Presiden menyoroti porsi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan yang hanya sebesar 19 persen sehingga butuh terobosan.
Oleh
AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden RI Joko Widodo meminta industri jasa keuangan turut mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui penyaluran kredit. Hal ini mengingat porsi pembiayaan UMKM masih belum optimal sehingga dibutuhkan inovasi dan komitmen dari industri jasa keuangan.
Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024, di Jakarta, Selasa (20/2/2024). Presiden menyebut, UMKM membutuhkan dukungan dari sektor jasa keuangan, seperti perbankan, dengan menyalurkan kredit.
”Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19 persen. Ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM, sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,” ujar Presiden.
Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia Januari 2024 Bank Indonesia (BI), hingga November 2023, bank umum tercatat telah menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp 1.448 triliun atau tumbuh 8,51 persen secara tahunan. Namun, porsi kredit UMKM tercatat mencapai 20,58 persen dibandingkan dengan total penyaluran kredit oleh perbankan.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menambahkan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) perlu diperluas tidak hanya sebatas oleh perbankan, tetapi juga koperasi simpan pinjam dan teknologi finansial. Untuk meningkatkan cakupan KUR tersebut, salah satunya dengan menerapkan skema penilaian kredit (credit scoring).
”Dua tahun lalu, (porsi kredit UMKM) sudah 21 persen, sekarang turun jadi 19 persen. Tadi seperti disampaikan oleh Presiden, pentingnya ada kemudahan bagi UMKM untuk mengakses KUR seharusnya segera di-follow up oleh industri perbankan. Kami sudah cukup lama mengusulkan perlunya bank melakukan inovasi dalam penyaluran KUR. Jadi, tidak lagi pakai agunan, melainkan credit scoring,” katanya saat ditemui di Jakarta.
Penyelewengan itu yang harus dievaluasi oleh Kementerian Keuangan selaku pihak yang menyalurkan subsidi.
Menurut Teten, sektor UMKM sangat membutuhkan akses pembiayaan mengingat sekitar 59 persen pelaku UMKM masih menggunakan modal pribadi. Oleh sebab itu, perluasan akses penyaluran KUR akan berdampak signifikan terhadap sektor UMKM.
Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR pada 2023 Kemenkop UKM, terdapat sembilan bank yang meminta agunan tambahan terhadap debitor di bawah Rp 100 juta. Meski penyelewengan tersebut tidak akan dikenai sanksi, Teten berharap penyaluran KUR ke depan dapat digunakan untuk kepentingan produksi dan bukan untuk konsumsi.
Oleh sebab itu, penyaluran KUR untuk mendanai berbagai kegiatan produktif tersebut membutuhkan komitmen dari perbankan. ”Penyelewengan itu yang harus dievaluasi oleh Kementerian Keuangan selaku pihak yang menyalurkan subsidi,” kata Teten.
Per 6 Desember 2023, realisasi penyaluran KUR tercatat telah mencapai Rp 232,16 triliun atau 78,17 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2023, yakni sebesar Rp 297 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 4,15 juta debitor. Pada 2024, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sekitar Rp 300 triliun.
Komitmen perbankan
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung usulan pemerintah terkait dengan upaya meningkatkan penyaluran kredit sektor UMKM oleh perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan, pihaknya akan mendukung langkah tersebut melalui berbagai inisiatif dan improvisasi program guna mencapai target porsi penyaluran KUR oleh perbankan sebesar 30 persen.
”Kami sudah mengirim surat edaran ke seluruh bank supaya kita bisa dari waktu ke waktu meningkatkan dalam pemberian kredit UMKM, termasuk kebutuhan seperti konsumsi. Sekarang kami mendorong (perbankan) untuk bisa merespons kebutuhan yang berkembang di masyarakat termasuk student loan dan sebagainya,” ujarnnya saat Konferensi Pers PTIJK 2024.
Menurut Dian, tidak dapat dimungkiri apabila sejumlah bank memiliki spesifikasi tersendiri dalam kegiatan usahanya, termasuk penyaluran kredit. Dengan melihat kemampuan dan daya saing, terdapat bank yang memiliki konsentrasi penyaluran kredit, baik terhadap korporasi maupun UMKM.
Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan per Desember 2023 sebesar 10,38 persen secara tahunan menjadi Rp 7.090 triliun. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong kredit investasi yang tumbuh sebesar 12,26 persen secara tahunan dan kredit modal kerja sebesar 10,05 persen.
Tentu akan kita terus perbesar porsi kredit UMKM itu dan memang targetnya dapat menjadi motor pertumbuhan ke depan.
Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia Taswin Zakaria menambahkan, terdapat tantangan yang dialami oleh perbankan dalam penetrasi kredit UMKM, terutama terkait dengan infrastruktur dan jaringan. Kendati demikian, pihaknya menyiasati keterbatasan tersebut dengan berinovasi menggunakan platform teknologi.
”Kalau di kami, itu (kredit UMKM) yang paling tinggi pertumbuhannya. Tahun lalu tumbuh sekitar 7 persen dengan porsi sekitar 24 persen. Tentu akan kita terus perbesar porsi kredit UMKM itu dan memang targetnya dapat menjadi motor pertumbuhan ke depan. Bahkan, kami juga sudah menyiapkan platform digital, digital lending, untuk semakin mempercepat pertumbuhan kredit,” paparnya saat ditemui di Jakarta.
Taswin menambahkan, penyaluran kredit melalui platform digital diharapkan dapat memperluas penetrasi kredit UMKM. Pada 2024, penyaluran kredit UMKM oleh Maybank ditargetkan tumbuh sebesar 10-12 persen.
Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Catur Budi Harto menyebut, per Desember 2023, portofolio kredit UMKM BRI mencapai Rp 1.068,7 triliun atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan. Selama 2023, BRI tercatat telah menyalurkan kredit baru kepada UMKM sebesar Rp 103,4 triliun.
Secara keseluruhan, porsi kredit UMKM BRI mencapai 84,4 persen dari total portofolio penyaluran kredit. Pada 2024, BRI menargetkan pertumbuhan kredit tumbuh sebesar 11-12 persen.
”Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit UMKM industri perbankan nasional, yakni sebesar 7,9 persen pada 2023. Ini mempertegas posisi BRI sebagai bank yang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM,” kata Catur dalam keterangan resmi pada Rabu (7/2/2024).