Dihadapkan Tantangan Ekonomi, Prabowo Gandeng Presiden Jokowi Susun Kabinet

Kubu internal Prabowo mengklaim Presiden Jokowi akan dilibatkan dalam menyusun kabinet guna memperlancar transisi.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melewati lahan bekas proyek lahan gambut yang bakal menjadi lokasi program lumbung pangan di Desa Bentuk Jaya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Tahun ini program itu akan berjalan di atas lahan 30.000 hektar lebih.

JAKARTA, KOMPAS — Proses transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo menuju presiden terpilih dihadapkan pada kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja. Untuk memuluskan transisi, tim ekonomi Prabowo Subianto, yang untuk sementara unggul dalam penghitungan suara, memastikan anggota kabinet di bidang ekonomi diisi berdasarkan prinsip merit.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, memastikan proses transisi kepemimpinan tidak akan mengabaikan segudang tantangan ekonomi yang berasal dari tingkat global ataupun tataran domestik.

Ia pun mengatakan, untuk memuluskan proses transisi pemerintahan baru di tengah tantangan ekonomi, Presiden Joko Widodo juga akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Pasalnya, dalam situasi ini, anggota kabinet di bidang ekonomi perlu diisi sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” ujarnya kepada Kompas, Kamis (22/2/2024).

Untuk memuluskan proses transisi pemerintahan baru di tengah tantangan ekonomi, Presiden Joko Widodo juga akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet.

Meski pemenang pemilu belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul lebih dari 50 persen.

Dradjad juga menjamin penyusunan kabinet tetap akan berdasarkan prinsip sistem merit yang menyejajarkan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, hingga prestasi dalam rekam jejak sosok-sosok yang akan mengisi pos kementerian.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, di Jakarta, Kamis (22/2/2024). Dalam situasi ekonomi yang tak menentu, menteri-menteri di bidang ekonomi perlu diisi sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” lanjutnya.

Menurut Dradjad, partai politik koalisi pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran juga dipenuhi oleh kader teknokrat dengan rekam jejak panjang di sektor publik ataupun swasta. Sebagai contoh, ia menyebutkan Ketua Dewan Pakar TKN Burhanuddin Abdullah yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kalkulasi

Tim ekonomi dari koalisi partai telah mengalkulasi persoalan ekonomi di tataran domestik saat ini, di antaranya perlambatan ekspor, kenaikan suku bunga dalam negeri, dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran itu akan banyak mengandung stimulus Keynesian untuk mengantisipasi perlambatan laju konsumsi rumah tangga.

Baca juga: Menanti Sinyal Kabinet Prabowo, ”Dream Team” atau ”Bagi-bagi Kekuasaan”?

Keynesian adalah teori ekonomi oleh ekonom asal Inggris, John Maynard Keynes. Paham ini menitikberatkan campur tangan pemerintah untuk menstabilkan siklus aktivitas ekonomi melalui kebijakan stimulus dan belanja guna menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan ketika kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja.

”Jadi, dikotomi itu dikembangkan oleh teknokrat yang cari aman yang tidak mau bertarung politik. Saya rasa sudah tidak usah didikotomikan itu,” kata Dradjad.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Fajri Adrianto, menilai janji-janji ekonomi yang dibuat oleh tim ekonomi partai seharusnya tidak sulit untuk diaplikasikan kelak saat para konseptor tersebut telah menjadi pemangku kebijakan atau pengelola fiskal.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Para menteri Kabinet Kerja pilihan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tampak Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Para teknokrat yang sejak awal turut menyusun janji kampanye, saat sudah berada di dalam kabinet, idealnya tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyusun fiskal untuk mengakomodasi janji kampanye yang telanjur disampaikan partai/koalisi pemenang.

”Jika koalisi bisa dibangun atas dasar kesamaan ideologi politik dan ekonomi, akan mudah menentukan figur yang cocok menjadi calon nakhoda eksekutif dan calon-calon anggota kabinet ekonomi agar tak hanya mengakomodasi kepentingan segelintir pihak,” katanya.

Adaptif

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan masalah perekonomian dalam negeri kuat dipengaruhi ketidakpastian kondisi ekonomi yang masih membayangi di tengah tensi geopolitik yang belum reda dan resesi yang kini dihadapi sejumlah negara maju.

Baca juga: Tantangan Ekonomi Jelang Transisi Pemerintahan Pascapilpres 2024

Untuk itu, kementerian di bidang ekonomi memerlukan kemampuan beradaptasi dengan perubahan global dan domestik yang cepat, dengan kemampuan berinovasi dalam merumuskan solusi ekonomi. Selain itu, pengalaman dan pemahaman yang kuat di bidangnya masing-masing diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi.

Yusuf menambahkan, kemampuan memimpin tim ekonomi dengan efektif dan membangun sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi. ”Kemampuan komunikasi yang baik juga dibutuhkan untuk menjelaskan kebijakan ekonomi kepada publik,” ujarnya.