Peletakan Batu Pertama di 10 Bangunan Jadi Penanda Pembangunan IKN Tahap 4

Dilaksanakan peletakan batu pertama 10 bangunan di IKN, yaitu 2 bangunan BUMN, 4 bangunan pemerintah, dan 4 swasta.

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Rencana Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara. Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 10 bangunan, baik kantor pemerintah, badan usaha milik negeri, maupun gedung swasta, melaksanakan seremoni peletakan batu pertama di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024). Ini bagian dari peletakan batu pertama tahap keempat dari pembangunan IKN.

Sepuluh bangunan itu terdiri dari dua bangunan badan usaha milik negeri (BUMN), yakni Nusantara Logistic Hub dan Radio Republik Indonesia. Selain itu, ada empat peletakan batu pertama lembaga negara, yakni Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Masjid Negara yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Memorial Park yang juga dibangun Kementerian PUPR, dan kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tak hanya itu, ada juga peletakan batu pertama sebanyak empat bangunan swasta. Keempatnya ialah Area Pergudangan oleh Sun Hub, Hotel Bintang Lima Jambuluwuk, Nusantara Warehouse Park oleh PT Wulandari Bangun Laksana, dan proyek percontohan reforestasi benihbaik.com.

Peletakan batu pertama di beberapa lokasi itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Presiden didampingi, antara lain, oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Hadi Tjahjanto, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Saat meletakkan batu pertama Kantor Otorita IKN, Presiden Jokowi mengatakan, kantor ini akan menjadi tempat bekerja para pegawai Otorita IKN yang dilengkapi dengan Ruang Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Data Center, Command Center dan Urban Gallery yang berfungsi untuk pelayanan masyarakat secara real time sehingga dapat lebih cepat dan profesional.

”Saya harap pembangunan Kantor Otorita IKN ini dapat cepat diselesaikan sehingga seluruh kegiatan otoritas lebih terorganisasi, terpusat dan optimal, dan para karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif mendukung pengembangan IKN,” kata Presiden Jokowi.

Direktur Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara menjelaskan, pembangunan Kantor Otorita IKN dilakukan oleh Kementerian PUPR bersama Adhi Karya- Jaya Konstruksi KSO (Kerja Sama Operasi), dimulai pada Januari 2024, dan ditargetkan selesai pada Desember 2024.

”Kantor Otorita IKN ini dapat menampung 600 orang pada tahap pertama. Nilai pembangunannya sebesar Rp 547 miliar dengan jumlah lantai yang dibangun sebanyak enam lantai yang dilengkapi lapangan parkir,” ujar Cakra.

Dengan luas lahan 28.827 meter persegi, pembangunan Kantor Otorita IKN tahap ke-1 terdiri dari gedung utama seluas 14.621,87 meter persegi (5 lantai, 1 lantai parkir) dan gedung Data Center seluas 1.629,84 meter persegi (2 lantai). Selain itu, juga dilengkapi dengan infrastruktur jalan, lanskap, dan utilitas kawasan.

Kantor LPS

Presiden juga hadir pada seremoni peletakan batu pertama kantor LPS di IKN. Pembangunan kantor LPS ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor akan kelanjutan pembangunan IKN. ”Karena kalau LPS sudah memulai, artinya yang lain pasti akan percaya bahwa ibu kota ini akan segera jadi,” ujar Presiden saat memberikan sambutan.

DOKUMENTASI LPS

Seremoni peletakan batu pertama kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024). Seremoni itu dihadiri, antara lain, Presiden Joko Widodo (tengah) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Di sela-sela acara, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, akan ada tiga bangunan kantor LPS. Secara desain, ada satu gedung di tengah yang dikelilingi dua gedung lainnya. Hal ini, lanjut Purbaya, seperti halnya tangan yang melindungi.

Pembangunan gedung pertama diharapkan bisa selesai akhir 2024. Adapun pada Agustus 2024 pembangunan dikebut supaya bisa cukup representatif untuk menggelar upacara kemerdekaan. Seluruh pembangunan diperkirakan bisa selesai tahun 2025.

Purbaya menambahkan, pembangunan ini menelan biaya Rp 841 miliar. Adapun pembangunan gedung pertama menelan biaya Rp 230 miliar.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Maket Gedung Lembaga Penjamin Simpanan di IKN

Ia mengatakan, ke depannya, pegawai LPS akan pindah secara bertahap ke kantor di IKN. Untuk tahap awal, pegawai pilihan khusus akan ditempatkan di sini. Pihaknya juga menanti rencana pembangunan perumahan pegawai LPS di IKN.

Baca juga: Bermalam di IKN yang Bikin ”Nagih”