Presiden Beri Perintah untuk Membanjiri Beras di Pasaran

Peritel sempat kesulitan mendapatkan beras premium, beras harus dipastikan bisa sampai pasar modern dan tradisional.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024), seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk membicarakan isu perberasan nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membicarakan isu perberasan nasional. Presiden meminta agar stok beras di Bulog didistribusikan ke pasar, sedangkan beras dari pelabuhan bisa langsung disalurkan ke Pasar Induk Cipinang dan segera didistribusikan ke masyarakat. Agar tidak ada kelangkaan beras di pasaran, Presiden memerintahkan agar pasar dibanjiri dengan beras.

”Pagi ini, pagi-pagi sekali, Pak Presiden mengundang beberapa menteri terkait. Ada Bu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri BUMN. Kepala Bapanas, Pak Menko Ekonomi dan Dirut Bulog. Hal yang dibahas mengenai isu perberasan nasional,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden, bersama Dirut Bulog dan menteri BUMN, Arief segera meninjau ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan bahwa bongkar beras dari pelabuhan bisa langsung disalurkan ke Pasar Induk Cipinang. Beras ini harus bisa langsung didistribusikan.

Saat ini, stok beras di Cipinang termasuk tinggi, di atas 34.000 ton. Stok ini harus segera sampai ke pasar tradisional dan juga pasar modern. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, per 12 Februari 2024, harga rata-rata nasional beras premium Rp 15.790 per kilogram, sedangkan beras medium Rp 13.850 per kilogram. ”Jadi, sekali lagi perintahnya adalah banjiri pasar,” ucap Arief.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024), seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk membicarakan isu perberasan nasional.

Apalagi, peritel sempat mengeluh kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram. Bapanas juga ditugasi untuk memastikan beras sampai outlet baik di pasar modern maupun tradisional. ”Izinkan waktu untuk persiapan ini semua, segera,” tambah Arief terkait kelangkaan beras premium di peritel.

Ketika diminta tanggapan terkait peritel yang enggan membeli stok beras premium karena tingginya harga beras premium di tingkat distributor dan meminta relaksasi harga eceran tertinggi (HET), Arief menyebut sedang berkoordinasi.

”Jadi, izinkan kami sekarang berkoordinasi sekarang dengan seluruh ritel yang ada. Pagi ini saya bersama teman-teman dengan Bulog dan peritel-peritel untuk membahas ini semua untuk isi pasar ritel,” ucapnya.

Bapanas juga mengintervensi pasar beras dengan menggelontorkan bantuan cadangan beras pemerintah. Namun, bantuan beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah ini dihentikan sementara, pada rentang 8-14 Februari untuk penghormatan kepada pemilu yang dijalankan tahun ini. Penghentian bantuan pangan dipastikan tidak berdampak terhadap harga beras.

Menurut Arief, harga beras diharapkan turun pada Maret mendatang. Berdasarkan Kerangka Sampel Area BPS, panen gabah kering giling (GKG) diperkirakan mencapai 3,5 juta ton pada Maret. Dengan demikian, harga beras di tingkat eceran diperkirakan bisa mulai turun.

”Kita harapkan bulan Maret harga beras bisa lebih turun sedikit,” ucapnya.

Baca juga: Pojok Pemilih

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas bongkar muat beras Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (23/01/2024). Pembeli mengeluhkan harga beras yang tinggi.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan, total stok beras pemerintah saat ini sebesar 1,189 juta ton, termasuk beras premium. Pemerintah hanya akan mengimpor beras impor sebesar 5 persen dari produksi petani.

Untuk menambah cadangan beras pemerintah, pada tahun ini pemerintah telah mengimpor sekitar 500.000 ton beras dari total alokasi impor 2 juta ton. ”Ya, kan, masih panjang tahun. Masih akan melewati paceklik pada Juni, Juli, Oktober, dan seterusnya, jadi kita harus persiapan panjang,” ujar Bayu terkait rencana untuk kembali mengimpor beras.

Bayu menegaskan, tidak ada pembatasan pembelian beras premium bagi masyarakat. Penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah yang dihentikan jelang pemilu juga dipastikan hanya berlangsung sementara. ”Tanggal 15 jalan lagi. Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15,” ujarnya.