasional ALI Adhitya Sari dalam ”2024 Growth Opportunites: Navigating Indonesia’s Supply Chain and Logistics Landscape”,di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Biaya tol untuk jenis kendaraan logistik dinilai masih memberatkan. Proporsinya mencapai 20 persen dari total biaya transportasi. Pungutan liar alias pungli pun menjadi komponen dalam beban biaya logistik kendaraan darat.

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto (tengah) mendengarkan penjelasan pengurus ALI lainnya, Adithya Sari, di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Ketua ALI Mahendra Rianto mengatakan, mayoritas angkutan logistik masih memanfaatkan transportasi darat. Padahal, biaya yang ditanggung paling mahal dibandingkan dengan penggunaan kereta api dan kapal.

Baca juga: Balada Sopir Truk di antara Mahalnya Tarif Tol dan Pungli

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, tarif tol golongan I (kendaraan berukuran kecil; sedan, jip, truk kecil, bus) sebesar Rp 719.000 dari Jakarta hingga Surabaya (Warugunung). Besarannya bertambah untuk golongan di atasnya, mulai dari Rp 1,1 juta untuk golongan II (truk dua gandar) hingga Rp 1,2 juta bagi golongan V (truk lima gandar).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah truk angkutan barang melintas di jalan tol.

Moda alternatif

Truk angkut logistik bukanlah satu-satunya cara untuk berperan dalam proses rantai pasok. Ada moda transportasi lain yang digadang-gadang dapat meringankan beban biaya.

Menurut Adhitya, ada moda transportasi lain yang dapat menekan biaya logistik sehingga proses distribusi pun dapat lebih efisien. Kereta api menjadi alternatif mengurangi biaya transportasi darat karena memiliki daya angkut yang besar. Moda ini mampu mengurangi kepadatan jalur Pantura. Namun, pada kenyataannya, kereta api hanya berkontribusi 2 persen dari total moda transportasi logistik di darat.

Transportasi laut antarpulau dapat diupayakan dengan memanfaatkan kapal roll-on/roll-off atau roro. Selain mengangkut penumpang, kapal ini dapat melakukan bongkar-muat barang yang diharapkan bisa menormalisasi biaya logistik menjadi lebih murah.

Baca juga: Angkutan Barang dengan Kereta Belum Maksimal

Selain alternatif tersebut, setidaknya truk-truk angkutan logistik juga didukung dengan tarif tol yang terjangkau. Mahendra menilai kendaraan-kendaraan besar itu tak akan kembali melalui jalur pantura, apalagi ketika larangan diterapkan diikuti dengan penyesuaian tarif.

Adapun akademisi Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Jakarta, Suripno, berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan potongan tertentu bagi angkutan logistik sebagai pengguna jalan tol. Apabila masih ditentukan seluruhnya oleh pengelola jalan tol, orientasinya masih bisnis. Padahal, kebijakan publik dibutuhkan untuk menekan biaya logistik.

”Misi pemerintah itu mengadakan jalan untuk menghubungkan seluruh titik tanpa membayar,” ujarnya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Truk-truk melintas di Jalan Lingkar Luar Jakarta Barat 2 (Jakarta Outer Ring Road West 2/JORR W2) di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Saat ini, tak ada pembatasan jumlah kendaraan pribadi dan logistik yang melalui jalan tol. Butuh kebijakan subsidi dari pemerintah bagi kendaraan logistik agar tarif tol diturunkan. Tarif tol kendaraan pribadi semestinya dapat menyubsidi tarif tol kendaraan logistik. Sebab, kendaraan pribadi memiliki lebih banyak pilihan akses jalan.

Prospek pasar logistik

Dalam konteks mengintegrasikan pasar logistik Indonesia, upaya seluruh pihak untuk menekan biaya logistik mulai terlihat. Persaingan meningkat dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang berlanjut.

Menurut Director of Supply Chain and Logistics Practice Frost and Sullivan, pemerintah Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari 24 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2022 menjadi 14,3 persen pada September 2023. Namun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Digitalisasi menjadi tren 2024 yang perlu diikuti. Lokapasar dapat menyetir transformasi pada sektor logistik, menyesuaikan kebutuhan spesifik konsumen Indonesia. Integrasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan internet of things (IoT) dapat mendukung perubahan ini.

YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA

Tangkapan layar pasar logistik Indonesia pada 2023 berdasarkan analisis lembaga konsultan Frost & Sullivan yang dipaparkan di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Pasar domestik Indonesia diestimasikan sekitar 195 miliar dollar AS atau Rp 3 triliun dengan kurs Rp 15.592 per dollar AS. Hal ini disokong konsumsi domestik, pertumbuhan perdagangan, serta perkembangan infrastruktur.

Dari besaran 195 miliar dollar AS itu, dapat dibagi lagi menjadi enam kelompok pasar. Transportasi pedalaman (inland)masih mendominasi hingga 34 persen, diikuti pergudangan (24 persen), jasa pengiriman barang (21 persen), transportasi maritim (9 persen), jasa pergudangan (9 persen), serta layanan penambah nilai (4 persen).

Baca juga: Digitalisasi, Tren Logistik Global yang Diikuti Indonesia