Realisasi Impor Bergantung Produksi Beras Domestik

Impor beras akan dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan produksi beras domestik.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja mengangkut beras dalam kemasan karung di kawasan pergudangan modern Perum Bulog, Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (30/12/2023). Perum Bulog mendatangkan teknologi mesin rice to rice (RtR) untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan mutu berasnya semakin baik.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana impor 3,6 juta ton beras pada tahun ini untuk memperkuat cadangan beras pemerintah belum tentu terealisasi sesuai kuota. Pemerintah tetap akan memperhitungkan produksi beras di dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Selasa (27/2/2024), mengatakan, Bapanas dan Bulog akan fokus merealisasikan terlebih dahulu kuota impor 2 juta ton beras. Dari alokasi itu, beras impor yang sudah didatangkan hingga pekan keempat Februari 2024 baru sekitar 500.000 ton.

Realisasi tambahan alokasi impor beras sebanyak 1,6 juta ton bergantung hasil produksi di dalam negeri.

Saat ini, menurut Arif, tidak mudah mendatangkan beras dari negara lain karena harganya tinggi. Selain itu, masih banyak negara produsen beras membatasi ekspor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Di sisi lain, banyak daerah di Indonesia yang akan panen padi pada Maret 2024 dan diperkirakan memuncak pada April 2024. Pada Maret, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 3,51 juta ton.

”Untuk itu, realisasi tambahan alokasi impor beras sebanyak 1,6 juta ton bergantung hasil produksi di dalam negeri. Jika masih kurang dan kuota 2 juta ton beras sudah terealisasi semua, kuota tambahan itu baru akan direalisasikan secara terukur,” ujarnya.

Meski produksi padi bakal meningkat dan surplus beras mulai terjadi pada Maret 2024, defisit beras nasional diperkirakan masih terjadi pada Januari-Maret 2024. Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, total produksi beras pada Januari-Maret 2024 sebanyak 5,81 juta ton.

Dengan total kebutuhan konsumsi beras nasional sepanjang tiga bulan di awal tahun ini sebanyak 7,62 juta ton, Indonesia masih defisit beras 1,81 juta ton.

Arief juga mengemukakan, Presiden telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengoptimalkan produksi beras nasional dalam situasi dan kondisi apa pun. Presiden menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan kementerian/lembaga terkait pada 26 Februari 2024.

Baca juga: Kuota Impor Beras Tahun Ini Ditambah 1,6 Juta Ton

Langkah-langkah ekstra perlu diambil di tengah potensi banjir dan kekeringan yang melanda Indonesia. Hal itu mulai dari perkuatan tanggul-tanggul sungai, pompanisasi, serta pendistribusian pupuk bersubsidi dan benih padi.

”Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga diminta berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mendiskon harga pupuk nonsubsidi,” katanya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Buruh tani membajak sawah dengan menggunakan traktor di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Senin (26/2/2024). Sebagian besar petani di kawasan itu baru memulai masa tanam pada akhir Februari. El Nino menjadi salah satu penyebab mundurnya masa tanam padi yang biasanya berlangsung pada Oktober-Desember.

Kementan mencatat areal persawahan yang belum ditanami padi atau beras per Februari 2024 seluas 2,67 juta hektar (ha). Dari jumlah itu, seluas 2 juta ha sama sekali belum diolah, sedangkan sekitar 670.000 ha dalam tahap pengairan dan pengolahan.

Untuk mengoptimalkan penanaman padi, Kementan menggulirkan pompanisasi secara masif di areal persawahan yang kekurangan air. Sebagai langkah awal, pompanisasi itu dilakukan di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Baca juga: Menggendong Problem Beras

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, El Nino masih berlangsung kendati tidak separah pada tahun lalu. Hal itu membuat sejumlah daerah produsen beras di Indonesia masih minim hujan sehingga areal persawahan kekurangan air.

”Di Jawa, kami berupaya mengairi sawah dengan memompa air dari sejumlah sungai, seperti Sungai Bengawan Solo dan Cimanuk,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Amran menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang saat ini telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selain itu, Amran melanjutkan, pemerintah juga sudah menyiapkan bendungan yang mampu mengairi lahan seluas 200.000 ha. Bendungan itu akan memperkuat peningkatan Indeks Pertanaman dari 120 menjadi 240 atau dua kali lipat dari hasil produksi sebelumnya.

Pemerintah juga sudah menyiapkan bendungan yang mampu mengairi lahan seluas 200.000 ha.

Kementan juga akan berkolaborasi dengan kementerian lain dan lembaga terkait untuk mengembangkan penerapan teknologi irigasi bersumber dari air dangkal atau air tanah yang sulit dijangkau. Teknologi berbasis pompanisasi dan pipanisasi ini telah diuji di lahan seluas 1.000 ha di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

”Biayanya mencapai Rp 14 miliar. Kami akan mencoba menerapkannya di lahan pertanian kering di sejumlah daerah lain,” katanya.