Erick Thohir Patok Setoran Dividen BUMN Rp 85,5 Triliun pada 2024

Target setoran dividen BUMN untuk 2024 naik menjadi Rp 85,8 triliun dari target sebelumnya Rp 80,8 triliun.

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan pidato pada BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) di Jakarta, Kamis (7/3/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meminta badan usaha milik negara untuk tidak berhenti bertransformasi di tengah indikasi berlanjutnya pelemahan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan. Kontribusi BUMN terhadap negara dalam bentuk setoran dividen diharapkan bisa meningkat tahun ini hingga mencapai Rp 85,8 triliun.

Di hadapan para direktur utama perusahaan pelat merah, Menteri BUMN Erick Thohir menagih komitmen para pemangku kebijakan BUMN dalam melakukan terobosan dan inovasi demi meningkatkan kontribusi mereka kepada negara.

Meski BUMN telah menyetorkan dividen Rp 82,1 triliun sepanjang 2023, negara tetap membutuhkan lebih dari itu.

”Pemerintah AS sudah mulai mendeteksi perekonomian global akan kembali slowing down. Artinya apa? Kita sebagai negara kembali ditantang untuk melakukan terobosan-terobosan, termasuk BUMN,” ujarnya dalam BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) di Jakarta, Kamis (7/3/2024) malam.

Ia menegaskan, proses transformasi BUMN tidak boleh berhenti demi meningkatkan setoran dividen kepada negara dari tahun ke tahun. Ia mengingatkan para direktur utama BUMN untuk dapat menyetorkan dividen tahun buku 2024 sebesar Rp 85,8 triliun, meningkat dibandingkan dengan realisasi dividen tahun sebelumnya.

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Para pemimpin jajaran badan usaha milik negara (BUMN) berfoto bersama pada BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) di Jakarta, Kamis (7/3/2024) malam. Dalam kesempatan itu, sejumlah penghargaan diberikan. Di antaranya Best of the Best Sustainability untuk Pertamina dan Best of the Best Communication untuk PLN.

Guna merealisasikan target tersebut, BUMN harus berkomitmen melanjutkan proses transformasi model bisnis sekaligus meningkatkan daya adaptasi terhadap berbagai perubahan dalam peta perkonomian global yang akan terjadi ke depan.

”Meski telah menyetorkan dividen Rp 82,1 triliun sepanjang 2023, negara membutuhkan lebih. Saya sudah bertemu secara personal dengan para dirut (BUMN), mengingatkan tahun depan dividennya harus naik lagi menjadi Rp 85 triliun,” ujarnya.

Baca juga: Perbaikan Kinerja dan Efisiensi BUMN Kerek Dividen Lampaui PMN

Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR sepakat menaikkan target setoran dividen BUMN untuk 2024 menjadi Rp 85,8 triliun. Jumlah ini naik Rp 5 triliun dari target sebelumnya yang tertuang dalam RUU APBN 2024, yakni Rp 80,8 triliun.

Adapaun realisasi setoran dividen 2023 mencapai Rp 82,1 triliun atau menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Setoran dividen yang masuk dalam pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tumbuh sebesar 102,1 persen dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya sebesar Rp 40,6 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Erick juga mengapresiasi kinerja para pemangku kebijakan di tubuh BUMN yang atas kerja keras mereka membuat 80 persen BUMN pada 2023 mampu membukukan keuntungan. Ini berbanding terbalik dengan situasi pada 2019. Saat itu, hanya 40 persen BUMN yang mencatatkan untung.

Kondisi tersebut bisa dicapai berkat transformasi BUMN melalui konsolidasi, pembentukan holding atau struktur induk, perubahan model bisnis, hingga pengembangan sumber daya manusia. Meski transformasi telah membuahkan hasil, ia meminta jajaran di BUMN tidak lantas berpuas diri.

”Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia masih akan bergejolak pada dua tahun ke depan, yang mana sejumlah negara mengalami krisis seperti Jepang dan Inggris, pun China dan AS yang mengalami perlambatan ekonomi. BUMN harus siap,” ujar Erick.

Peningkatan pengawasan

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Februari untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP sebagai auditor siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agen pembangunan sekaligus pencipta nilai (value creator) untuk negara.

”Penandatanganan nota kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan pengawasan implementasi tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal secara efektif. Harapannya agar BUMN dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ateh.